1 / 37

Sub Sistem Pe mbiayaan Kesehatan

PENYIAPAN SDM DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN SJSN BIDANG KESEHATAN Disampaikan Pada Kuliah Umum SJSN Poltekkes III Jakarta, 12 Januari 2013. Sub Sistem Pe mbiayaan Kesehatan. Private Goods. Public Health& Goods. Jaminan Kesehatan (UKP). Program Kesehatan (UKM). Sistem rujukan.

albina
Télécharger la présentation

Sub Sistem Pe mbiayaan Kesehatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYIAPAN SDM DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN SJSN BIDANG KESEHATANDisampaikan Pada Kuliah Umum SJSN Poltekkes IIIJakarta, 12 Januari 2013

  2. Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan Private Goods Public Health& Goods Jaminan Kesehatan (UKP) Program Kesehatan (UKM) Sistem rujukan Individu Sehat, dan DTPK Individu Sakit UKP: Upaya Kesehatan Perorangan UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat

  3. BIAYA KES Penggalian Pengalokasian Pembelanjaan UKM UKP PendudukMampu Penddk Miskin (PBI) Masy Pem JaminanKes. sukarela JaminanKesehatanwajib Public-Private A Subsistem Pembiayaan Kesehatan Apa Yang Menjadi Prioritas Dibiayai Pemerintah??

  4. UU SJSN (UU No 40/2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional) khusus untuk pemateri

  5. Dimensi Universal Health Coverage (4) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Disesuaikan dg kemampuan pemerintah sediakan PBI Paket MANFAAT PEMBIAYAAN • Jenis Yankes dijamin • Jenis Yankes Terbats • Jenis Yankes Urun Biaya • Jenis Yankes Tidak Dijamin PESERTA • Jika Pilhan Arah Prioritas : • Perluasan Peserta • Masyarakat segera mendapat jamkes • Pemerintah memenuhi tuntutan UUD (hak pelayanan kes) • Dunia sedang menuju UHC Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12

  6. MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN • BIAYA KESEHATAN TIDK BISA DITANGGUNG OLEH INDIVIDU ATAU KELUARGA • ASYMETRI INFORMATION, DOMINASI PROVIDER • SUPPLY INDUCE DEMAND • PERLUNYA SOLIDARITAS SOSIAL, GOTONG ROYONG • REFORMASI BIDANG KESEHATAN MELALUI PENATAAN SUBSISTEM PELAYANAN, SUBSISTEM PEMBIAYAAN, SUBSISTEM FARMASI/OBAT, SUBSISTEM SDM, dll.

  7. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN khusus untuk pemateri

  8. PESERTA DAN IURAN Peserta Iuran Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran

  9. KEPESERTAAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 96 juta PBI KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan bbb Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

  10. Kepemilikan Jamkes Tahun 2014 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA bbb

  11. Pelayanan Kesehatan

  12. Pengaturan JK dalam SJSN • Pasal 19 : (1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas Prinsip-prinsip Asuransi Sosial: . kegotong-royongan . kepesertaan yang bersifat wajib, . iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan . bersifat nirlaba. . Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. khusus untuk pemateri

  13. Pengaturan JK dalam SJSN • Pasal 19 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective. khusus untuk pemateri

  14. PENGATURAN MANFAAT JK DALAM SJSN UU 40/2004 pasal 22 : • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. • Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, dikenakan urun biaya. • Penjelasanpasal 22 (1) “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung.

  15. Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan Yankes Terstruktur Primary Care Tertiary Secondary Secondary Care Self Care Sistem Rujukan Primary Care Tertiary Care Self Care www.jpkm-online.net Structured Unstructured

  16. PEMBERIMPELAYANAN KESEHATAN (PPK) • PPK PRIMER SD LAYANAN LANJUTAN • PPK PRIMER BERSIFAT LAYANAN DASAR • PPK LANJUTAN BERSIAFAT SPESIALISTIK/SUBSP • PPK MELIPUTI SELURUH PPK YG BEKERJA SAMA DNG BPJS KES • FASKES KEPEMILIKAN SWASTA, BUMN, TNI/POLRI, DLL DAPAT MENJADI JARINGAN PPK JK DI BPJS KES MELALUI KERJASAMA

  17. Sistem Pembayaran (1) Prospective paymen system menjadi pilihan : • dapat mengendalian biaya kesehatan biaya kesehatan • mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar • Membatas pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau under use • Mempermudah administrasi klaim • Mendorong provider untuk melakukan cost contaiment

  18. II. UU BPJS (UU No 24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) khusus untuk pemateri

  19. Materi Pokok UU BPJS khusus untuk pemateri

  20. Jumlah dan Ruang Lingkup • UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu: • BPJS Kesehatan; yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan • BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg menyelenggarakan Jaminan Pensiun, Hari Tua, Kecelakaan Kerja, dan Kematian khusus untuk pemateri 20

