1 / 35

Ketika “ Hukum ” Mengatur Sumberdaya Hutan

Ketika “ Hukum ” Mengatur Sumberdaya Hutan. Grahat Nagara , S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012. Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan. Diskusi Pertama : Apa saja hak-hak manusia atas hutan ? Bagaimana hukum mengaturnya ?.

renate
Télécharger la présentation

Ketika “ Hukum ” Mengatur Sumberdaya Hutan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ketika “Hukum” MengaturSumberdayaHutan GrahatNagara, S.H. YayasanSilvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012

  2. MenelusuriAspek“Legal-Formal” SumberdayaHutan DiskusiPertama: • Apasajahak-hakmanusiaatashutan? • Bagaimanahukummengaturnya?

  3. MenelusuriAspek“Legal-Formal” SumberdayaHutan Sayaperlulahanuntukmakan • Hukumadalahseniuntukmenemukankebajikandanberlakuadil (iusestarsboni et aequi). Sayaperlukayuuntukmemasak Hukummengaturpembagianhak yang adil (distributive justice) Sejakhutan di atasgundulsayaselalukebanjiran Macaquemenjadihamamemakanbuah di ladangsaya Hukummengaturpemulihanhak (restitutio in integrum) Tanamanobathilang, hutangundul Belakangan, air sungaisemakinkering Anaksayalahir, sayaperlutanahlebihluas

  4. MenelusuriAspek“Legal-Formal” SumberdayaHutan • Ubisocietasibiius… Janganditebang Sayaberhakataskayu Berwenangmengatur Wajibdilindungi

  5. KonstitusidanHakAtasHutan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat.” Pasal 33 (3) UUD 1945 DiskusiKedua: • Jikadisebutkandalamkonstitusimenyatakan “bumidankekayaanalam …. dikuasaiolehnegara”, apakahmasyarakatmenjaditidakberhakatashutan? • Laluhutanmiliksiapa?

  6. KonstitusidanHakAtasHutan milik Kemakmuranrakyat! Tidakmemiliki ! kuasai

  7. KonstitusidanHakAtasHutan • “...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” mengurus Rakyat mengatur mengelola Negara mengawasi Put. MK Nomor 001-002-022/PUU-I/2003

  8. Bentuk Penguasaan Tujuan Penguasaan Kemanfaatanbagirakyat Pemerataan manfaat bagi rakyat Pengaturan Partisipasi rakyat Kebijakan Penghormatan hak masyarakat adat PASAL 33 UUD Pengelolaan Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pengurusan Dikuasai oleh negara Pengawasan KonstitusidanHakAtasHutan

  9. KonstitusidanHakAtasHutan “Penguasaanhutanoleh Negara bukanmerupakanpemilikan, tetapi Negara memberiwewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitandenganhutan, kawasanhutandanhasilhutan; menetapkankawasanhutandanataumengubah status kawasanhutan; mengaturdanmenetapkanhubunganhukumantara orang denganhutanataukawasanhutandanhasilhutan, sertamengaturperbuatanhukummengenaikehutanan. Selanjutnyapemerintahmempunyaiwewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatandi bidangkehutanan. Namundemikianuntukhal-haltertentu yang sangatpenting, berskaladanberdampakluassertabernilaistrategis, pemerintahharusmemperhatikanaspirasirakyatmelaluipersetujuanDewanPerwakilan Rakyat.” PenjelasanUmum UU 41/99 ”Adapun kekuasaan yang dimaksudkan itu mengenai semuabumi, air danruangangkasa, jadibaik yang sudahdihakiolehseseorangmaupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenaitanah yang sudahdipunyai orang dengansesuatuhakdibatasiolehisidarihakitu, artinyasampaiseberapabesar Negara memberikekuasaankepada yang mempunyainyauntukmenggunakanhaknya, sampaidisitulahbataskekuasaan Negara.” PenjelasanUmum UU 5/60

