DARI KONSTITUEN KE KONSUMEN: MEMAHAMI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DI LAYAR KACA

1. DARI KONSTITUEN KE KONSUMEN:MEMAHAMI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DI LAYAR KACA Jagongan Media Rakyat Yogyakarta, 24 Oktober 2014

2. IKLAN PARTAI POLITIK: SEBARAN DI 10 STASIUN TELEVISI

3. IKLAN PARTAI POLITIK: SEBARAN DI 10 STASIUN TELEVISI

4. IKLAN PARTAI POLITIK: SEBARAN DI 10 STASIUN TELEVISI

5. STRATEGI KOMUNIKASI PARPOL DI TELEVISI

6. APA YANG TERJADI? - Peran diseminasi pesan politik / kampanye berpindah ke tangan konsultan - Definisi kampanye yang ambigudan multi-tafsir “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.” (UU No.8/2012 tentang pemilu legislatif pasal 1 ayat 29) Dan pada pasal 91 ayat 2 menyatakan: “Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.” - Regulator menjaditumpul? • Untukmenjamin penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan Jurdil, sudah sepantasnya negara melalui hukum dan regulasinya – dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Banwaslu – bekerja di dalam kerangka kerja yang jelas dan tegas memastikan agar kampanye di media massa dilaksanakan secara sehat. Aneka ketentuanyang ada haruslah tidak ambigu namun operasional sehingga berkontribusi pada perbaikan kualitas pemilu.

7. Alih-alih berkontribusi pada perbaikan aturan, malah berkutatmencarisiasat • Politik kita cenderung mengabaikan etika, mengedepankan karena misalnya ruang grey area.. wilayah abu-abu, bukannya wilayah abu-abu itu dikuatkan sehingga tidak ada yang melanggar, justru sebaliknya dimanfaatkan, meskipun secara sadar, secara logis, dan secara rasional apa yang mereka lakukan itu pasti mereka sadari penuh bertujuan untuk mensiasati aturan, dan bertujuan untuk berkampanye…[P]artai politik tidak pernah serius ingin mewujudkan kompetisi yang adil, muaranya sudah mulai dari aturan yang dibuat. Kalau memang aturan dibuat untuk mencegah penyalahgunaan, mencegah wilayah abu-abu, maka hal-hal ini kan sudah mereka prediksi sejak awal. Ini kan suatu kondisi yang terbiarkan dari mulai ketika regulasi itu dibuat. • (Titi Anggraini, Perludem, wawancara).

8. DAMPAK PADA WARGA • Esensi kampanye (penyampaian visi misi partai) menjadi tidak tersampaikan • Ruangpublikdiremukolehperebutankuasa • Warganegara seringkali diposisikan sebagai objek politik: dijadikan “penonton” panggung politik. Padahal, warga berhakataspendidikanpolitik yang lebihsubstansial.

9. MELIHAT KE DEPAN • Media danjurnalisme: Upayaterusmenerusmenghidupiindependensi • Media akanterusdimanfaatkanolehparapihakdenganberagamkepentingan • Komitmenluhur media sebagaipembentuk “hidupbersama” • Kepastianhukumkebijakanterkaitkomunikasipolitik • Kebijakanpentinguntukmenjagadanmelindungifitrah media sebagaipilarres publica. • Iklimpolitik yang sehatjugamendorongpublik yang beradabdandemokratis • Pendidikanpolitik: Literasipublikterhadapkomunikasipolitik • Publikmelekkomunikasipolitik. Artinyabisamengambilsikappolitikterhadapisi media yang dikonsumsisekaliguspemberdayaanpubliksecaralebihsubstansial – tidakhanyamendoronguntukberpartisipasidalampemilu.