1 / 36

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). e-Procurement atau Pengadaan Secara Eelektronik. Oleh: Andik Yulianto Rapat Koordinasi Teknis I Yogyakarta 2012. Dasar hukum. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 BAB XIII

roland
Télécharger la présentation

Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) e-Procurement atau Pengadaan Secara Eelektronik Oleh: Andik Yulianto Rapat Koordinasi Teknis I Yogyakarta 2012

  2. Dasar hukum • Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 • BAB XIII • Pasal 106 : Pengadaan secara elektronik dg e-tendering dan e-purchasing • Pasal 107 : Tujuan • Pasal 108 : LKPP dalam e-procurement • Pasal 109 : e-tendering (ULP dan LPSE, ITE, LPSE terdekat) • Pasal 110 : e-purchasing (e-katalog, kontrak payung LKPP) • Pasal 111 : LPSE (Pemda wajib, K/L tdk wajib, fungsi, SLA) • Pasal 112 : Portal pengadaan nasional dan pengumuman BAB XIX • Pasal 134 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan secara elektronik oleh LKPP

  3. Regulasi e-Procurement Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 Perka LKPP 17/2012 e-Purchasing Perka LKPP 18/2012 e-Tendering Perka LKPP 2/2010 LPSE SOP/SLA Buku Panduan Aplikasi Standard Dokumen Syarat Ketentuan Aplikasi Syarat Ketentuan Aplikasi Buku Panduan Aplikasi

  4. PERKA 18/2012 TENTANG E-TENDERING

  5. E-TENDERING Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

  6. KETENTUAN PERKA 18/2012 (E-TENDERING)

  7. PERKA 17/2012 TENTANG E-PURCHASING

  8. E-PURCHASING “ e-Purchasing: Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.” “Katalog elektronik: sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah”

  9. KETENTUAN E-PURCHASING • Pasal 110 Perpres 70 Tahun 2012 • Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 • SK Kepala LKPP tentang Penetapan pencantuman barang/jasa

  10. KETENTUAN PERKA 17/2012 • (E-PURCHASING) • 1. Ruang Lingkup: • Tata cara penyusunan e-Catalogue • Prosedur E-Purchasing

  11. KETENTUAN PERKA 17/2012 • (E-PURCHASING) • A. Tata cara penyusunan e-Catalogue • Barang/jasa yang dicantumkan pada katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. • Penyedia yang masuk dalam katalog elektronik adalah penyedia yang telah menandatangani kontrak payung dengan LKPP • Pemilihan penyedia barang/jasa dalam kontrak payung dapat dilaksanakan dengan lelang/non lelang. • Barang/jasa (spek dan harga) pada e-katalog ditayangkan pada www.e-katalog.lkpp.go.id

  12. KETENTUAN PERKA 17/2012 • (E-PURCHASING) • B. Prosedur E-Purchasing • Dilaksanakan melalu aplikasi e-Purchasing pada SPSE • Ketentuan e-Purchasing: • 1. Prosedur e-Purchasing (pada lampiran perka 17/2012) • 2. syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi • e-purchasing • 3. panduan pengguna aplikasi (user guide)

  13. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

  14. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • Dasar Hukum: A. Sebelum Perka 18/2012 tentang E-Tendering: “Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik” B. Pada Perka 18/2012 tentang E-Tendering - Pasal 6: “ Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Melekat pada aplikasi SPSE” - Pasal 7: “Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku”

  15. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • II. SUBTANSI SDP SECARA ELEKTRONIK • Terdiri dari 8 SDP Secara Elektronik • Menggabungkan SDP manual berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa (barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya) dan metode penilaian kualifikasi. • Mengelektronikan proses yang ada di sdp manual dan menambahkan ketentuan yang ada di perka 18/2012

  16. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • 4. Menambahkan ketentuan baru yang berbeda dengan SDP manual antara lain: • ketentuan Jaminan penawaran (dapat/tidak disyaratkan) dan asli wajib disampaikan ke Pokja • ketentuan Pembuktian kualifikasi (tidak perlu meminta seluruh dokumen apabila penyedia pernah mengerjakan pekerjaan sejenis, sama kompleksitasnya dan pada instansi bersangkutan) • Menghapus Ketentuan yang mengatur penyedia dapat meminta penjelasan terkait dokumen pengadaan. • Sanggahan dapat dilakukan offline apabila terjadi keadaan kahar/gangguan teknis • Dan ketentuan lain sesuai dengan perka 18/2012

  17. Jenis SDP SDP MANUAL SDP SECARA ELEKTRONIK 3. Jasa Lainnya Pelelangan Umum/Sederhana, Pasca, Metode Satu Sampul Sistem Gugur E-Lelang Jasa Lainnya Pasca Kualifikasi Pelelangan Umum, Pasca, Metode Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Pelelangan Umum, Pra Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis E-Lelang Jasa Lainnya PraKualifikasi Pelelangan Umum, Pra Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Gugur Pelelangan Umum , Pra Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

  18. Jenis SDP SDP MANUAL SDP SECARA ELEKTRONIK 4. Jasa Konsultansi Seleksi Umum/Sederhana, Pasca, Metode Evaluasi Kualitas (Perorangan) E-Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan Pasca Kualifikasi Seleksi Umum, Pra Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem kualitas dan biaya E-Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha, Prakualifikasi Seleksi Umum, Pra Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem kualitas Seleksi Umum, Pra Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Pagu Anggaran Seleksi Umum/Sederhana, Pra satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Pagu Anggaran

  19. PERBEDAAN SDP MANUAL DAN SDP PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

More Related