1 / 14

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA. KEUANGAN NEGARA PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA. FUNGSI NEGARA. Tugas-tugas pemerintah ( fungsi negara ) adalah : 1. Fungsi Reguler , meliputi : > Negara sebagai political state . > Negara sebagai legal state .

kort
Télécharger la présentation

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA • KEUANGAN NEGARA • PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA

  2. FUNGSI NEGARA Tugas-tugaspemerintah (fungsinegara) adalah : 1. FungsiReguler, meliputi : > Negara sebagaipolitical state. > Negara sebagailegal state. > Negara sebagaiadministrative state. > Negara sebagaidiplomatical state. 2. FungsiAgent Of Development, meliputi : > Pemerintahsebagaistabilisator > Pemerintahsebagaiinovator Disampingfungsi-fungsitersebut, pemerintahjugamemilikitugasmengelolakeuangannegara agar dapatdiurusdandigunakansesuaidenganprosedurdanperaturan-peraturan yang berlakudalampemerintahan.

  3. BATASAN KEUANGAN NEGARA Keuangannegaraadalah : semuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, termasuksegalasesuatubaikberupauangmaupunbarang yang dapatdijadikanmiliknegara yang berhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. Hak-haknegara : 1. Hakuntukmenarikpajak. 2. Hakuntukmenarikiuran. 3. Hakuntukmencetakuang. 4. Hakuntukmengadakanpinjaman. 5. Hakuntukmelakukanpinjamanpaksa. Kewajibannegara : menyelenggarakantugas/fungsinegara, tugas/fungsinegara

  4. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Ruanglinglupkeuangannegara : APBN, APBD, Anggaran BUMN/BUMD, bumi, air dankekayaanalam yang terkandungdidalamnya, yang hakekatnyaseluruhkekayaannegara Dalampengelolaannya, ruanglingkupkeuangannegaratersebutdibagimenjadi : 1. Keuangannegara yang dipisahkanpengurusannya. > Perusahaan Jawatan. > Perusahaan Umum > Perusahaan Perseroan (Persero) > Perbankan Dan LembagaKeuanganmiliknegara (skr PT) > Perusahaan Negara Tambang/Minyak & Gas (skr PT) 2. Keuangan Negara yang langsungdikelolaolehpemerintah. > APBN. > Pengelolaanbarang-barangmiliknegara

  5. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA SECARA LANGSUNG Dalammelaksanakanpengelolaankeuangannegarasecaralangsunginiterdapat 2 tipepengurusan, yaitu : 1. Peng. Umum/Administratif (AdministratiefBeheer) 2. Peng. Khusus/Bendaharawan (ComptabelBeheer) Tujuanpengelolaankeuangannegara : • Realokasisumberdayasecaraadildanmerata. • Pemerataanpembangunan • Menjagakestabilanekonomi, pertahanandankeamanannegara.

  6. PENGURUSAN UMUM/ PENGURUSAN ADMINISTRATIF PengurusanUmum : 1. Otorisator (Penguasa Primer). 2. Ordonatur (PenguasaSekunder).

  7. OTORISATOR Otorisator (Penguasa Primer) : DipegangolehPresidenkepadaparamenteri/ketualembaganegara Otorisasidapatdibedakanmenjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Otorisasi yang bersifatluas/umum. Otorisasiinidalampelaksanaannyatidakmembawaakibatsecaralangsungterhadappenerimaandanpengeluarannegara, sertadikeluarkandalambentukperaturanseperti : UU, PP, Kepres. 2. Otorisasi yang bersifatsempit/khusus. Otorisasiinidalampelaksanaannyamembawaakibatsecaralangsungterhadapterhadappenerimaandanpengeluarannegara, sertadikeluarkandalambentukSuratKeputusanOtorisasi/SKO,misalnya : Otorisasi Permanen, Otorisasi Rutin MaknaOtorisasi yang berbentuk SKO/DIK/DIP : pemberiankuasakepadaOrdonaturPelaksana (KPKN) untukmenerbitkanSuratPerintahMembayar (SPM) uang

  8. ORDONATUR Ordonatur (PenguasaSekunder). Dipegang olehPresiden, selanjutnya dilimpahkan kepadaMenteriKeuangan Pelaksanaannya dibantuolehUnsurOrdonaturPelaksana, yaitu : 1. DirektoratJendralAnggaran. 2. KPKN 3. Panglima TNI Tugasordinatur : • Mengusahakan agar penerimaan-penerimaannegaramasukkekasnegaratepatpadawaktunya (kecualiuntukPajak, Bea & Cukai) • Menerima, mengujidanmembebankantagihan-tagihankepadanegarasesuaidenganbagiandanmataanggarannya (menerbitkan SPM)

  9. PENGURUSAN KHUSUS/PENGURUSAN BENDAHARAWAN Bendaharawan : orangataubadan hukum (diangkat oleh menteri/ketua lembaga negara yang menguasai anggaran) yang ditugaskanuntukmenerima, menyimpan, danmembayar (mengeluarkan) ataumenyerahkanuang, kertasberharga, danbarangmiliknegaradidalamgudangatautempatpenyimpanan yang lain. Berdasarkanobjekpengurusannya : 1. BendaharawanUang. 2. BendaharawanBarang.

