1 / 20

PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Oleh: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 31 Januari 2012. OUT LINE. I. LATAR BELAKANG II. BEBERAPA CONTOH UU YANG DIINDIKASI BIAS GENDER DAN YANG RESPONSIF GENDER

sandro
Télécharger la présentation

PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 31 Januari 2012

  2. OUT LINE I. LATAR BELAKANG II. BEBERAPA CONTOH UU YANG DIINDIKASI BIAS GENDER DAN YANG RESPONSIF GENDER III. KESETARAAN GENDER, DASAR PEMIKIRAN, TUJUAN DAN SASARAN PARAMETER KG IV. PARAMETER KG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN V. RENCANA TINDAK LANJUT.

  3. I. LATAR BELAKANG I. Pembangunan harus adil dan melindungi seluruh lapisan masyarakat (perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki). II. Kajian Komnas Perempuan s/d 2011, saat ini ada 217 kebijakan daerah yang diskriminatif atau bias gender. III. RPJMN 2010-2014 menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara lain disebabkan oleh:

  4. Lanjutan i) Kesenjangan gender dalamhalakses, manfaat, danpartisipasidalampembangunan, sertapenguasaanterhadapsumberdayaterutamapadatatananantarprovinsidankab/kota; ii) Rendahnyaperandanpartisipasiperempuandibidangpolitik, jabatanpublikdandibidangekonomi; iii) Rendahnyakesiapanperempuandalamantisipasidampakperubahaniklim, krisisenergi, bencanaalam, konfliksosialdanterjadinyapenyakit.

  5. Lanjutan IV. Penegak hukum yang masih buta gender dan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan penegakan hukum yang masih belum berkeadilan (gender). V. Budaya hukum yang belum sepenuhnya berkesetaraan dan berkeadilan. VI. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender dan adanya budaya patriarki; perjodohan dini; AKI/AKB tinggi, kasus KDRT, traficking, pelecehan seksual, kemiskinan dan diskriminasi gender.

  6. II. BEBERAPA CONTOH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIINDIKASI DISKRIMINATIF/BIAS GENDER DAN YANG R/G 1. ContohPeraturan PUU yang diindikasi bias gender/diskriminatif (i) KUHP (ii) KUHAP (iii) UU No. 1/1974 tentangPerkawinan (beberapapasaldiskriminatif) (iv) 217 Perdadiskriminatif/bias gender (Misalnya: Ketentuanberbusana; pengaturankeluarmalam; laranganmaksiat/ prostitusi) (v) UU No. 39/2004 tentangPenempatanPerlindunganTenagaKerjadiLuarNegeri.

  7. Lanjutan (i) UU 23/2002 tentangPerlindunganAnak; (ii) UU 23/2004 tentang PKDRT; (iii) UU 12/2006 tentangKewarganegaraan; (iv) UU 13/2006 tentangPerlindunganSaksidanKorban; (v) UU No. 27/2007 tentang PTPPO; (vi) Perda-perdatentangPerdaganganOrang; (vii) PerdaPerlindunganPerempuan; (viii) PerdaPerlindunganAnak; (ix) Perda PUG; (x) PerdaPenghapusan KDRT. 2. ContohPeraturan PUU yang diindikasiresponsif gender

  8. III. DASAR PEMIKIRAN PARAMETER KG, TUJUAN DAN SASARAN 1. DasarPemikiranada 2: 1) penghormatan, perlindungandanpemenuhanhakasasiperempuansebagaibagiandari HAM sesuaidengan: (i) Pancasila (ii) Tap MPR XVII/1998 tentang HAM (iii) UUD 1945 (iv) UU 7/1984 tentangPengesahanRatifikasiKonvensiCedaw (v) UU 39/1999 tentang HAM (vi) UU 11/2005 tentangPengesahanKonvensiInternasionaltentangHak-hakEkonomiSosialdanBudaya (vii) UU 12/2005 tentangPengesahanKonvensiInternasionaltentangHak-hakSipildanPolitik (viii) UU 19/2011 tentangRatifikasiKonvensiMengenaiHakPenyandangDisabilitas

  9. Lanjutan (ix) Keppres 36/1990 tentangPengesahanKonvensiHakAnak (x) HasilKonferensiDunia IV tentangPerempuan (DeklarasidanLandasanAksi Beijing) (xi) DeklarasidanTujuan Pembangunan Millennium 2) Pengintegrasianperspektif gender melaluipendekatantentangAkses, Partisipasi, Kontrol, danManfaatyang setaradanadildenganmenggunakananalisis gender yang prinsipnyaterkandungdalam (1) Cedaw (prinsip non-diskriminasi, persamaansubstasidankewajibannegara; (2) mempertimbangkandanmemperhitungkanaspek-aspeksosialbudaya/budaya yang masihpatriarki, terutamaterhadapperempuandalampemenuhandanpenikmatanyang adildalamkehidupanberkeluarga, bermasy, berbangsadanbernegara.

