1 / 11

Perijinan ISP

Perijinan ISP. Permohonan Ijin. Surat Permohonan (ke DIRJEN POSTEL) Lampiran Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran Usulan Tarip Spesifikasi Teknis Profil Perusahaan Akta SIUP – usaha multimedia NPWP Staff/Manajemen. Biaya Ijin.

vida
Télécharger la présentation

Perijinan ISP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Perijinan ISP

  2. Permohonan Ijin • Surat Permohonan (ke DIRJEN POSTEL) • Lampiran • Rencana Usaha (Business Plan) • Biaya Investasi • Perkiraan Pendapatan • Target Pemasaran • Usulan Tarip • Spesifikasi Teknis • Profil Perusahaan • Akta • SIUP – usaha multimedia • NPWP • Staff/Manajemen

  3. Biaya Ijin • Pada prinsipnya biaya izin “NOL” Rupiah • Karena POSTEL akan memungut 1% dari Revenue (Pendapatan Operasi Akses Internet).

  4. Ijin • Ijin Prinsip • Memenuhi persyaratan administratif: • Segmen pasar belum terlayani oleh lebih dari 2 perusahaan • Rencana usaha yang realistis • Ijin Penyelenggaraan • Memenuhi persyaratan teknis • Kemampuan operasional • Penjualan • Dukungan Pelanggan • Administrasi dan Penagihan

  5. Kerangka Waktu Max 60 hari Pengajuan Permohonan Memenuhi Syarat ? Ya Ijin Prinsip Tidak Max 12 bulan Permohonan Ditolak 14 hari Ya Uji Laik Operasi Ijin Penyelenggaraan Laik ? Tidak Perpanjangan Ijin Prinsip (max 1 kali 6 bulan) atau ijin ditolak Max 3 bulan

  6. Peraturan Pelanggan • Etiket dan Perilaku yang bisa diterima (acceptable usage policy) • Sistem penagihan dan proses pembayaran yang jelas, termasuk service level • Hak konsumen PJI tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tersimpan atau melewati jaringannya, tetapi wajib membantu pihak yang berwenang sesuai undang-undang yang berlaku

  7. Regulasi Internet Dunia • Pemerintah mengakui dan berpartisipasi dalam badan-badan regulasi internet dunia • Pengelolaan domain .ID, kebijakan dilaporkan ke pemerintah dan dipublikasikan ke masyarakat • Pengelolaan nomor IP sesuai standar internasional

  8. Hubungan antar PJI • Interkoneksi lokal • Penggabungan bandwidth internasional • Dapat membentuk badan usaha untuk kedua hal di atas (IX, NAP), yang juga harus mendapatkan ijin sesuai regulasi internet • Mengakui asosiasi • Pemerintah sebagai arbitrator

  9. Hubungan PJI dan Telco • Fair treatment, auditable • Tarif operator • Unbundling • PJI dilibatkan dalam teknologi baru

  10. Aplikasi dan Teknologi Baru • Awalnya tidak diregulasi, sambil dikaji • Kalau perlu diregulasi, akan dikeluarkan peraturan khusus

More Related