  10. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan DiskusiKetiga: • Apasajahak yang diaturdalam UU 41/1999? • bahwahutan, sebagaikaruniadanamanahTuhan Yang MahaEsayang dianugerahkankepadaBangsa Indonesia, merupakankekayaan yang dikuasaiolehNegara, memberikanmanfaatserbagunabagiumatmanusia, karenanyawajibdisyukuri, diurus, dandimanfaatkansecara optimal, sertadijagakelestariannyauntuksebesar-besarkemakmuranrakyat, bagigenerasisekarangmaupungenerasimendatang; • bahwahutan, sebagaisalahsatupenentusistempenyanggakehidupandansumberkemakmuranrakyat, cenderungmenurunkondisinya, olehkarenaitukeberadaannyaharusdipertahankansecara optimal, dijagadayadukungnyasecaralestari, dandiurusdenganakhlakmulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, sertabertanggung-gugat; • bahwapengurusanhutan yang berkelanjutandanberwawasanmendunia, harusmenampungdinamikaaspirasidanperansertamasyarakat, adatdanbudaya, sertatatanilaimasyarakat yang berdasarkanpadanormahukumnasional;

  11. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan “bahwahutan, sebagaisalahsatupenentusistempenyanggakehidupandansumber kemakmuranrakyat, cenderungmenurunkondisinya, olehkarenaitukeberadaannyaharusdipertahankansecara optimal, dijagadayadukungnyasecaralestari” “Masyarakatdi dalamdan di sekitarhutanberhakmemperolehkompensasikarenahilangnyaaksesdenganhutansekitarnyasebagailapangankerjauntukmemenuhikebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Landasanfilosofis Pasal 68 ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuaidenganfungsinya.” Pasal 36

  12. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Pengurusan (bestuuren)

  13. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan • Ketikapadatahun 1961 seorangPetanimengelolasatulahanseluas 1 hektar. Denganlahan yang seluas 1 hektartersebut, Petanimenanaminyadengantanamanpangansepertisayurmayurdanbeberapabuah-buahan. Termasuklahantersebutdigunakanmenjadisawahdantempatmenggembalakanternaknya. Lahanawal 1961

  14. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan • Padatahun 1983 lahan yang dikelolapetanimeluashingga 2 hektarseiringdengandewasanyaanakpetanitersebut. Denganpengetahuan yang diperolehdarikomunitasnyaAnakPetanimenebangbeberapabatangpohondanmembakarhutanuntukmembukalahan. Perluasan 1983 Lahanawal 1961

  15. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Di luardamainyakehidupanditempattersebut, pemerintah, tanpadiketahuiolehPetanidanAnakPetani, padatahun 1982 sebenarnyamelakukan “penatagunaan” wilayah Indonesia sebagaikawasanhutanproduksi. Perluasan 1983 Rencanatatagunahutan 1982 Lahanawal 1961

  16. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan • Padatahun 1999 rezimperaturanberganti, tahun 1999 keluar UU Kehutanan, sekaliguskemudianmengeluarkankeputusanbaru, yaitumengeluarkan “penunjukan” kawasanhutan. TermasukpadagarapandantempattinggalPetanidanAnakPetani. Perluasan 1983 Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

  17. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Penunjukankawasanhutan 1999 • Suatusaat, padatahun 2002 ketikasedangmenggaraplahannyapejabatdari “Pemerintah” datangdenganberbagaialatukurdancatatan, kemudianmembawatapal. Tapalituditempelkandiataslahandanrumahnya. • Seseorang yang dikenalsebagaitokohdidesanyakemudianikutmenandatanganikertas yang dibawaoleh “Pemerintah”. Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tapalbatas 2002

  18. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Penunjukankawasanhutan 1999 • Berdasarkan UU 41/1999 Pemerintahtersebutmelakukanpenataanbatas, tetapimedan yang terjaldanpersoalananggaran, membuattatabatas 2002 berhentipadasuatutitiktertentu. Perluasan 1983 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Lahanawal 1961

  19. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan AnakPetaniditangkap 2003 Penunjukankawasanhutan 1999 • Ketikatahun 2003 Januari, AnakPetanimenebangpohonbuah yang telahditanamnyasejaktahun 90-an. EntahapasebabnyaAnakPetaniinikemudiandibawa “petugas” dandianggapmelakukanpembalakan liar. Perluasan 1983 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Lahanawal 1961

  20. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan AnakPetaniditangkap 2003 Penunjukankawasanhutan 1999 • Padatahun 2004, PemerintahKabupatenjugamengeluarkanperaturandaerahtentangtataruangkabupatendanmenetapkansebagiandiantaranyadenganpolaruangsebagaikawasanbudidayapertanian. Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004