  10. BENDAHARAWAN UANG BendaharawanUang. Bendaharawanuangdikelompokanmenjadi 2 (dua), yaitu : 1. BendaharawanUmum. Yang bertindaksebagaibendaharawanumumadalahKepala Kantor Kas Negara, KepalaPT Pos Ina, KepalaKantor Bank Indonesia, danKepalaCabang bank umumpemerintah. Tugasbendaharawanumuminimeliputi : • Menerimauang yang berasaldaripemindah-bukuanRekeningDirjenAnggaran, dandarisetoran-setoranpenerimaannegaraberupapajakdanpenerimaan lain. • Menyimpanuangnegaradanatauuangpihakketiga yang dikuasainegara (misalnyauang tender danuanglelang). Selainitujugadisimpannyasuratberharga, seperti SPM yang belumdiuangkandanpromis. • Membayarberbagaitagihandaripihakketiga. Dalamhalinibendaharawanhanyadapatmelakukanpembayaranbilatagihantersebutdisertaidengan SPM yang diterbitkanolehOrdonaturPelaksana, ataudenganSuratPerintahDirekturKas Negara untukmelakukan transfer uangantarkasnegara. • Mencatatsemuatransaksikeuangan dan mempertanggungjawabkan pengurusannya.

  11. Lanjutan : Bendahara Uang 2. BendaharawanKhusus. Berdasarkanruanglingkuptugasnya, bendaharawankhususdibedakanmenjadi : 1. BendaharawanPenerima/PenyetorTetap (Bend. PenerimaBea Dan Cukai, Bend.Penerimapadakementrian/lembaganegara yang mempunyaipenerimaan non pajak, danmenata-usahakansendiripenerimaannya TugasbendaharawanPenerimaadalah : • Menerimapenerimaan-penerimaannegara yang beradadalamruanglingkuptugasnya. • Menyimpanpenerimaan-penerimaantersebut. • Menyetorkanpenerimaan-penerimaannegarakerekeningkas negara. • Mencatatsemuatransaksikeuangan dan mempertanggungjawabkanpengurusannya kepada kementrian/lembaga negara yang membawahinya.

  12. Lanjutan : Bendahara Uang 2. Bendaharawan UUDP : Tugas bendaharawan UUDP yaitumenanganipengeluaran-pengeluaranrutinataupengeluaran-pengeluaranpembangunan. Bendaharawan UUDP initerdiri atas : • BendaharawanRutin • BendaharawanProyek • BendaharawanPembuatDaftarGaji, • BendaharawanPensiun • BendaharawanPemberiUangMukaCabang • BendaharawanPemegangUangMukaCabang • BendaharawanPemilu

  13. BENDAHARAWAN BARANG BendaharawanBarangadalah: bendaharawan yang bertugasmenerima, menyimpan, menyalurkan, mencatat, danmempertanggungjawabkansemuabarangmiliknegara yang beradadalampengurusannya. Pejabat yang berkuasamengadakanbarangnyaadalahparamenteridanketualembaganegara yang dalamhalinibertindakselakuKuasa Material. Dalampraktek, fungsiinidilimpahkankepadaPembantuKuasa Material yang dijabatolehparadirekturjendraldanpanglimaTNI.

  14. Lanjutan : Bendaharawan Barang Dilihatdariruanglingkuptugasnya, BendaharawanBarangdapatdibedakanmenjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 1. BendaharawanGudangPusat : Bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang kepada instansi-instansi lain di daerah. 2. BendaharawanGudangPenyalur : Bertugas sebagai perantara gudang pusat dan gudang persediaan, terutama bagi instansi di daerah yg tidak dapat berhubungan langsung dengan gudang pusat. 3. BendaharawanGudangPersediaan : Bertugas mengurusi barang untuk instansinya (sebagai gudang pemakai) dan menyalurkan barang kepada instansi seinduk di bawahnya. 4. BendaharawanGudangPemakai : Bertugas mengurusi barang untuk dipakai bagi kepentingan instansinya sendiri.

More Related