1 / 10

KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN TERKAIT DOKUMEN IDENTITAS PELAUT. Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JAKARTA, 7 OKTOBER 2009. Sistematika.

nili
Télécharger la présentation

KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN TERKAIT DOKUMEN IDENTITAS PELAUT Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JAKARTA, 7 OKTOBER 2009

  2. Sistematika • PENDAHULUAN • POSISI INDONESIA • KETERKAITAN ANTAR INSTRUMEN INTERNASIONAL • KM. 30 TAHUN 2008 TENTANG “DOKUMEN IDENTITAS PELAUT” • PENUTUP

  3. 1. PENDAHULUAN FISHERY STANDARDS Usaha perikanan melibatkan banyak organisasi internasional sehingga diatur dengan banyak instrumen internasional. UN ILO/IMO/FAO FAO Code of Conduct for Responsible Fishing 1995 & Compliance Agreement 1993 UNCLOS & UNIA 1995 Voluntary Guidelines, Code of Safety of Fishing Vessel The STCW-F 1995, Torremolinos SFV 77/93 and Protocol 1993, London Convention 72 Protocol 96 ILO C-185, 2003 (Revised), ILO C-188,and ILO R-199

  4. 2. POSISI INDONESIA Keselamatan awak kapal, kapal dan lingkungan Kompetensi awak kapal Alat tangkap FOKUS UU NO. 17 / 2008 TERKAIT AWAK KAPAL Conservation & management by FV on the high seas Kesejahteraan awak kapal Conservation & management of straddling & high migratory fish stocks

  5. 3. KETERKAITAN ANTAR INSTRUMEN INTERNASIONAL • UNCLOS Article 91 (Certificate of Nationality), Article 116 (Hak dan kewajiban penangkapan ikan di laut lepas), Article 118 (Kerjasama antar negara dalam konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati di laut lepas). • STCW-F 1995 mengatur training & certification awak kapal penangkap ikan dengan panjang > 24 m atau bermesin > 750 kW, namun mengharuskan pencatatan pengalaman berlayar untuk kapal di atas 12 m (GT 60). • FAO/ILO/IMCO Voluntary Guidelines for the Design, Construction and Equipment of Small Fishing Vessels – Chapter 7 & 8 : khususnya panjang kapal = 12 m sd <17 m dan 17 m sd < 24 m; • ILO C.188 Work in Fishing Sector – Article 9 dan 10 (Training) serta Article 13 & 14 (Minimum Safe Manning ); • Torremolinos SFV and Protocol Consolidated 1995 - Regulation VIII/3 dan VIII/4 (Drill & Training), dan skema panjang kapal = > 24 m sd < 45 m (Training), > 45 m (Radio Com), 24 m sd 60 m dan > 60 m (Fire Safety), 24 m sd < 75 m dan > 75 m (SCRB).

  6. 4. KM. 30 TAHUN 2008 TENTANG “DOKUMEN IDENTITAS PELAUT” • Ketentuan UU No.17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran” : • UU No. 17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran” pasal 117 (2) : Kelaiklautankapalantara lain terpenuhinyapersyaratan “pengawakankapal” dan “kesejahteraanawakkapal”. • UU No. 17 Tahun 2008 pasal 145 : Setiaporangdilarangmempekerjakanseseorangdikapaldalamjabatanapapuntanpadisijildantanpamemilikikompetensidanketerampilansertadokumenpelaut yang dipersyaratkan. • UU No. 17 Tahun 2008 pasal 151 (1) : Setiapawakkapalberhakmendapatkankesejahteraan; pasal 151 (2) : Kesejahteraankerjadinyatakandalamperjanjiankerja.

  7. 4. KM 30 TAHUN 2008 • Pertimbangan KM 30 Tahun 2008 : • Selainmemperhatikan UU No. 17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran”, KUHD Buku II, dan UU No. 1 Tahun 2008 tentangPengesahanKonvesi ILO No. 185 tentangDokumenIdentitasPelaut, jugaditujukanuntukmelindungikeselamatan, hakdankesejahteraanawakkapal / nelayan. Namunapakah yang terjadi? : • Peraturanperundang-undanganinidianggapmenjadibebanmasyarakat. • Peraturandiinterpretasikansecaraberbedaolehberbagaiinstansi yang menegakkanhukumdilautsehingga DEPHUB dianggaptidak/kurangberkoordinasidenganinstansiterkait (DKP). • Artinya, peraturan (instrumenkebijakanpublik) yang baik, belumtentuditerimadenganbaikolehmasyarakat.

  8. 4. KM 30 TAHUN 2008 • Padahal : • Peraturantelahmempertimbangkankeadaannelayan / pelautperikanan (click Lampiran) • Konvensi ILO No. 188 menuntutadanyaPerjanjianKerjaLaut (PKL), jam istirahat minimum 10 jam / harinamun 77 jam / minggu, dangajiawakkapalperikanandibayartiapbulanataupembayaranteraturlainnya(other regular payment) sungguh pun di Indonesia masihberdasarkanbagihasildanberazaskekeluargaan. • Adasekitar 6000 pelautperikanan Indonesia yang bekerjadiJapan Tuna Federationdanribuanlainnyapadaperusahaan Korea Selatan, Taiwan, Spanyol, dll yang perluperlindungan.

  9. 5. PENUTUP Indonesia merupakan anggota IMO Council – Kategori C dan berada dalam IMO White List untuk implementasi STCW 1978 as amended. Artinya, Indonesia harus ikut menegakkan instrumen internasional guna mencapai Goal of IMO. • Hal yang perludipertimbangkan: • Apakahinstrumeninternasional yang mengaturperikananakandiratifikasi / disahkanatautidak? • Mengingatkondisimasyarakatnelayankita, apakahneed analysisdanrisk assessmentuntukratifikasitelahdimulai (bahanNaskahAkademik)? • DirjenHublamenerbitkanSuratEdarantentang “DispensasiBukuPelautdanPenyijilanbagiPelautKapalPerikanan” yang berlakusampai 31 Desember 2009 sehinggamulai 1 Januari 2010 semuapihakperlumemikirkankeselamatandanperlindungankesejahteraanpelautperikanandannelayansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  10. Terima kasih atas perhatiannya

More Related