1 / 9

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN). Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH. Pasal 18 UUD NRI 1945. Pasal 18 semula 1 pasal menjadi 3 pasal yaitu : - Pasal 18 terdiri dari 7 ayat - Pasal 18A terdiri dari 2 ayat - Pasal 18B terdiri dari 2 ayat.

lawson
Télécharger la présentation

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN) Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH

  2. Pasal 18 UUD NRI 1945 Pasal 18 semula 1 pasal menjadi 3 pasal yaitu : - Pasal 18 terdiri dari 7 ayat - Pasal 18A terdiri dari 2 ayat - Pasal 18B terdiri dari 2 ayat

  3. Paradigma Penyelenggaraan Pemda • Pemda disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Di masa depan tidak ada lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah. • Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi pemerintahan di bidang AN dijalankan oleh pem. Daerah, kecuali yg ditentukan oleh pusat. • Pemda disusun dan dijalankan atas dasar keragaman daerah. Urusan RT tidak perlu seragam. Perbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi dll.

  4. Paradigma Penyelenggaraan Pemda 4. Pemda disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan pemerintahan asli dan hak-hak masyarakat asli atas bumi, air dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. 5. Pemda dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan khusus atau istimewa tertentu baik karena dasar kedudukan, kesejarahan, atau karena sosial kultural.

  5. Paradigma Penyelenggaraan Pemda 6. Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum 7. Hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil

  6. Pengaturan • Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); • Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  7. Pengaturan • PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); • PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); • PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); • PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

  8. Pengaturan • PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); • PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahanatasPeraturanMenteridalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah; • PeraturanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Nasional Dan MenteriKeuanganNomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentangPenyelarasanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) DenganRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) 2010-2014;

  9. Pengaturan • PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapanTatacaraPenyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

More Related