NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

1. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM OLEH: AGUS NGADINO, SH, MH TOT SCBD ANGKATAN VII LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2. CURRICULUM VITAE

3. Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) INDONESIA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Perubahan Kedua UUD 1945 Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Perubahan Ketiga Perubahan Pertama Perubahan Keempat NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

4. MENU PEMBELAJARAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Sejarahnegarahukum Unsur-unsurnegarahukum Negara kesejahteraan Demokrasi atau kedaulatan rakyat Negara Hukum Demokratis

5. TUJUAN • Setelah selesai pembelajaran ini diharapkan para peserta mampu menjelaskankonsepnegarahukumsebagaidasarpenyusunanperaturan-perundang-undangandi Indonesia dalamprinsip Negara HukumDemokratis

6. Indonesia =Negara hukum ? Das Sollen Das Sein

8. Keadilan Rp

9. OPERA VAN HUKUM • KURSI • KATA • KEBENARAN MEJA

10. KONSEP NEGARA HUKUM FILOSOFIS HISTORIS YURIDIS

11. HAKEKAT NEGARA HUKUM • Gagasanataupemikiranuntukmelindungihak-hakasasimanusia yangdipeloporiolehpemikir-pemikirInggrisdanPrancis yang sangatmempengaruhitumbangnyaabsolutisme. • Berdasarkanpandanganparapakarmakanegarahukumhakikatnyaadalahnegara yang menolakmelepaskankekuasaantanpakendali. Negara yang polahidupnyaberdasarkanhukum yang adildandemokratis.

12. HAKEKAT NEGARA HUKUM • IdenegarahukummenurutAristotelessangateratdengankeadilan, bahkansuatunegaradikatakansebagainegarahukumapabilakeadilantelahtercapai • Menurut Plato penyelenggaraannegara yang baikadalahadalahdidasarkanpadapengaturanhukum yang baik

13. SEJARAH NEGARA HUKUM • MasaYunani: Plato, Aristoteles • Abad 17: akibatsituasipolitikdiEropa yang didominasiolehabsolutisme: Monstesquieu, J.J. Rousseau • Duasistemhukum: EropaKontinentaldenganistilahRechstsstaatdan Anglo Saxon denganRule of Law: F.J. Stahl, A.V. Dicey

14. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM Menurut F.J Stahl merumuskanunsur-unsur: • Perlindunganhak-hakasasimanusia; • Pemisahanataupembagiankekuasaanuntukmenjaminhak-hakitu; • PemerintahanberdasarkanPeraturanPerundang-Undangan; dan • Peradilanadministrasidalamperselisihan.

15. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM A.V.Diceymengemukakanunsur-unsurRule of Law sebagaiberikut: 1. Supremasiaturan-aturanhukum(supremacy of the law), yaitutidakadanyakekuasaansewenang-wenang(absence of arbitrary power); 2. Kedudukan yang samadalammenghadapihukum(equality before the law). Daliliniberlakubaikuntukorangbiasamaupunorangpejabat. 3. Terjaminnyahak-hakmanusiaolehundang-undang (dinegara lain olehUndang-UndangDasar) sertakeputusan-keputusanpengadilan.

16. Unsur-unsurnegarahukumsecaraumum 1. Adanyasuatusistempemerintahannegara yang didasarkanataskedaulatanrakyat 2. Bahwapemerintahdalammelaksanakantugasdankewajibannyaharusberdasaratashukumatauperaturanperundang-undangan 3. Adanyajaminanterhadaphak-hakasasimanusia (warganegara) 4. Adanyapembagiankekuasaandalamnegara 5. Adanyapengawasandaribadan-badanperadilan yang bebasdanmandiri

17. 6.Adanya peran yang nyatadarianggota-anggotamasyarakatatauwarganegarauntukturutsertamengawasiperbuatandanpelaksanaankebijaksanaan yang dilakukanolehpemerintah 7.Adanya sistemperekonomian yang dapatmenjaminpemebagian yang meratasumberdaya yang diperluakanbagikemakmuranwarganegara.

