BAB XIII Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

1. BAB XIIIBahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

2. Menurut A. Hamid S. Attamimi, bahasa Indonesia dalam perundang-undangan adalah tetap bahasa Indonesia, sehingga karena itu tetap tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang umum dan baku. • Bahasa Indonesia perundang-undangan adalah suatu ragam bahasa Indonesia yang karena sifat dan tujuannya mengandung ciri yang khas sehingga karena itu berbeda dengan ragam bahasa Indonesia lainnya.

3. Menurut Jeremy Bentham, bahasa perundang-undangan memiliki susunan kalimat yang tidak mengandung ketidaksempurnaan tingkat pertama dan tidak pula ketidaksempurnaan tingkat kedua. • Ketidaksempurnaan tingkat pertama meliputi kandungan makna ganda, kabur, dan terlalu luas. • Ketidaksempurnaan tingkat kedua meliputi ketidaktepatan kata dan ungkapan (untuk hal yang sama digunakan kata atau ungkapan berbeda), ketidaktepatan kepentingan( kata dan ungkapan yang sama digunakan untuk kepentingan berbeda), berlebihan, bertele-tele, kacau, ketiadaan bantuan tanda baca untuk kalimat-kalimat panjang, dan ketidakteraturan susunan

4. Menurut Montesquieu, dalam menyusun peraturan per-UU-an perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana; • Istilah yang dipilih sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif; • Membatasi diri pada yang riil dan aktual (bukan kiasan/dugaan); • Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya (perlu pikiran sederhana)

5. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu; • Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan. • Diatas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan, karena peraturan yang lemah tidak diperlukan.

6. Ragam bahasa peraturan per-UU-an menurut UU no 10 tahun 2004 • Bahasa peraturan per-UU-an pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut: • pembentukan kata; • penyusunan kalimat; • teknik penulisan; • maupun pengejaannya, • Namun demikian bahasa peraturan perundang-undangann mempunyai corak tersendiri yang bercirikan: • kejernihan atau kejelasan pengertian; • Kelugasan; • Kebakuan; • Keserasian; dan • ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum

7. Dalam merumuskan ketentuan peraturan per-UU-an digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti • Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas • Dalam merumuskan ketentuan peraturan per-UU-an gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku

8. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. (contoh : Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan usaha milik daerah) • Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. (contoh : Anak buah kapal tidak meliputi koki magang)

9. Hindari pemberian arti kepada frase atau kata yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. • Di dalam peraturan per-UU-an yang sama hindari penggunaan : • Beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu • Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda

10. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. • Jika kata atau frase tertetu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan per-UU-an , kata atau frase sebaiknya didefiniskan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim. Contoh : • Menteri adalah Menteri Keuangan • Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES

11. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan per-UU-an yang dilaksanakan, rumusan definisi tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definsi yang terdapat dalam peraturan per-UU-an yang lebih tinggi. • Untuk menghindari perubahan nama suatu departemen, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggug jawab di bidang bersangkutan

12. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaanya dengan Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut : • Mempunyai konotasi yang cocok; • Lebih singkat bila diandingkan dengan padananya dalam bahasa Indonesia; • Mempunyai corak internasional; • Lebih mudah tercapainya kesepakatan; atau • Lebih mudah dipahami daripada terjemahannyan dalam bahasa Indonesia Contoh devisa (alat pembayaran luar negeri)

13. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan peraturan per-UU-an. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padananya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung. contoh : penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)

14. Pilihan kata atau istilah • Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, yang digunakan kata paling. • Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan : • Waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama • Jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak • Jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah atau paling tinggi

15. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh : Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan • Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh : Yang dimaksud anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

16. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain • Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal. • Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka) • Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu • Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

17. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. • Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan • Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau • Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau • Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. • Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang

18. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat. • Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. • untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan di dapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. • Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

19. Teknik pengacuan • Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan • Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan per-UU-an yang bersangkutan atau peraturan per-UU-an yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam pasal…. Atau sebagaimana dimaksud pada ayat……

20. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan • Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

21. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. • Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. • Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

22. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan –per-UU-an yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. • Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. • Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan penggunaan frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

23. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan perauran per-UU-an yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan per-UU-an masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan per-UU-an yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam…. (jenis peraturan yang bersangkutan) • Jika peraturan per-UU-an yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan per-Uu-an, gunakan frase tetap berlaku, kecuali…….