1 / 17

Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NO. 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan , Kementerian Keuangan RI

merry
Télécharger la présentation

Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 233/PMK.05/2011TENTANGPERUBAHAN ATAS PMK NO. 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DirektoratAkuntansi & PelaporanKeuangan DirektoratJenderalPerbendaharaan, KementerianKeuangan RI Jakarta, 29 Maret 2012

  2. SA-BUN (Pasal 4) • UntukmenghasilkanLaporanKeuangan BUN dan LaporanManajerial. • Terdiridari: • SiAP; • SA-UP; • SIKUBAH; • SA-IP; • SA-PPP; • SA-TD; • SA-BSBL; • SA-TK; dan • SAPBL. • LaporanManajerialantaralain terdiriatasLaporanPosisiKas, LaporanPosisiUtang, LaporanPosisiPenerusanPinjaman, IkhtisarLaporanKeuanganBadanLainnyadanLaporanPosisiInvestasiPemerintahsecaradetil. SA-BUN JugamenghasilkanLaporanManajerial, danperubahanNomenklaturBeberapaSistemAkuntansi

  3. SistemAkuntansiPelaporanKeuanganBadanLainnya (SAPBL) (Pasal 17) • SAPBL merupakansubsistemdari SA-BUN. • SAPBL menghasilkanNeracadanIkhtisarLaporanKeuanganbadanlainnya. • SAPBL dilaksanakanolehDJPB selakuUAPBUN-PBL. • DJPB memproses data transaksidari Unit-unit BadanLainnya. • Laporansebagaimanadimaksudpadaayat (2) disampaikanke UABUN. • Data transaksisebagaimanadimaksudpadaayat (4) merupakanbahanpenyusunanlaporankeuangan. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SAPBL diaturdenganPeraturanMenteriKeuangan.

  4. NEW!! SA-BSBL (pasal 17A) • SA-BSBL merupakansubsistemdari SA-BUN. • SA-BSBL menghasilkan LRA, Neraca, danCaLK. • SA-BSBL dilaksanakanolehDJA selaku unit eselon I yang melaksanakankewenanganMenteriKeuanganselakuPenggunaAnggaranBelanjaSubsididanBelanja Lain-Lain. • PenggunaAnggarandapatmenunjukpejabatpadaKementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagaiKuasaPenggunaAnggaran. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SA-BSBL diaturdenganPMK.

  5. NEW!! SA-TK (Pasal 17B) • SA-TK merupakansubsistemdari SA-BUN. • SA-TK menghasilkanLaporanKeuangan yang terdiridari LRA, Neraca, danCaLK. • Dalamrangkapelaksanaan SA-TK, DJPB atasnamaMenteriKeuanganmembentuk unit akuntansiberupa: • Unit AkuntansiPembantuBUN TransaksiKhusus (UAP BUN TK); • Unit AkuntansiPenggabunganKuasaPenggunaAnggaranBUN TransaksiKhusus (UAPKPA BUN TK), sepanjangdalamsatujenistransaksikhususmemilikilebihdarisatu UAKPA BUN TK; dan • Unit AkuntansiKoordinatorKuasaPenggunaAnggaranBUN TransaksiKhusus (UAKKPA BUN TK) • Unit AkuntansiKuasaPenggunaAnggaranBUN TransaksiKhusus (UAKPA BUN TK). • UAP BUN TK dilaksanakanolehDJPB. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SA-TK diaturdenganPMK.

  6. SAI (Pasal 18) • SAI terdiridari SAK danSIMAK-BMN Semulaayat (2) iniberbunyi: • SAI terdiridariSAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP

  7. SAI (Pasal 33) (1) Piutang, Investasi, danUtangBelanjapadaKementerian Negara/LembagaharusdilaporkandalamLaporanKeuangan. (3) Investasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahinvestasijangkapendek yang dilakukanolehsatuankerja BLU. Semula: “olehKementerian Negara/Lembaga.” Penegasan yang dimaksudInvestasipada K/L adalahkhusus BLU

  8. BAB tentang SA-BAPP (Pasal 49-65 danPasal 69) • Dihapus • DigantidenganPasal 17A tentang BSBL.

  9. LKPP (Pasal 71) Penambahan • LKPP Semesteranberupa LRA, Neraca, LAK, danCaLK. • LRA Belanjamerupakanhasilkonsolidasilaporankeuanganseluruhentitaspelaporan. • LRA PendapatanmerupakanhasilkonsolidasiLaporanKeuangan SAU. Penguranganfrase “dan data SAU/SAI sebagaikontrolpadasaatrekonsiliasi” karenasudahdijelaskandiayat (8) dan (9).

