1 / 9

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. 09.05.2019. SK TIM PMPRB PUPR. Keputusan Menteri PUPR No. 381/KPTS/M/2019 Tanggal 25 April 2019. 3.

lorettaj
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 09.05.2019

  2. SK TIM PMPRB PUPR Keputusan Menteri PUPR No. 381/KPTS/M/2019 Tanggal 25 April 2019 3

  3. KRONOLOGIS PEMBAHASAN PMPRB • Tanggal 11 April 2019 Pembahasan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor OR 03-Is/523 tanggal 9 April 2019, Hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan PMPRB Kementerian PUPR TA 2019 • Tanggal 16 April 2019 Pembahasan Desk Koordinasi Pemenuhan Bukti Dukung PMPRB Tingkat Unit Organisasi di Hotel Grand Kemang, sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Kepegawaian, Ortala Kementerian PUPR Nomor UM 01 02-SP/117 tanggal 11 April 2019 3.Tanggal 25 April 2019 Terbit Keputusan Menteri PUPR Nomor 381/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 4. Tanggal 6 Mei 2019 Kick Off Meeting PMPRB, dalam rangka persiapan penilaian PMPRB di Kementerian PUPR, sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor UM 01 02-Is/654 tanggal 3 Mei 2019 4

  4. PEMENUHAN PMPRB DITJEN CIPTA KARYA Penyampaiandokumenpendukung PMPRB 1 Progress PMPRB secaraPokja Masing-masingPokja DJCK sudahmelakukan input PMPRB dan menguploaddokumenpendukung. Pokja 1 (ManajemenPerubahan) : 77,52% Pokja 2 (PenataanPeraturanPerundang-undangan) : 100% Pokja 3 (Penataan dan PenguatanOrganisasi) : 100% Pokja 4 (Penataan Tata Laksana) : 100% Pokja 5 (PenataanManajemen SDM) : 98,57% Pokja 6 (PenguatanAkuntabilitas) : 100% Pokja 7 (PenguatanPengawasan) : 91,25% Pokja 8 (PeningkatanKualitasPelayananPublik) : 90,57% 2 Status per 8 Mei 2019 5

  5. HASIL LKE PMPRB DJCK 2019

  6. KEGIATAN RB SELAMA 2018 • PenyusunanPeraturan Menteri di bidangCiptaKarya (Permen PUPR Nomor 11, 17, 22, 27, 29 Tahun 2018). • RestrukturisasiKelembagaan DJCK denganadanyapembentukan Pusat PengembanganPrasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, serta 34 BalaiPrasaranaPermukiman Wilayah) • TelahdilakukanRevisi Proses BisnisDitjenCiptaKaryasesuaitugas dan fungsi. • Telahditetapkan SOP DitjenCiptaKaryauntukPelaksanaanKegiatan. • Penerapan e-Government sepertiaplikasi TNDE, Aplikasi SIMEKA, aplikasi SIKADIR, aplikasipelayananterpaduRumah Negara, Website DJCK. • Telahdilakukanpenilaiankompetensibagipejabatstruktural dan perbendaharaan (sebagianbesar), dan peningkatankompetensibagipegawaimelaluikeikutsertaandalamdiklat. • Telahdilakukan review dan tindaklanjutpenilaiankinerjaindividudenganpenilaiankinerjaorganisasi (integrase E-Sakip, E-Kinerja, dan E-HRM) • Telahditerbitkan ISO 9001:2015 untukPelayananRumah Negara

  7. KENDALA PEMENUHAN PMPRB • PokjaManajemenPerubahanbelumsecaraaktifmelakukanpenyusunanrencanakerja, monitoring dan evaluasiterhadappelaksanaan RB di DitjenCiptaKarya. • Belumadanya Quick Win di DitjenCiptaKarya yang dapatdiusulkandalam Road Map RB PUPR tahun 2015 – 2019. • Sosialisasi Roadmap RB belummenyentuhseluruhpegawaiDitjenCiptaKarya. • Penerapanpengukuranpenilaiankinerjaindividumasihdilakukansecaratahunan. • Belumdilakukannya monitoring dan evaluasiterhadapsistempengendalian internal. • Pengaduanmasyarakatbelumdilakukan monitoring dan evaluasi, sertatindaklanjutnya. • Dalampelaksansaanpelayanan prima, belumadanyasistemsanksi/reward bagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapenerimalayananbilalayanantidaksesuaistandar. • Belumditetapkannya unit pengelolapengaduansecara formal, namundemikiantelahmemiliki media pengaduan dan SOP penangananpengaduan. 8

  8. CONTOH LAMAN LKE PMPRB DJCK 9

  9. Terimakasih

More Related