  21. Bentuk dan Kedudukan • BPJS merupakan Badan Hukum Publik • BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden Fungsi BPJS BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial. khusus untuk pemateri 21

  22. Tugas BPJS Tugas BPJS adalah: • memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; • menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; • mengelola Dana Jaminan Sosial yang berasal dari Iuran untuk kepentingan Peserta; • mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial; • membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan; •  memberikan laporan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Presiden; dan • memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial. khusus untuk pemateri

  23. SKENARIO ASURANSI KOMERSIAL INFORMAL SANTUNAN KEC KERJA JAMINAN KEMATIAN JAMINAN KESEHATAN JKEM + JKK+ JAMKESMAS JAM KES + Jkes Mas+ SANTUNAN KEMATIAN JAMINAN KEC KERJA JKK + SKem+ Y K E S + JAMINAN HARI TUA YANKES ASURANSI KESEHATAN NON PROGRAM JHT+ Jkes PRO As Kes+ JAMINAN KEMATIAN SANTUNAN HARI TUA JKem + JHT+ JAMINAN HARI TUA PENSIUN PENSIUN JAMKESDA JKesDa + JHT + JPen+ Jpen+ JAMINAN KESEHATAN JAMINAN KEC. KERJA JAMINAN KEMATIAN JAMINAN HARI TUA JAMINAN PENSIUN FASE I FASE III FASE II

  24. PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

  25. 2014 2012 2019 PETA JALAN PEMENUHAN NAKES DALAM MENYONGSONG BPJS Pemenuhan tenaga kesehatan Pemenuhan tenaga kesehatan Persiapan pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan Pelaksanaan Re-distribusi Pelaksanaan Re-distribusi 79% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar 85% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar 98% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar 60 % RS mempunyai dokter sesuai standar 52 % RS mempunyai dokter sesuai standar 98 % RS mempunyai dokter sesuai standar Monev dan Pelaksanaan Diklat - Monev dan Pelaksanaan Diklat Persiapan dan pelaksanaan Diklat

  26. PETA JALAN PEMENUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN • 98% Puskesmas dan RS mempunyai dokter sesuai standar • Nakes berkualitas • Pemenuhan dan Distribusi belum merata • Disparitas kualitas nakes • Pelaksanaan pemenuhan dan redistribusi nakes • Pelaksanaan Diklat • Monev Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes Implementasi roadmap: pemenuhan, re-distribusi, diklat Penyusunan Standar, dan prosedur untuk pemenuhan dan kualitas Pemenuhan nakes melalui beberapa cara Kajian berkala kualitas dan pengembangan nakes disesuaikan dengan perkembangan fasyankes dan IPTEK Rencana diklat Monitoring dan evaluasi pemerataan dan kualitas nakes

  27. PETA JALAN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN • 85% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar • 60% RS mempunyai dokter sesuai standar • 79% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar • 52 % RS mempunyai dokter sesuai standar Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes Melakukan feed back ke unit dan daerah Menyusun rencana distribusi nasional Melakukan feed back ke unit dan daerah Penempatan nakes Penempatan nakes Menyusun prioritas penempatan Sosialisasi aturan dan implementasi Sosialisasi aturan dan implementasi Menyusun NSPK Pemantauan & review regulasi Kajian Distribusi Pemantauan & review regulasi Penempatan nakes Penyusunan model distribusi

  28. SEBARAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR PUSKESMAS TAHUN 2012 ‐Sumber data keadaan : Sekretariat Badan PPSDMK per Juni 2011 ‐Standar Tenaga : Sesuai yang tercantum dalam Pedoman Kebijakan Dasar Puskesmas ‐Untuk Tenaga Bidan dan Perawat, Standar Belum Menghitung Jumlah Desa dan Pustu

  29. SEBARAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR RUMAH SAKIT TAHUN 2012 Sumber: ‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Ditjen. BUK per Januari 2012 ‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

  30. Rekapan PenambahanFaskestahun 2014

  31. KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2014

  32. KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014

  33. MANAJEMEN SDM SDM SJSN (JUMLAH, MUTU, MERATA

  34. PERAN POLTEKKES DOSEN MANAJEMEN NAKES BERMUTU SARPRAS MUTU

  35. STRATEGI • Peningkatan perencanaan nakes melalui : fasilitasi daerah untuk menyusun kebutuhan, penyusunan standar ketenagaan. • Peningkatan dan pengembangan pengadaan/ pendidikan Nakes melaui : CPD, Tubel,Pelatihan • Peningkatan pendayagunaan Nakes: Redistribusi, kejelasan pola karir. • Pembinaan dan pengawasan mutu Nakes, melalui : Uji Kompetensi, Sertifikasi. • Penguatan sumberdaya • Penguatan Regulasi.

  36. Penutup • UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 • Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama • Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS

  37. TERIMA KASIH khusus untuk pemateri

More Related