1 / 16

PENYUSUNAN STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

PENYUSUNAN STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA. Dasar Hukum SOP. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN ;

veda-giles
Télécharger la présentation

PENYUSUNAN STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

  2. Dasar Hukum SOP • Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN; • Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam penyelenggaraan Negara; • PeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian NegarasebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanPresidenNomor 92 Tahun 2011; • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPIM.PAN/71/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; • PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentangPedomanPenyusunanStandar Operating Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan; • PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 12 Tahun 2011 tentangPedomanPenataanTatalaksana. • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

  3. Kelembagaan SumberDaya Manusia Ketatalaksanaan FokusReformasiBirokrasi Reformasi Birokrasi Bussiness Process Standard Operating Procedures (SOP)

  4. Peran Penyusunan SOP dalam Reformasi Birokrasi 1. MANAJEMEN PERUBAHAN 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6. PENGUATAN PENGAWASAN 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 4. PENATAAN TATALAKSANA 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 9. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 27 KEGIATAN

  5. Pengertian Standard OperasidanProsedur (ProsedurTetap) Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitasbakuyang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapasertabagaimanahasilnya.

  6. TUJUAN PENYUSUNAN SOP • Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses penyelesaiansetiapkegiatan, mulaidariawalkegiatan, proseskegiatansampaidenganakhirkegiatan; • Menjamin kelancaran dalam setiaptahapanproses pelaksanaan kegiatan dan kemudahan pengendalian; • Mempertegas tanggung jawab pelaksanatugasatauaparatur (aktor) padasetiaptahapanprosespenyelesaiankegiatan. • Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya. • Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensidankepastiandalam pelaporan dan pendokumentasian terhadappencapaianhasil dalam pelaksanaan tugas;

  7. MANFAAT • Menjamin bahwapenyelesaiankegiatandilaksanakansesuaitahapanproses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan • Menjamin tersedianya informasidandata dukung untuk penyelesaiansetiaptahapanproseskegiatan; • Memudahkanpenemuanhambatankinerja, sehinggadapatsegeramemperbaikinya; • Menghindari terjadinya penyimpanganproses penyelesaiandan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan; • Meningkatkanprofesionalismedankemandirianpegawai terhadaptanggungjawabnya; • Memudahkanuntukmengenalikesalahan prosedural; dan • Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan. • Memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas .

  8. HASIL SOP YANG SUDAH DISAHKAN DILINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

  9. ProsesPenyusunan ReformasiBirokrasi

  10. Inventarisasi Judul SOP Unit Kerja:..................................(1) Tugas Pokok:..................................(2) Fungsi:..................................(3) Jenis Kegiatan:..................................(4) Dasar Hukum:..................................(5)

  11. Format SOP Guna Keseragaman Penulisan, dokumen SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan menggunakan format pengetikan sbb: • Jenis huruf Bookman Old Style ukuran 10 Pt; • Warna hitam; • Jarak/spasi antar baris 1 (satu) poin; • Ukuran kertas A4; • Bentuk kertas potrait;dan • Margin tepi halaman adalah kiri 2 (dua) sentimeter, kanan 1 (satu) sentimeter, atas 1 (satu) sentimeter, atas 1 (satu) sentimeter, dan bawah 1 (satu) sentimeter. Aplikasi komputer yang digunakan untuk menulis dokumen SOP adalah spreadsheet seperti Microsoft Office Excel.

  12. Simbol & Format SOP berdasarkan PM 61 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan Diagram alir (flowcharts) Merupakan format yang menggambarkan rangkaian proses penyelesaian berbagai jenis kegiatan pelayanan publik sejak awal dimulainya suatu proses kegiatan, proses penyelesaian, sampai dengan akhir proses kegiatan dan menghasilkan produk tertentu. simbol yang digunakandalampelaksanaankegiatan: Mulaiatauselesai Proses Proseslanjut Konektorperpindahanaktifitaskehalamanberikutnya

  13. Format SOP Kementerian Perhubungan Manajemen Risiko

  14. Keteranganpengisian:

  15. Untuk UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Catatan untuk Penyusunan SOP adalah : • Prioritas kepada Pelaksanaan Pelayanan Publik. Seperti PAS Bandara. • Dimaklumatkan/ di informasikan kepada Stakeholder. • Dikembangkan secara terus menerus.

More Related