  10. SistemAkuntansiPemerintahPusat DJKN

  11. PerubahanPadaLampiran

  12. E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • SA-IP untuktransaksiinvestasiPemerintahjangkapanjang, t.d.: • InvestasiNon Permanenyaituinvestasijkpjg (kepemilikannyalebihdari 12 bulan) yang dimaksudkantidakdimilikiterusmenerusatauadaniatuntukmemperjualbelikanataumenarikkembali. • InvestasiPermanenadalahinvestasijkpjgyang dimaksudkandimilikiterus-menerustanpaadaniatuntukdiperjualbelikanataumenarikkembali. • KebijakandalampenentuaninvestasiPemerintahdiaturolehMenteriKeuangan, sedangkanpelaksanaaninvestasiPemerintahdapatdilakukanolehKementerianKeuangandan/atauunit lain yang ditunjuk. • SA-IP dilaksanakanolehDJKN, denganmemproses data: • transaksiinvestasiPemerintah, • penerimaanbagianlaba/pendapatandariinvestasi, • penerimaandanpengeluaraninvestasi, • sertamenyampaikanlaporanbeserta ADK kepadaDit. APK.

  13. E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • Menghasilkanlaporankeuangan (minimal 2x dalamsetahun), berupa: • LaporanRealisasiAnggaran; • Neraca; • CaLK; • LaporanInvestasiPemerintah(managerial report). • PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi melakukan rekonsiliasi data dengan DJPB setiap bulan. • SOR Ditandatangani oleh Dirjen Kekayaan Negara • Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah akan ditetapkan dengan PMK tersendiri.

  14. I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • SA-TK untuktransaksiyang bersifatkhususyang dilakukanolehMenteriKeuanganselakuBUN yang tidakdapatdikelompokkankedalamsubsistem SA-BUN lainnya, antara lain: • PengeluaranKerjasamaInternasional; • PengeluaranPerjanjianHukumInternasional; • PNBP yang dikelolaolehDJA kecualiBagianLaba BUMN; • AsetPemerintah yang beradadalampenguasaanPengelolaBarang; • Pembayarandanpenerimaansetoran/potongan PFK; • PembayaranBelanjaPensiun. • SA-TK dilaksanakanolehunit-unit eselon 1 dilingkupKementerianKeuangan yang diberikankewenanganolehMenteriKeuangan, denganmemprosesdata transaksidanmenyampaikanlaporanbeserta ADK kepada DIT. APK.

  15. I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • Pemrosesandokumensumbermenimbulkanpengakuantransaksikhusussertamenghasilkanlaporanberupa: • LRA; • Neraca; • CaLK. • SOR ditandatanganiolehDirjenPerbendaharaan • PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS • Unit-unit Eselon 1 dilingkupKementerianKeuangan yang melaksanakan SA-TK melakukanrekonsiliasi data denganDJPB setiapbulan.

  16. J.SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA • SAPBL untukmenyusun: • LaporanPosisiKeuangan (Neraca) BadanLainnya; dan • IkhtisarLaporanKeuangan(ILK) BadanLainnya. • Unit BadanLainnya(UBL) terdiridari: • UBL yang berupaSatuanKerja • UBL yang bukanmerupakanSatuanKerja. • LaporanPosisiKeuanganBadanLainnyadihasilkandariLaporanUBL yang bukanSatuanKerja, sedangkanIkhtisarLaporanKeuanganBadanLainnyadihasilkandarilaporankeuanganseluruhUBL. • UBL mengirimLaporanKeuangankepadaUAP-BUN PelaporanBadanLainnya (UA-PBUN-PBL). • UA-PBUN-PBL mengirimLaporanPosisiKeuangandanILK BadanLainnyakepada UA-BUN. • LaporanPosisiKeuanganakandikonsolidasikandalam LK-BUN sedangkanILK disajikansebagailampiran LK-BUN. • SAPBL dilaksanakanolehDJPB c.q. Dit. APK. • SOR ditandatanganiolehDirjenPerbendaharaan.

  17. TerImaKasih DirektoratJenderalPerbendaharaan: ”Menjadipengelolaperbendaharaannegara yang profesional, modern, danakuntabelgunamewujudkanmanajemenkeuanganpemerintah yang efektifdanefisien”

More Related