SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Dra. Eka Rini Nurhayati, MSi

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : • Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami hal ihwal tentang penyelenggaraan pemerintahan negara RI

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu : 1. Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih KKN 3. Menjelaskan tata urut peraturan perundang-undangan 4. Menjelaskan lembaga penyelenggara pemerintahan 5. Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya 6. Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.

4. KesatuanFederal Bentuk Negara Kerajaan - Absolut - Konstitusional - Parlementer Republik Parlementer Presidensial Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan

5. PENGERTIAN • Arti sempit : Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin Presiden selaku Kepala Pemerintahan • Arti luas : Mekanisme bekerjanya seluruh lembaga negara

6. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA • Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum; • Sistem Konstitusional; • Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan rakyat; • Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan negara; • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; • Menteri negara ialah Pembantu Presiden; • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Tujuan : • Untukmenjaminkepastianhukum, krn Indonesia adalahnegarahukum; • Melindungimasyarakatdaritindakanaparaturdanpihak lain yang sewenang-wenang; • Melindungiaparaturdaritindakanmasy. yang melawanhukum.

8. Tata Urutan Peraturan Per-UU-an • Berdasar UU nomor 10 tahun 2004 : • UUD 1945 • UU / PERPU • PP • Perpres • Perda (berlaku saat ini) • Berdasar Tap MPR III/MPR/2000 : • UUD 1945 • Tap MPR • UU • PERPU • PP • Kepres • Perda

9. PresidensebagaiPemegangkekuasaanPenyelenggarapemerintahannegaraPresidensebagaiPemegangkekuasaanPenyelenggarapemerintahannegara • Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU & AL; • Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian dg negara lain dg persetujuan DPR; • Menyatakan keadaan bahaya… diatur UU; • Mengangkat Duta & Konsul..pertimbangan DPR; • Menerima penempatan Duta & Konsul neg. lain …pertimbangan DPR; • Memberi grasi, rehabilitasi…pertimbangan MA; • Memberi abolisi & amnesti … pertimbangan DPR; • Memberi gelar, tanda jasa dll…diatur UU • Membentuk dewan pertimbangan…diatur UU;

10. Lanjutan… • Membahas RUU; • Mengesahkan RUU yg telah dusetujui DPR menjadi UU; • Dalam hal ikhwal yg memaksa, berhak mengeluarkan PERPU; • Mengajukan RUU APBN dibahas bersama DPR, pertimbangan DPD; • Meresmikan anggota BPK yg dipilih DPR atas pertimbangan DPD; • Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan KY, persetujuan DPR; • Mengangkat memberhentikan anggota KY dg persetujuan DPR; • Menetapkan dan mengajukan hakim konstitusi.

11. CiriKepemerintahan yang Baik (Good Governance) : • Partisipasi • Rule of Law • Transparansi • Accountability • Responsiveness • Responsible • Orientasi pd konsensus • Kesetaraan ( equity ), berkeadilan • Efektivitas dan Efisiensi

12. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara ( UU 28/1999 : Penyelenggaraan Negara yg Bersih Bebas KKN ) • Asas Kepastian Hukum • Asas Tertib penyelenggaraan negara • Asas Kepentingan Umum • Asas Keterbukaan • Asas proporsionalitas • Asas Profesionalitas • Asas Akuntabilitas

13. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN Penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN Good Governance ISU GLOBAL WELFARE STATE Asas-asasUmumPenyelenggaraan Negara (UU No. 28 Th 1999) Ciri-ciri Good Governance (UNDP)

14. UU nomor 9 / 2004 tentang PTUN Untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya

15. Prakarsa Penyusunan RUU • Setelah amandemen : • DPR memegang kekuasaan membentuk UU. • Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. • Sebelum amandemen : 1. Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. 2. DPR berhak mengajukan RUU.

