BAB 2

1. KELAS X SMA BAB 2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

2. Waktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional. 2.2. Menganalisis peranan lembaga- lembaga peradilan. 2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de- ngan ketentuan hukum yang berlaku 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif ter-hadap sistem hu-kum dan pera-dilan nasional

3. Waktu : 4 x 45 Menit StandarKompetensi : Menampilkansikappositifterhadapsistemhukumdanperadilannasional KompetensiDasar : 2.1. Mendeskripsikan penger- tiansistemhukumdan peradilannasional.

4. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian sistem, hukum dan sistem hukum. • Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. • Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum • Menganalisis sistem peradilan nasional.

5. Sistem Sistem Hukum Hukum Tujuan Hukum • Mr. E.M. Meyers • E. Utrecht, SH • S.M Amin, SH. dll • Wujud • Ruang • Waktu • Pribadi • Isi • Tugas & Fungsi • Undang-undang • Kebiasaan • Yurisprudensi • Traktat • Doktrin • P. Umum • P. Agama • P. Militer • P. T. Ush Negara • M. Konstitusi Penggolongan Hukum Peradilan Nasional Sumber Hukum PETA KONSEP (KD 2.1.) SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

6. SISTEM HUKUM & PERADILAN INTERNASIONAL • PENGERTIAN SISTEM Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. • Unsur-unsur dalam sistem mencakup : • Seperangkat komponen, elemen, bagian. • Saling berkaitan dan tergantung. • Kesatuan yang terintergrasi. • Memiliki peranan dan tujuan tertentu. • Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.

7. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. • Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. • Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu. b. PENGERTIAN HUKUM

8. UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTIAN HUKUM : • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ; • Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; • Peraturan itu bersifat memaksa;dan • Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

9. TUJUAN HUKUM Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :

10. SUMBER HUKUM Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” dan sumber hukum “formal” . • MACAM-MACAM SUMBER HUKUM : • Undang-undang, • Traktat, • Kebiasaan (hk tidak tertulis), • Doktrin, dan • Yurisprudensi,

11. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR No. III/MPR/2003) • Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut : • Undang-undang Dasar 1945 • Ketetapan MPR-RI • Undang-undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden ; dan • Peraturan Daerah.

12. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem Hukum, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sbb : • Tuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yang anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya ! • Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab itu perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. ! • Berikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedoman pada hukum/aturan ! ................................................................................

13. PENGGOLONGAN HUKUM Tertilis Wujud Tidak Tertulis Lokal Nasional Ruang Ius Contitutum Internasional Ius Contituendum Waktu Satu Golongan Hukum Antar Waktu Hukum Pribadi Semua Golongan Hk. Tata Negara Antar Gol. Hk. Adm. Negara Publik Hk. Pidana Hk. Acara Hk. Perorangn I s i Hk. Keluarga Privat/Perdata Hk. Kekayaan Hk. Waris Tugas dan Fungsi Material Pidana Formal Formal Perdata Formal

14. SANKSI HUKUM • Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) : • Hukuman Pokok, yang terdiri dari : • a. Hukuman Mati • b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari : • 1) Hukuman seumur hidup • 2) Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan • sekurang-kurangnya 1 tahun) • c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang- • kurangnya 1 hari). • Hukuman Tambahan, yang terdiri dari : • a. Pencabutan hak-hak tertentu. • b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. • c. Pengumuman keputusan hakim.

15. Hukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (delik) disengaja disebut delik doloes, & yg tidak sengaja disebut delik coelpa. BERDA-SARKAN ISI Hukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat). • PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

16. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penggolongan Hukum, Sanksi Hukum dan Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan setelah menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut : • Jelaskan, apa yang mendasari pemikiran penulis dengan judul “Hukuman Mati Bukan Solusi Tapi Problem” ! • Menurut pendapat anda, sudah benarkah negara Indonesia menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bersalah (seperti terhadap kasus Tibo Cs. di Poso). Berikan alasan ! • Tuliskan bagaimana proses peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung dan pemberian grasi oleh Presiden ! • Berikan tanggapan, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia dengan telah diratifikasinya penghor-matan terhadap hak asasi manusia terhadap kasus Tibo Cs. yang dihukum mati !.

17. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Umum/Sipil Pengadilan Negeri Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara • PERADILAN NASIONAL Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

18. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional Kompetensi Dasar : 2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga Peradilan 2.3. Menunjukkan sikap yg sesuai dengan keten- tuan hukum yg berlaku

19. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA. • Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri, tinggi dan MA. • Menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. • Mendeskripsikan dengan memberi contoh bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, dan mengutamakan kepentingan umum

20. Fungsi Pengadilan Negeri Tugas Wewenang Fungsi Pengadilan Tinggi Tugas Wewenang Fungsi/Tugas Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan Wewenang Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Wewenang Kewajiban PETA KONSEP (KD 2.2.)

21. PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN • PENGADILAN NEGERI (TINGKAT PERTAMA) Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu : Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

22. Tugas dan kewenangannya, mencakup : • Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan. • Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. • Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. • Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. • Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara. • Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

23. PENGADILAN TINGGI (TINGKAT KEDUA) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding). • Fungsi Pengadilan Tinggi adalah. • Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya. • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. • Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. • Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.

24. Wewenang Pengadilan Tinggiadalah : • Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. • Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

25. 3. MahkamahAgung (Tingkat Kasasi) Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. • Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung: • Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman. • Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. • Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. • Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

26. Wewenang Mahkamah Agung : • Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan), • Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, • Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, • Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan, • Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

27. Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan : • Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, • Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku, • Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. • Permohonan kasasi, dapat • dilakukan dalam perkara : • Perdata • Pidana • Asas-asas penuntutan bagi • seseorang yang dianggap • bersalah, • Asas Opportunitas • Asas Legalitas

28. MAHKAMAH KONSTITUSI • Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki • wewenang dan kewajiban : • Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum. • Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

29. SIKAP SESUAI KETENTUAN HUKUM • Sikap Terbuka Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. • Sikap Obyektif/Rasional Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. • Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.

30. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan • Setelah mempelajari materi-materi tentang : Peradilan • Nasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan • Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) • atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. • Langkah-langkah : • Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang. • Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pem-belajaran. • Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan & menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. • Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. • Buatlah kesimpulan bersama. • Penutup.

31. Waktu : 2 x 45 Menit StandarKompetensi : Menampilkansikappositifterhadapsistemhukumdanperadilannasional Kompetensi Dasar : 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

32. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi. • Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia. • Mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. • Menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

33. Pengertian Korupsi Gambaran Umum Korupsi Korupsi DI Indonesia Persepsi Masyarakat Peran Serta Upaya Pemberantasan Fenomena Korupsi Upaya Pencegahan Upaya Penindakan Upaya Edukasi Masyarakat Upaya Edukasi LSM PETA KONSEP (KD 2.4. & 2.5.)

34. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI • Pengertian Korupsi Kata “KORUPSI” mrpk penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidak jujuran”. KOLUSI, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. NEPOTISME, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

35. Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 • Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. • Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. • Pengecualian,yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) : • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

36. GAMBARAN UMUM KORUPSI Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). • Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek milyaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999), • Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999). Beberapa contoh kasus :

40. INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2004 TRANSPARENCY INTERNATIONAL

41. PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI DALAM URUSAN BISNIS • Ijin-ijin usaha(ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.). • Pajak(restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak). • Pengadaan barang dan jasa pemerintah(prosedur tender, penunjukan langsung, mark up dll.). • Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan(bea cukai). • Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja. • Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.

42. AKTOR PELAKU KORUPSIKorupsi pada Januari - Agustus 2004 Tidak kurang dari 2,7 triliun rupiah uang negara yang dikorupsi pada tahun 2004 (Lap. Cawu II ICW).

43. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI • Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan negara dan masyarakat luas. • Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan. • Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.

44. FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok­kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Tapi tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu.

45. Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut : • Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya. • Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik” dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi “kehampaan motivasi perjuangan”. • Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.

46. PENYEBAB UTAMA KORUPSI DI INDONESIA • Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum; • Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ; • Adanya peluang di lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan masyarakat; • Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan (gaji PNS); • Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa malu.

47. SEGITIGA KORUPSI

48. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Upaya Pencegahan, antara lain : • Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. • Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan pendidikan agama. • Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.

49. RENCANA AKSI NASIONAL (RAN)PEMBERANTASAN KORUPSI • Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif,terpadu, dan menyeluruh (national integrity system) dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (masyarakat madani, swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama) • RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan situasi dalam negeri saat ini. • Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

50. Upaya Penindakan, antara lain : UU No. 30/2002 merupakan amanat dari UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga lahirlah …….