DINAMIKA UU KEPAILITAN DAN PKPU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS

1. DINAMIKA UU KEPAILITAN DAN PKPU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS TRI BUDIYONO

2. PENDAHULUAN • SECARA KONSEPTUAL, KEPAILITAN DAN PKPU MERUPAKAN LEMBAGA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN UTANG PIUTANG SECARA KOMPRE-HENSIF ANTARA DEBITOR DENGAN PARA KREDITOR, MELALUI KURATOR. KEPAILITAN ADALAH SITA UMUM ATAS SEMUA KEKAYAANDEBITOR PAILIT YANG PENGURUSAN DAN PEMBERESANNYA DILAKUKAN OLEH KURATOR DI BAWAH PENGAWASAN HAKIM PENGAWASSEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG INI (PS. 1 ANGKA 1 UU 37/2004). • KEPAILITAN MEMILIKI KESEJARAHAN PANJANG, YANG SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT DIRUNUT MELALUI TWELVE TABLES (TABEL KE III : DEBT).

3. KESEJARAHAN LEMBAGA KEPAILITAN & PKPU DI INDONESIA

4. POLITIK HUKUMUUNO. 1 PRP/1998 KE UU 37/2004 • DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG. • TUNTUTAN IMF : LOI • UNTUK MENJAMIN PENYELESAIAN UTANG PIUTANG BERMASALAH YANG BANYAK MUNCUL KARENA KRISIS MONETER. • PERUBAHAN UU NO. 1 PRP 1998 BELUM JUGA MEMENUHI PERKEMBANGAN DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT; • MENDUKUNG DAN MENJAMIN KEPASTIAN, KETERTIBAN, PENEGAKAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERINTIKAN KEADILAN DAN KEBENARAN; • MAKIN BANYAK PERMASALAHAN UTANG PIUTANG YANG TIMBUL DI MASYARAKAT. MICHEL CAMDESSUS SUHARTO

5. PUTUSAN MK TERHADAP JUDICIAL REVIEW UU KEPAILITAN & PKPU

6. JUDICIAL REVIEW UU NO. 37/2004 PUT. MK. NO. 18/2008 PUT. MK. NO. 71/2004 PUT. MK. NO. 19/2011 PUT. MK. NO. 01/2005 PUT. MK. NO. 26/2011 UU NO. 37/2004 PUT. MK. NO. 67/2013 PUT. MK. NO. 02/2005 PUT. MK. NO. 109/2013 PUT. MK. NO. 15/2005 PUT. MK. NO. 02/2008 PUT. MK. NO. 50/2015 PUT. MK. NO. 144/2009 PUT. MK. NO. 58/2013

8. MEMBACA UU KEPAILITAN DALAM DINAMIKA UJI KONSTITUSIONALITAS

9. PROBLEM HAK DEBITOR MOHON KEPAILITAN & PKPUPANITERA BERWENANG MENOLAK PENDAFTARAN PUT. MK. NO. 71/PUU-II/2004 PUT. MK. NO. 01/PUU-III/2005 NASABAH ASURANSI PUT. MK. NO. 02/PUU-III/2005 BANK LKBB BURSA EFEK, DLL

10. HAK MENGAJUKAN PAILIT DAN PKPU NASABAH ASURANSI ARGUMEN HAKIM : KEWENANGAN MENKEU TIDAK BERTENTANGAN UUD • KEWENANGAN NASABAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TIDAK HILANG, • ASURANSI ADALAH PERUSAHAAN KHUSUS : NASABAH BANYAK, MENGELOLA DANA MASYARAKAT, INDUSTRI KEUANGAN YANG BERPENGARUH EKONOMI NASIONAL. • KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN HANYA MENYANGKUT KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA KEPAILITAN KARENA FUNGSINYA SEBAGAI PEMEGANG OTORITAS DI BIDANG KEUANGAN DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN KEPUTUSAN YUDISIAL YANG MERUPAKAN KEWENANGAN HAKIM. PASAL 2 (5) SEJAJAR : PASAL 2 (3) (4) ARGUMEN YANG SAMA TERHADAP : NASABAH BANK (AYAT 3), KREDITOR LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN PASAR MODAL (AYAT 4).

11. PENOLAKAN PENDAFTARAN PERMOHONAN OLEH PANITERA ARGUMEN HAKIM : KEWENANGAN PANITERA MENOLAK PENDAFTARAN BERTENTANGAN DENGAN UUD • TUGAS PANITERA ADALAH TEKNIS ADMINISTRASI YUSTISIAL UNTUK MENDUKUNG FUNGSI YUSTISIAL YANG MENJADI KEWENANGAN HAKIM. • MENOLAK PENDAFTARAN SUATU PERMOHONAN PADA HAKIKATNYA TERMASUK RANAH (DOMEIN) YUSTISIAL. • KEWENANGAN PANITERA MENOLAK PENDAFTARAN DIARTIKAN PANITERA MENGAMBIL ALIH HAKIM UNTUK MEMBERI PUTUSAN ATAS SUATU PERMOHONAN. • KEWENANGAN PANITERA INI MENGHILANGKAN : HAK PEMOHON UNTUK MENDAPAT PENYELESAIAN YANG ADIL DAN TERBUKA. PASAL 6 (3) HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP "DUE PROCESS OF LAUW' DAN "ACCESS TO COURTS" YANG MERUPAKAN PILAR UTAMA BAGI TEGAKNYA "RULE OF LAW”

