150 likes | 467 Vues
PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie – Veldpolitie – Rechtspolitie Politieke Inlichting Dients (PID) – Technische Politie JEPANG 1942 – 1945 Tokubetsu Keisatsu Tai. PERIODE KEMERDEKAAN. PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950.
E N D
PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 GewapendePolitie – Veldpolitie – Rechtspolitie PolitiekeInlichtingDients (PID) – TechnischePolitie JEPANG 1942 – 1945 TokubetsuKeisatsu Tai.
PERIODE KEMERDEKAAN • PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950. • Ditetapkannya POLRI dibawahKemdagri, 19 Agustus 1945 • DiangkatnyaKepalaKepolisian Negara RI (KKN/Kapolri), 29 September 1945 • Ditetapkannya POLRI sebagai organ PolisiNasional, 1 Juli 1946, dipisahkandariKemdagri • Dibentuksebagai ”Jawatan” yang semulaadalahsebagai ”dinas” (de Dients) dandibawahPerdanaMenteri.
Tidakberlakulagipasal 31 (1) danpasal 36 (1) IR (KUHAP) yang dibuattahun 1848 dandiperbaruipadatahun 1941 (HIR). Menyelenggarakanpendidikanbagipersonel POLRI untukbagiantinggi, bagianmenengahdanbagianrendah, 17 Juni 1946. • Melaksanakanreorganisasi, menyusuntingkatkewilayahandaripusat (jawatan), tingkatpropinsisampaikecamatan yang merupakanrentangkendali ”komando”. • Penyusunandanpengelompokanfungsi-fungsiKepolisian
DalamperiodeRepublik Indonesia Serikat, 1949 – 1950. • POLRI dibawahKemdagri.
PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER. 1950 – 1959. • PeriodeiniditandaidenganpernyataanPresiden Sukarno • padatanggal 17 Agustus 1950 yang menyatakan • memutuskanhubungan bilateral denganBelandaserta • menyatakanberdirinya Negara Kesatuan RI (NKRI) serta • diserukanmerebutkembali Papua yang dalamperjanjian • denganBelandatidakdimasukandalamnegara RIS • sebagaibagiannegara RI.
POLRI dibawahPerdanaMenteri. • Pembenahandanpembangunansaranadanprasarana POLRI, pengirimanparaperwirauntukpendidikankeluarnegeriuntukmeningkatkanprofesionalisme POLRI. • Ditetapkannya TRIBRATA sebagai ”kaul” atau ”nadzar” bagitamatan (abiturien) PTIK. • DiresmikanyaPanji-panji POLRI danEtikaKepolisian (TRIBRATA), 1 Juli 1955.
PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN5 Juli 1959 – 1967.PeriodeiniditandaidenganDekritPresidentanggal 5 Juli 1959 yang isinya Negara kembalike UUD 1945. POLRI dibawahPresiden, KKN/KapolridiangkatsebagaiMenteriMuda/KKN, 1959 – 1960 dandisertakandalamsetiaprapatKabinet.POLRI dibawahMenkohankambersamaAngkatanPerang (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dan Veteran. TidaklagidisertakandalamrapatKabinet.
Perubahannomenklatur POLRI menjadi ”angkatan”, menjadi ”AngkatanKepolisian Negara RI” (AKRI). KKN menjadiPanglimaAngkatanKepolisian (Pangak). • LahirnyaCaturPrasatyasebagai ”pedomankarya” mendampingiTribratasebagai ”pedomanhidup” POLRI, 1961. • Diundangkannya UU nomor 13 tahun 1961 tentang UU PokokKepolisian Negara RI. • Terhadap POLRI diberlakukan ”HukumMiliter’, Mei 1965. • Masatransisisetelahterjadiperistiwa yang disebutnya ”Gerakan 30 September” (G30S) tahun 1965. Jenderal TNI Suharto sebagaipejabatPresiden RI.
PERIODE DEMOKRASI PANCASILA, 1968 – 1998. DemokrasiPancasiladitandaiterpilihnyaJenderal TNI Suharto menjadiPresiden RI kedua, 1968 – 1998. SejakdikeluarkannyaKeppresnomor 79 tahun 1969 yang menyatakanintegrasiAngkatanPerang (TNI) dan POLRI, selambat-lambatnyapadatahun 1974 prosesintegrasisudahselesai. POLRI ditempatkandibawahDepartemenPertahananKeamanandanPanglima ABRI (Menhankam/Pangab). • Terjadiperubahanstrukturorganisasi, perubahankepangkatandangolongannya, perubahannomenklatur (dansecaratidaklangsungmempengaruhikulturkepolisiansebagaiaparatsipilmenjadibersikapmiliteristik).
KUHAP lama (HIR) diamandemenmenjadi KUHAP barudengan UU nomor 8 tahun 1981. Polisi yang sejaktahun 1848 sebagai ”pembantujaksa” (Hulpmagistraat) menjadi ”PenyidikUtama”. • POLRI dibawahMenhankam/Pangabdansejaktahun 1983 dibawahPangab • Perubahan UU nomor 13 tahun 1961 dengan UU nomor 28 tahun 1997 tentangKepolisian Negara RI .
PERIODE REFORMASI, 1998 – sekarang (2013).PeriodereformasiditandaidenganpengundurandiriPresiden Suharto menjadiPresidendandigantikanolehWakilPresidenHabibie.ABRI dilikwidasidan POLRI untuksementaradibawahKementerianPertahananKeamananpadatanggal 1 April 1998. MPR RI menetapkanPresidenbaru (Abdurahman Wahid), 1999.MPR RI menetapkanpemisahan TNI dan POLRI denganKetetapannyanomor VI dan VII tahun 2000.
BerdasarkanKeppres 89 tahun 2000, POLRI dibawahPresiden.Diberlakukan UU nomor 2 tahun 2002 tentangKepolsian Negara RI. Terhadap POLRI tidaklagidiberlakukanhukummiliterdanmasukkedalamranahperadilanumum.Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 diikutiPeraturanPemerintah (PP), KeputusanPresiden (Keppres) danPeraturanKapolri (Perkap) yang mengaturorganisasidanmanajemen POLRI sertapelaksanaanyugaspokok, fungsidanperan POLRI.