Mahkamah Pengadilan Internasional

1. Mahkamah Pengadilan Internasional Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa

2. Usaha Untuk Mendirikannya Dalam konperensi di Dumbarton Oaks diputuskan bahwa Mahkamah Pengadilan yang telah didirikan oleh Liga Bangsa-bangsa yang berkedudukan di Den Haag, yaitu Permanent Court of International Justice (Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional) akan dihapuskan dan akan diganti dengan mahkamah yang baru, yaitu “international court of justice” (Mahkamah Pengadilan Internasional) yang akan menjadi salah satu organ pokok PBB serta piagamnya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari piagam PBB.

3. Lanjutan Dalam konperensi di San fransisco rancangan tersebut diterima sekaligus juga diterima status Mahkamah Pengadilan Internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 92 piagam PBB, sebenarnya Mahkamah Pengadilan Internasional bukan merupakan organ yang baru tetapi hanya namanya sajalah yang baru.

4. Susunan Keanggotaan dan prosedur pemilihan Mahkamah akan terdiri dari 15 orang anggota, dengan ketentuan bahwa tidak ada 2 anggota yang mempunyai kewarganegaraan dari negara yang sama. Anggota Mahkamah dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dari daftar orang-orang yang dicalonkan dari kelompok-kelompok nasional dalam Mahkamah Arbitrasi Permanen.

5. Lanjutan Ketentuan dalam pemilihan anggota Mahkamah: Pemilihan dilakukan dengan tanpa memperhatikan kewarganegaraannya. Calon-calon anggota merupakan orang-orang yang mempunyai watak moral yang tinggi. Calon-calon tersebut dalam negaranya sendiri memuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim tinggi atau yang didunia telah dikenal sebagai ahli hukum dalam bidang hukum internasional. Tidak ada satu kelompok yang boleh mengajukan lebih dari 4 orang dan tidak boleh lebih dari 2 orang mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang sama.

6. Lanjutan Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jendral PBB mengajukan permintaan secara tertulis kepada : anggota-anggota Mahkamah Arbitrasi Permanen Negara-negara yang menjadi pihak didalam Statuta Anggota-anggota dari kelompok nasional Untuk mengirimkan daftar calon anggota mahkamah Pengadilan Internasional.

7. Lanjutan setelah nama-nama calon masuk, sekretaris jendral PPB akanmenyiapkan suatu daftar dari semua orang yang dicalonkan. Selanjutnya daftar calon tersebut dikirimkan kepada Majelis umum dan Dewan Keamanan, yang kemudian majelis umum dan dewan keamanan secara terpisah dan independen memlih anggota-anggota mahkamah.

8. Masa Jabatan Setiap hakim dari Mahkamah internasional memegang jabatannya selam sembilan tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Khusus mereka yang terpilih untuk pertama kali, 5 orang memegang jabatannya selama 3 tahun. 5 orang berikutnya memegang masa jabatannya selama 6 tahun. Dan 5 orang berikutnya lagi memegang jabatannya selama 9 tahun. Putaran selanjutnya masing-masing akan memegang jabatannya selama 9 tahun Setiap 3 tahun sekali akan diadakan pemilihan 5 orang hakim.

9. Wewenang Mahkamah Wewenang mahkamah meliputi semua sengketa, yang oleh para pihak diserahkan pemutusannya keapda mahkamah, dan juga semsua masalah yang secara khusus ditentukan idalam piagam PBB atau dalam traktat-traktat atau juga didalam konvensi-konvensi. Negara-negara yang menjadi pihak didalam statuta dapat setiap waktu menyatakan bahwa mereka mengakui secara terikat ipso pacto dan tanpa perjanjian khusus, dalam hubungan dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, wewenang mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai :

10. Lanjutan Penafsiran suatu traktat Soal hukum internasional Adanya suatu perbuatan yang apabila dilakukan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional Sifat dan jumlah penggantian suatu kerugian sebagi akibat pelanggaran kewajiban internasional 3. pernyataan-pernyataan dapat diadakan tanpa syarat atau dengan syarat timbal balik dari beberapa negara tertentu, atau waktu tertentu

11. Lanjutan 4. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengeanai apakah mahkamah mempunyai wewenang mengadili atau tidak, maka hal ini akan diputuskan oleh mahkamah Disamping wewenang tersebut mahkamah pengadilan internasional juga berwenang memberi nasehat atau pertimbang (Advisory Opinion) atas semua persoalan hukum, atas permintaan badan-badan internasional sesuai dengan piagam PBB.

12. Sumber Hukum Yang Digunakan Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari pada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan guna menetapkan kaidah-kaidah hukum

13. Daya Mengikat Putusan Mahkamah Setiap anggota PBB yang menjadi pihak berperkara dimuka mahkamah, harus memenuhi putusan mahkamah Apabila salah satu pihak yang berperkara ingkar memenuhi kewajiban yang dilimpahkan kepadanya yang telah diputuskan oleh mahkamah, maka pihak lawan dapat minta kepada Dewan Keamanan agar memberi anjuran-anjuran atau memutuskan tentang tindakan yang akan diambil agar putusan mahkamah dilaksanakan