PENDIDIKAN INKLUSIF

1. PENDIDIKAN INKLUSIF DisampaikandalamKegiatan Sosialisasi Layanan Pendidikan Khusus Di Sekolah Reguler/Umum Oleh:NandangKuswara POKJA PEN. IKLUSI KAB. BANDUNG 6 Juli 2013

2. 1. APA ITU PEND. INKLUSIF? Kurikulum ANAK TANPA KEBUTUHAN KHUSUS Pembelajaran SEKOLAHREGULER ADAPTASI Penilaian ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS Sar. Pras. Sekolah Reguler menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak (ATBK dan ABK) melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian dan sarpras.

4. LINTASAN SEJARAH • Masa Penolakan • Masa Penerimaan (ALB sebagai obyek yang dikasihani, tanpa ada pemberdayaan) • Masa Penerimaan dan Pendidikan secara eksklusif • Masa Penerimaan, pemberdayaan, dan pendidikan inklusif

5. LATAR BELAKANG • UUD 1945 pasal 31 (1) “setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan”. • Lokasi SLB, pada umumnya terletak di kabupaten/kota, padahal sebaran ABK banyak di desa-desa dan kecamatan. • UU RI no. 20/2003 Pasal 15 “Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

6. KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF • Salamanca Statement “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.” • Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

7. Lanjutan… (Konsep Dasar) • Sapon-Shevin (O’Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. • Freiberg (1995), melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

8. LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF • Landasan Filosofis • Landasan Yuridis • Landasan Pedagogis • Landasan Empiris

9. LANDASAN FILOSOFIS • Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika “Berbeda (fungsi indera, kapasitas intelektual, kondisi fisik dan mental), tetapi tetap satu tujuan, PENGEMBANGAN POTENSI DIRI MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI PERWUJUDAN UMAT TUHAN” • Kelainan vs kewajaran, diibaratkan perbedaan suku, ras, etnis, yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi, dan masalah, tetapi bisa disatukan melalui upaya pendidikan (inklusif).

10. LANDASAN YURIDIS • Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994). • Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948. • Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan ada. • UU RI No. 20/2003 • PERDA PENDIDIKAN KAB. BANDUNG NO. 4 TAHUN 2004 PASAL 1 (34) “Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya”. • Perbub Kab. No. 42 Tahun 2013 • PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 14 (1) “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus” • PERDA PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT NO. 7 TAHUN 2008 Pasal 22 (1) “Setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif, dengan ketentuan dilengkapi komponen pendukung, (2) “Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh gubernur”. • Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang PI Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ,

11. PERMENDIKN TAHUN NO. 70 TAHUN 2009 Pesta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 6 tentang Kewajiban Pemda TK. II • Pemerintah kab./kot. Menjamin terselenggaranya pendidikan Inklususif sesuai kebutuhan peserta didik • Pemerintah kab./kot. Menjamin tersediaanya sumberdaya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk • Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif

12. Pasal 7Kewajiban Sekolah Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan KTSP yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya

13. Pasal 8 Pembebelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip2 pembelajaran yang disesuikan dengan karakteristik belajar peserta didik

14. Pasal 9Penilaian • Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada KTSP yang bersangkutan • Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yg dikembangkan sesuai dg standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti UN • Peserta didik yg memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yg dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian sekolah yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yg bersangkutan.

15. Lanjutan (4)Peserta didik menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dg standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Pemerintah. (5)Peserta didik yg memiliki kelainan yg menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yg dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan STTB yg blangkonya dikeluarkan oleh satuan yang bersangkutan. (6)Peserta didik yg memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus

16. Pasal 10Ketenagaan (1)Pem. Kab./kot. Wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yg ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (2)Satuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yg tidak ditunjuk oleh pemerintah kab./kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK (3)Pem. kab./kota wajib meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif

17. Lanjutan (4)Pemerintah pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga GPK bagi satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenanganya (5)Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif

18. Lanjutan (6)Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui : • Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK) • Lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) • Perguan tinggi (PT) • Lembaga pendidikan dan pelatihan lainya di lingkungan pemerintah daerah, Depdiknas dan/atau Depag.