16. Tata cara Pengajuan RUU dari Pemerintah 2. Menteri pemrakarsa membentuk Panitia Antar Dept/lembaga 7 hari 1. Prakarsa Menteri/LPND PersetujuanPresiden KonsultasiMenteri Kehakiman 3. Pertimbangan pd MenteriKehakiman, Lembagaterkait, PT Organisasisosialdll 30 hari 5. RUU disampaikan pd DPR Pembahasan di DPR, Menteri mewakili 4. RUU diajukan pada Presiden 6. Pengesahan SeknegLembarannegara

17. Lembaga-Lembaga Pemerintah : • Aparat pemerintahan : • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Aparat perekonomian : • BUMN • BUMD

18. Tugas Lembaga-Lembaga Pemerintah • Memberi pelayanan & pengaturan • Berupaya menjadikan masyarakat mampu membangun dirinya sendiri • Aparatur pemerintah harus (Orba): • Melayani masyarakat • Mengayomi masyarakat • Menumbuhkembangkan prakarsa & peranserta masy. Dalam pembangunan

19. Pemerintah Tingkat Pusat UUD 1945 MPR DPR DPD PRESIDEN BPK MA MK Badan Ekstra Struktrl Badan indepdn Meneg Menko LPND Mensesneg Menseskab Menteri Deprtm TNI POLRI Kejagung Perwakilan RI di LN Badan/ Pusat Staf Ahli Itjen Ditjen Setjen Setditjen Direktorat Direktorat Bag TU Subdit Subdit

20. PEMERINTAH PUSAT1. Presiden2. LembagaPenyelenggaraPemerintahPusat • Departemen • Menteri Koordinator • Menteri Negara • LPND • Kesekretariatan yang membantu Presiden • Kejaksaan Agung • Perwakilan RI di Luar Negeri • TNI • POLRI • Badan Ekstra Struktural & Badan Independen

21. Menteri Koordinator • Menko Bidang Politik dan keamanan • Menko Bidang perekonomian • Menko Kesejahteraan Rakyat Deputi Menko Staf Ahli Menko Sekretariat Menko

22. Menteri Negara • Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata • Meneg Riset dan teknologi • Meneg Koperasi dan Usaha kecil menengah • Meneg Lingkungan Hidup • Meneg Pemberdayaan Perempuan • Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara • Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia • Meneg Perencanaan Pembangunan • Meneg BUMN • Meneg Komunikasi dan Informasi

23. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) • Lembaga Administrasi Negara (LAN) • Arsip Nasional RI • Badan Kepegawaian Negara • Perpustakaan Nasional RI • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) • Badan Pusat Statistik (BPS) • Badan Standardisasi Nasional ( BSN) • Badan pengawas Tenaga Nuklir • Badan Tenaga Atom Nasional • Badan Intelijen Negara • Lembaga Sandi Negara • Badan Urusan Logistik - BULOG

24. Lanjutan • BKKBN • Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional - LAPAN • Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional - BAKOSURTANAL • Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan - BPKP • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI • Badan pengkajian dan penerapan Teknologi - BPPT • Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM • Badan Pertanahan Nasional - BPN • Badan Pengawas Obat dan makanan - BPOM • Lembaga Informasi Nasional - LIN • Lembaga Ketahanan Nasional - LEMHANAS • Bada meteorologi dan Geofisika - BMG

25. Kesekretariatan yg membantu Presiden : • Sekretariat Negara, membantu Presiden selaku Kepala Negara • Sekretariat Kabinet, membantu Presiden selaku Kepala Pemerintahan

26. Kejaksaan Agung • Kejaksaan Agung ……… Tingkat Pusat • Kejaksaan Tinggi ……… Tingkat propinsi • Kejaksaan Negeri …….. Tingkat Kab./Kota

27. Perwakilan RI di Luar Negeri • Perwakilan Diplomatik Duta Besar Luar Biasa • Perwakilan Konsuler Konsul Jenderal dan Konsul

28. Badan Ekstra Struktural dan Badan Independen • Dewan Ekonomi Nasional - DEN • Dewan Pemulihan Usaha Nasional - DPUN • Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah – DPOD • Badan Pertimbangan Kepegawaian – BAPEK • Badan pertimbangan Jabatan Nasional – BAPERJANAS • Komite Olahraga Nasional Indonesa – KONI • Komisi Nasional HAM • Komisi Ombudsman Nasional – KON • Komisi Pemilihan Umum – KPU • Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara – KPKPN • Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK dll

29. Kewenangan Pemerintah Pusat : 1. Bidang Politik 2. Bidang pertahanan dan keamanan 3. Bidang fiskal dan moneter 4. Bidang agama 5. Bidang peradilan Kewenangan pemerintah pusat lebih besar pada penetapan kebijakan yg bersifat standar, kriteria dan prosedur.