18. SUBSTANSI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM AdanyaPahamKonstitusi SistemDemokrasiatauKedaulatan Rakyat

19. Nkrisebagainegarahukum FILOSOFIS YURIDIS SOSIOLOGIS

20. Tujuanbernegara “Melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia, memajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa, danmelaksanakanketertibandunia”

21. Karakteristiknegarahukumpancasila MenurutPhilipus M. Hadjon • Keserasianhubunganantarapemerintahdanrakyatberdasarkanasaskerukunan • Hubunganfungsional yang proporsionalantarakekuasaan-kekuasaannegara • Prinsippenyelesaiansengketasecaramusyawarahdanperadilanmerupakansaranaterakhir • Keseimbanganantarahakdankewajiban

22. Landasankonstitusional • Indonesia secaraformilsudahsejaktahun 1945 (sebelumamandemen UUD 1945) mendeklarasikandirisebagainegarahukumterbuktidalampenjelasan UUD 1945 pernahtegasdinyatakan, “ Indonesia adalahnegara yang berdasarkanhukumdanbukannegara yang berdasarkankekuasaanbelaka”. • Konsepnegarahukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasilamandemendalamPasal 1 ayat 3 yang menegaskan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

23. Unsur –unsurnegarahukumdalamuud 1945 • Prinsipkedaulatanrakyat (Pasal 1 ayat 2) • Pemerintahanberdasarkankonstitusi • Ketigajaminanterhadaphak-hakasasimanusia (Pasal 27, 28, 29, 31) • Pembagiankekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19) • Pengawasanperadilan (Pasal 24) • Partisipasiwarganegara (Pasal 28) • Sistemperekonomian (Pasal 33)

24. Negara berdasarkanhukum LEGALITAS TINDAK/PERBUATAN APARATUR NEGARA DAN WARGA NEGARA TUJUAN BERNEGARA

25. problema LEGALITAS(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) • Ketinggalanzaman • TidakEfektifdalampelaksanaannya • Tidaksinkron • Alatpembenarkekuasaan

26. Asas-asasdalamnegarahukum PrajudiAtmosudirdjo: • Asasmonopolipaksa (Zwangmonopoli); • Asaspersetujuanrakyat; • Asaspersekutuanhukum (rechtsgemeenschap).

27. Negara indonesiasebagainegarahukum 1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-UndangDasar 1945 Negara Indonesia adalahnegarahukum; 2.Pembukaan dicantumkankata-kata : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenapbangsa Indonesia, danseluruhtumpahdarah Indonesia; 3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkansegalawarganegarabersamaankedudukannyadidalamhukumpemerintahandanwajibmenjunjunghukumdanitudengandengantidakadakecualinya;

28. 4. PenjelasanUndang-UndangDasar 1945 yang sudahdihapusdisebutkandalamSistemPemerintahan Negara, yang maknanyatetapbisadipakai, yaitu Indonesia ialahnegara yang berdasaratashukum (rechtstaat), tidakberdasarkanataskekuasaanbelaka (Machtstaat); 5. Sumpah/janjiPresiden/WakilPresidenadakata-kata ”memegangteguhUndang-UndangDasardansegalaundang-undangdanperaturannyadenganselurus-lurusnya”;

29. 6. Bab XA HakAsasiManusiaPasal 28i ayat (5), disebutkanbahwa ”Untukpenegakkandanmelindungihakasasimanusiasesuaidenganprinsipnegarahukum yang demokratis, makapelaksanaanhakasasimanusiadijamin, diaturdandituangkandalamPeraturanPerundangUndangan; 7. Sistemhukum yang bersifatnasional;

30. 8. Hukumdasar yang tertulis (konstitusi), hukumdasartaktertulis (konvensi); 9. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentangSumberHukumdan Tata UrutanPeraturanPerundang-Undangan; UU No.10 tahun 2004 10. Adanyaperadilanbebas. 11. Checks and Balances

31. Negara hukumdemokratis Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 KEDAULATAN RAKYAT KEDAULATAN HUKUM Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

32. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK NEGARA HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GOOD GOVERNANCE WELFARE STATE

33. KESIMPULAN • KEADILAN • KEPASTIAN • KEMANFAATAN