12. PROBLEM KEWENANGAN KURATOR : MENETAPKAN BIAYA DAN HONOR, RENTAN DIGUGAT TANGGUNG JAWAB PROFESI.DEBITOR DIRUGIKAN KEWENANGAN KURATOR YANG BESARR. PUT. MK. NO. 15/PUU-III/2005 PUT. MK. NO. 50/PUU-XIII/2015 PUT. MK. NO. 144/PUU-VII/2009

13. TANGGUNG JAWAB PROFESI KURATOR : MENGURUS DAN MEMBERESKAN BOEDEL, RENTAN DIGUGAT KURATOR TIDAK MEMILIKI KELELUASAAN UNTUK MENENTUKAN HONOR KURATOR DAN BIAYA OPERASIONAL =TIDAK SAMA DENGAN DIREKSI. KURATOR RENTAN DIGUGAT KARENA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN DAN KELALAIANNYA DALAM MENJALANKAN TUGAS (PS. 72 UUK). KURATOR SEHARUSNYA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN BIAYA BAGI KURATOR DAN BIAYA OPERASIONAL KEPAILITAN. PS. 17 (2), 18 (3), PENJELASAN PS. 59 (1), PASAL 83 (2), 104 (1), 127 (1), 244 DAN PENJELASAN PS. 228 (6) UU K KURATOR ADALAH PROFESI YANG MEMIKUL PROFESSIONAL LIABILITY : DAPAT DIGUGAT KARENA KESALAHAN & KELALAIAN

14. KURATOR/PENGURUS TIDAK TERLINDUNGI ARGUMEN HAKIM : KEWENANGAN PANITERA MENOLAK PENDAFTARAN BERTENTANGAN DENGAN UUD TUGAS KURATOR ADALAH MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT : TIDAK MENGUASAI BOEDEL PAILIT SEBEBAS-BEBASNYA. KURATOR ADALAH PENERIMA KUASA UUK KARENANYA HARUS TUNDUK PADA PEMBERI AMANAT (UUK). KURATOR TIDAK SAMA DENGAN DIREKSI PT. PS. 17 (2), 18 (3), PENJELASAN PS. 59 (1), PASAL 83 (2), 104 (1), 127 (1), 244 DAN PENJELASAN PS. 228 (6) UU K HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP "DUE PROCESS OF LAUD' DAN "ACCESS TO COURTS" YANG MERUPAKAN PILAR UTAMA BAGI TEGAKNYA "RULE OF LAW”

15. PROBLEM HAK BURUH DIKALAHKAN OLEH HAK KREDITOR SEPARATIS DAN HAK NEGARA ATAS PAJAKPHK TERHADAP PERUSAHAAN YANG LOCK OUT TIDAK PERMANEN PUT. MK. NO. 02/PUU-VI/2008 TIDAK PUNYA LEGAL STANDING DITOLAK PUT. MK. NO. 19/PUU-IX/2011 DITERIMA PUT. MK. NO. 67/PUU-XI/2013

16. BURUH ARGUMEN HAKIM : • DASAR HUKUM HAK TAGIH BURUH DAN KREDITOR SEPARATIS ADALAH SAMA, YAITU PERJANJIAN (?) • BURUH HARUS DILINDUNGI : KARENA INI TERKAIT MASALAH PROPERTY DAN MANUSIA, BAGI PEMODAL RESIKO SUDAH DIPERTIMBANGKAN SEMENTARA UNTUK BURUH RESIKO TIDAK DIPERHITUNGKAN. • NEGARA MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN LAIN SEMENTARA UPAH ADALAH SATU-SATUNYA SUMBER UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP. PS. 29, 55 (1), 59 (1), DAN 138 UU K PASAL 95 (4) UU KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PERUSAHAAN PAILIT ATAU LIKUIDASI UPAH YANG BELUM DIBAYAR : LEBIH TINGGI DARI KREDITOR SEPARATIS DAN HAK NEGARA, HAK BURUH LAINNYA (HAK NORMATIF) : SETELAH HAK KREDITOOR SEPARATIS.

17. BIO DATA : NAMA : TRI BUDIYONO JABATAN : KETUA PROGRAM STUDI MIH FH UKSW PENDIDIKAN : UGM (S1), UNDIP (S2), UNDIP (S3) PROFESI : PETANI, DOSEN & ADVOKAT ALAMAT : JL. CEMARA INDAH 7 SALATIGA trbuuksw61@yahoo.com KARYA : BEBERAPA BUKU DAN TULISAN DI JURNAL