30. Kewenangan lain Pemerintah Pusat : • Menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan sce makro; • Menetapkan pedoman ttg standar pelayanan minimal dalam bidang yg wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota • Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam penyusunan tata ruang; • Menyusun rencana nasional secara makro; • Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan; • Membina & mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yg meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi; • Menetapkan pedoman pengelolaan dan perlindungan SDA; • Mengelola dan menyelenggarakan perlindungan SDA wilayah laut diluar 12 mil; • Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara; • Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah; • Mengatur eksport import dan melaksanakan perkarrantinaan; • Menangglangi wabah dan bencana yg beskala nasional; • Menetapkan arah dan prioritas kegiatan riset dan tenologi termasuk penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi • Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional; • Menetapkanpersyaratan kualifikasi usaha jasa; • Mengatur sistem lembaga perekonomian negara.

31. PEMERINTAH DAERAH • Propinsi • Gubernur • Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait) • Kabupaten / Kota • Bupati / Walikota • Perangkat Kabupaten/Kota

32. Pemerintahan Daerah DPRD Bupati/Walikota + Wakil Sekda Sekwan Ka Badan Ka Kantor Ka Dinas Sekcam/TU Sekret/TU Ka TU Ka Bid Kasi Kaur Ka Subdin Kasubag Kasubid Kasi

33. Pemerintah Daerah Presiden Menteri Menteri Mendagri Menteri Gubernur Gubernur Sekda Sekda Dinas Badan Kantor Dinas Badan Kantor Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Sekda Sekda Dinas Badan Kantor Dinas Badan Kantor

34. URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT (Urusanbersama Prop & Kab/Kota ABSOLUT MutlakUrusanPem. Pusat WAJIB (Obligatory) PILIHAN (Optional) • Politik LN • Pertahanan • Moneter & Fiskal • Yustisi; • Agama

35. KewenanganPemerintahdaerahPropinsi • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; • Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota; • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota; • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas kabupaten kota; • Pengendalian lingkungan hidup; • Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten kota; • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; • Pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten kota; • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg belum dilaksanakan kab/kota; • Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-undangan.

36. KewenanganPemerintahdaerahKabupaten/Kota • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pendidikan; • Penanggulangan masalah sosial; • Pelayanan bidang ketenagakerjaan; • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah; • Pengendalian lingkungan hidup; • Pelayanan pertanahan; • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; • Pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pelayanan administrasi penanaman modal; • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; • Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-undangan.

37. Aparatur Perekonomian negara • Perusahaan Negara – BUMN • Persero : modal 51 % dari negara • Perum : total modal negara • Perusahaan Daerah - BUMD

38. M P RTugas, wewenang : • Menetapkan & mengubah UUD • Melantik Presiden dan Wakil • Memberhentikan Presiden dan Wakil • Memberikan penjelasan putuan MPR • Menetapkan Tata tertib • Menetapkan pimpinan • Mengambil/memberi keputusan thd anggota yang melanggar janji • Mendengar & membahas laporan pelaksanaan putusan majelis scr berkala/tahunan disampaikan oleh presiden dan lembaga tinggi lain;

39. Anggota MPR : 1. Anggota DPR 2. Anggota DPD Sidang : 1. Sidang Umum 2. Sidang Tahunan 3. Sidang Istimewa Produk : • Perubahan UUD • Ketetapan MPR • Keputusan MPR

40. Perbedaan

41. Anomali : • Dalam praktek “lembaga tertinggi” diselewengkan untuk memperkuat posisi presiden : • Orla, pengangkatan presiden seumur hidup • Orba, kekuasaan luar biasa pd presiden • Penambahan Utusan golongan anggota MPR menimbulkan kolusi politik • Utuan Daerah yg dipilih DPRD prakteknya yg mewakili ex officio Gubernur, pejabat tinggi daerah (Pangdam, Rektor dll) yg kurang mewakili daerah.