  21. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan AnakPetaniditangkap 2003 Penunjukankawasanhutan 1999 DiskusiKeempat: • Mengapaterjadidemikian ? Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004 Sawit 2004

  22. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Inventarisasi RencananKehutanan Pengukuhan Penunjukan Pembentukan Wilayah Pengelolaan PENGELOLAAN Penataanbatas Penatagunaan Penetapan PERENCANAAN

  23. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan BukanKawasanHutan (Areal Penggunaan Lain) • Penunjukankawasanhutanmenentukanbatas-bataslahan yang dapatdidefinisikansebagaikawasanhutan. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Pasal 1 angka 3: “Kawasanhutanadalahwilayahtertentu yang ditunjuk….” KawasanHutan

  24. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Mengaturjugafungsikawasan (??) Ditandatanganiolehbanyakorang

  25. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan HUTAN HAK Pasal 1 angka 5 UU 41/1999“dibebanihakatastanah” Pasal 1 angka 18 P.50/2011 “Hakatastanah yang dimilikiataudikuasai” HUTAN NEGARA Pasal 1 angka 4: “tidakdibebanihakatastanah.” Kawasanhutannegara Kawasanhutanhak

  26. PENGELOLAAN Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan Inventarisasi Pasal 19 (2) PP 44/2004 a.Pemancanganpatokbatassementara; b.Pengumumanhasilpemancanganpatokbatassementara;  c.Inventarisasidanpenyelesaianhak-hakpihakketiga yang beradadisepanjangtrayekbatasdandidalamkawasanhutan; RencananKehutanan Pengukuhan Penunjukan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Penataanbatas Penatagunaan Penetapan PERENCANAAN

  27. Penunjukan / PerubahanPeruntukan Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan KawasanHutan BukanKawasanHutan HutanProduksi HutanLindung HutanKonservasi Inti Rimba HP Pasal 6 (2) HPK HPT Khusus Penatagunaan

  28. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan BukanKawasanHutan (Areal Penggunaan Lain) • Apabedanyakawasanhutan yang ditatabatasdanbelum (??) Pasal 36 (1):   Pemanfaatanhutanhakdilakukanolehpemeganghakatastanah yang bersangkutan, sesuaidenganfungsinya. KawasanHutan Kawasanhutannegara Kawasanhutanhak

  29. Ketika UU 41/1999 MengaturSumberDayaHutan IUP/IUPK/IPK diberikandalamkawasanhutantanpamelihathaknya • Lalumengapapemanfaatanhutandilimpahkankepenerimaizinpadahalbelumjelashutanhaknya (??) • Apakahhakkonstitusionalnyahilang (??) Kawasanhutannegara Kawasanhutanhak

  30. PengelolaanHutanBerbasisMasyarakat (??) @myrnasafitri 2012

  31. PengelolaanHutanBerbasisMasyarakat (??)

  32. Pidana! AnakPetaniditangkap 2003 • Pasal 50 ayat (3) huruf a. : “setiap orang dilarangmengerjakandanataumenggunakandanataumendudukikawasanhutansecaratidaksah;” • Pasal 50 ayat (3) huruf b.: “Setiap orang dilarangmerambahhutan.” Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Rencanatatagunahutan 1982

  33. KENAPA (??) • Bukankah UUD 1945, konstitusiRepublik Indonesia menjamin SDA untuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat (??) • Bukankah UUD 1945 mengakuimanusiamemilikihak yang sama di depanhukum (??) • Bukankah UU 41/1999 menyatakanadahak-hak yang masyarakatatastanahdanhutan yang harusdilindungi (??) • Bukankahhutanitumilikpublik, kenapamasyarakatdipidana (??) • Bukankahnegaratidakdapatmemilikitanah (??) • Bukankahhakmilikmerupakan yang didapatkansejakhidupsecaraturuntemurundalampenguasaan yang lama (??)

  34. PerubahanKonstitusi “(4) Perekonomiannasionaldiselenggarakanberdasaratasdemokrasiekonomidenganprinsipkebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, sertadenganmenjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.”

  35. Terima Kasih

More Related