19. SK Kep. DISDIK Kab. Bdg No. 422.2/1806-TK-SD/DISDIK 2007 Tentang Tim Pengembang Pendidikan Inklusi Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2007

20. LANDASAN PEDAGOGIS • Melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. • Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

21. LANDASAN EMPIRIS • The National Academy of Sciences (Amerika Serikat), menunjukkan bahwa “klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif”. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). • Pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

22. KONTROVERSI PENDIDIKAN INKLUSIF • Pro Pendidikan Inklusif: • Belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak; • Biaya sekolah khusus relatif lebih mahal dari pada sekolah umum; • Sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negatif pada anak; • Banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat; • Anak berkelainan harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat lainnya.

23. Lanjutan..(Kontra) • Peraturan perundangan yang berlaku mensyaratkan bahwa bagi anak berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinum; • Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan; • Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada di kelas reguler bersama teman-teman seusianya yang normal; • Pada umumnya sekolah reguler belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena keterbatasan sumber daya pendidikannya.

24. KESIMPULANNYA!!! meskipun sudah ada sekolah inklusi, keberadaan sekolah khusus (segregasi) seperti SLB tetap diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang memerlukan, serta pusat dukungan terhadap penyelenggaraanya penddidikan inklusif.

25. ALTERNATIF PENDIDIKAN BAGI ABK • Kelas biasa penuh • Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam, • Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas, • Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa, • Kelas khusus penuh, • Sekolah khusus, dan • Sekolah khusus berasrama.

26. INKLUSIF MODERAT • Vaughn, Bos, dan Schumm (2000), mengemukakan bahwa dalam praktik, istilah inklusi sebaiknya dipakai bergantian dengan instilah mainstreaming, yang secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan sesuai dengan kebutuhan individualnya. • Penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif di atas, berdasarkan potensi dan jenis / tingkat kelainannya. • Penempatan ini juga bersifat sementara, bukan permanen, dalam arti bahwa siswa berkelainan dimungkinkan secara luwes pindah dari satu alternatif ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah.

27. IMPLIKASI MANAJERIALPENDIDIKAN INKLUSIF • Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. • Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. • Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.

28. Lanjutan… (Implikasi) • Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. • Pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua, lintas profrsi/disiplin ilmu maupun steakholdrs lainya secara bermakna dalam proses perencanaan.

29. MODEL PENDIDIKAN INKLUSIFDI INDONESIA • Kelas reguler (inklusi penuh) Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama • Kelas reguler dengan cluster Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus. • Kelas reguler dengan full out Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

30. Lanjutan…(model) • Kelas reguler dengan cluster dan full out Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. • Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler. • Kelas khusus penuh Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

31. PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH MODEL INKLUSIF • jumlah anak berkelainan yang akan dilayani, • jenis kelainan masing-masing anak, • gradasi (tingkat) kelainan anak, • ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan, serta • sarana-prasara yang tersedia.

32. KOMPONEN YANG DISIAPKAN(PENDIDIKAN INKLUSIF) • input siswa, • kurikulum (bahan ajar), • tenaga kependidikan (guru/instruktur/ pelatih), • sarana-prasarana, • dana, • manajemen (pengelolaan), dan • lingkungan (sekolah, masyarakat, dan keluarga),

33. ISU-ISU STRATEGISDALAM PENDIDIKAN INKLUSIF? • INPUT SISWA • Siapa input siswanya, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler bercampur anak lainnya (anak normal)? • Bagaimana identifikasinya? • Apa alat identifikasi yang digunakan? • Siapa yang terlibat dalam identifikasi?

34. KURIKULUM…? • Bagaimana model kurikulum (bahan ajarnya) untuk kemampuan anak yang beragam dalam kelas reguler yang sama? • Siapa yang mengembangkannya? • Bagaimana pengembangannya?

35. TENAGA PENDIDIK…? • Siapa saja tenaga kependidikan yang terlibat? • Apa peranserta masing-masing? • Bagaimana kualifikasi gurunya? • Persyaratan apa yang harus dimiliki?

36. SARANA PRASARANA…? • Prasarana apa yang diperlukan? • Sarana apa yang diperlukan?

37. DANA…? • Dari mana sumber dana untuk operasional sekolah inklusi? • Untuk keperluan apa saja dana tersebut?

38. Manajemen…? • Bagaimana manajemennya? • Siapa saja yang dilibatkan? • Apa tugas dan fungsinya?

39. Lingkungan…? • Bagaimana lingkungan sekolahnya? • Bagaimana lingkungan sekitaranya? • Bagaimana lingkungan rumah tangganya? • Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan di sini?

40. Proses Belajar Mengajar…? • Bagaimana perencanaan kegiatan belajar-mengajar? • Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar? • Bagaimana evaluasi kegiatan belajar-mengajar?

41. SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.