42. Presiden • Kedudukan sbg Kepala pemerintahan : • Menetapkan PP • Kekuasaan pemerintahan negara enurut UUD ’45 • Mengajukan RUU kpd DPR • Membahas RUU bersama DPR • Mengesahkan UU • Dalam kegentingan memaksa berhak mengeluarkan PERPU.

43. Kedudukan sebagai Kepala negara • Kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata • Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dg negara lain • Menyatakan keadaan bahaya • Mengangkat duta, konsul dg pertimbangan DPR • Memberi grasi, rehabilitasi dgn memperhatikan pertimbangan MA • Memberi amnesty, abolisi dg pertimbangan DPR • Memberi gelar, tanda jasa dll diatur dalam UU • Mengangkat Ketua & anggota lembaga tinggi negara

44. Pemilihan Presiden : • Capres dan Cawapres harus WNI sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani rohani melaksanakan tugas kewajiban sebagai Presiden dan Wakil; • Diusulkan Partai Politik atau gabungan Parpol, dipilih langsung oleh rakyat; • Pasangan yang mendapat suara 50 % atau lebih dari jumlah suara dan setidaknya 20 % suara di setiap propinsi yg tersebar di lebih setengah jumlah propinsi dilantik menjadi Presiden dan Wakil; • Lebih lanjut diatur dalam UU.

45. Masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. 2. Dapat diberhentikan MPR atas usul DPR Ditengarai ada penyelewengn Presiden/Wakil Jika putusan MK terbukti DPR sidang Paripurna Usu pember Hentian Pres /Wakil 90 hari MK memeriksa, Mengadili memutuskan DPR minta MK menyelidiki Paling lambat 30 hariMPR sidang Minimal dihadiri ¾ anggota Disetujui 2/3 yg hadir

46. D P R • Membentuk UU • Melakukan pengawasan : pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah • Membahas, meratifikasi atau memberi persetujuan pernyataan perang, perdamaian, perjanjian dg negara lain oleh presiden; • Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK • Menampung, memudahkan aspirasi masy.; • Melaksanakan hal lain yg ditugaskan oleh MPR atau UU; • Memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD

47. Hak DPR : • Meminta keterangan kepada presiden • Mengadakan penyelidikan • Mengadakan perubahan RUU • Mengajukan pernyataan pendapat • Mengajukan RUU • Menentukan anggaran DPR • Memanggil seseorang

48. Rapat DPR : • Rapat Paripurna • Rapat Paripurna luar biasa • Rapat fraksi • Rapat alat kelengkapan • Rapat kerja • Rapat dengar pendapat komisi • Rapat dengar pendapat umum

49. Sejarah perjalanan DPR : • DPR lahir dengan Maklumat Wakil Presiden X tanggal 16 Oktober 1945, dengan mengubah status KNIP mjd legislatif • Pengisian anggota DPR : • Tahun 1955 – pemilu • Tahun 1960 karena anggota DPR menolak rancangan anggaran Pemerintah, DPR dibubarkan oleh Presiden (anomali ) • Era Soeharto, DPR sebagian dipilih sebagian diangkat • Sejak amandemen UUD ’45 semua anggota DPR dipilih

50. Pemilu bukan jaminan perwakilan bermutu, tergantung :1. Sistem rekrutmen calon oleh partai2. Sistim pemilihan3. Persyaratan anggota4. Aturan main5. Sistem kepartaian • Pemilu harus memperhatikan : • Keseimbangan perwakilan Jawa dan luar Jawa • Sistem penyederhanaan partai • Sistem pemilihan mendekatkan wakil dg rakyat pemilih • Sistem yg mendorong keanggotaan yg bermutu • Sistem yg adil, jujur terbuka • Sistem yg menjamin tertib, aman, damai jauh dari tekanan • Sistem yg menjamin keterwakailn minoritas • Jumlah maksimal anggota dewan walaupun ada pertambahan penduduk.