  10. lanjutan 2. Tujuan Parameter Kesetaraan Gender dalamPembentukanPeraturanPerundang-undangan (i) Sebagaiacuanuntukmelakukananalisisdariperspektif gender denganindikatorakses, partisipasi, kontroldanmanfaat. (ii) Mengintegrasikanperspektif KG dalamprosespembentukanperaturanpuudimulaidariperencanaan/penyusunannaskahakademis; penyusunandanpembahasanperaturanpuudan/ataukebijakanteknisoperasionallainnya. (iii) Sebagaiacuandalammelakukanpengkajian, pemantauandanevaluasiatasperencanaandanpelaksanaansertapelaporanhasilpelaksanaansuatuperaturanpuu.

  11. lanjutan Hasil yang diharapkandari Parameter Kesetaraan Gender dalamPembentukanPeraturanPerundang-undangan (i) Terbentuknyaperaturanpuu yang responsif gender (ii) Terintegrasinyaperspektif gender dalamprosespembentukanperaturanpuu (iii) Terjaminnyapengawasankesetaraan gender dalamketentuanperaturanpuudankebijakanteknisoperasional.

  12. lanjutan 3. Sasaran Parameter Kesetaraan Gender dalamPembentukanPeraturanPerundang-undangan (i) Para pembentuk/yang berwenangmenetapkanperaturanpuu (ii) Perancangperaturanpuu (legal drafters) (iii) Ahlidanpraktisihukum, akademisi, ormas, para legal danprofesi lain yang sejenis (iv) Para perumusdanpelaksanakebijakan, program, kegiatanpublikdalampembangunannasionaldanpembangunandaerah

  13. IV. PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. IndikatorKesetaraan Gender (i) Pasal 6 (1) UU 12/2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan; “asasmaterimuatanperaturanpuumeliputiantara lain. kemanusiaan, bhinekatunggalika, keadilan, kesamaankedudukandalamhukumdanpemerintahan, keseimbangandankeselarasan”. (ii) Berdasarkanhaltersebut, Sasaran yang ingindiwujudkan, JangkauandanTujuandibentuknyasuatuperaturanpuudisusunmemerlukanKajiandanAnalisis, sehinggadampakdariaturan yang akandisusunmemenuhinilai-nilaidiatasbaikdalamrumusan (de jure) maupun (de facto). (iii) Parameter KG dalamPembentukanPeraturan PUU menggunakananalisis/kajianperaturanpuuberdasarkanprinsip-prinsipCedaw (non diskriminasi, persamaan substantive dankewajibannegara). (iv) DalamprinsipPersamaan Substantive untukmewujudkankesetaraan gender dalamperaturanpuumemakaiIndikator: Akses, Partisipasi, KontroldanManfaat.

  14. lanjutan AKSES mempertimbangkanbagaimanamemperolehakses yang adildansetaraantaraperempuandanlaki-laki, anakperempuandananaklaki-lakiterhadapsumberdaya yang akandiaturdalamperaturanpuu yang akandibuat. PARTISIPASI Memperhatikanapakahperaturanpuumemberikankesempatan yang adildansetaradalammelaksanakanhakdankewajibannyadalamsetiapkebijakandan program pembangunan. KONTROL menganalisisapakahnormahukum yang dirumuskandalamperaturanpuumemuatketentuan yang adildansetaraberkenaandenganrelasikekuasaanantaraperempuandanlaki-lakiuntukmelaksanakanhakdankewajibannya

  15. lanjutan • Keberdayaan yang adildansetarauntukmenggunakanhaknyadenganberdayagunadanberhasilguna. • Keberdayaaninstitusidanmasyuntukmewujudkankesetaraan yang adilbagiperempuandanlaki-laki. • Adanyanormaperaturanpuu yang menjaminterwujudnyakesetaraanantaraperempuandanlaki-laki, terutamabagiperempuanperdesaandanperempuankepalakeluarga. MANFAAT analisisapakahnormahukum yang dirumuskandapatmenjaminbahwasuatukebijakan/program akanmenghasilkanmanfaat yang adildansetarabagiperempuandanlaki-laki, anakperempuandananaklaki-lakidikemudianhari (penikmatanmanfaat yang adildansamadarihakdankewajiban yang dipenuhi).

  16. lanjutan 2. TahapanPembentukanPeraturanPerundang-undangansesuai UU No. 12/2011, adalah: (i) Perencanaan (ii) Penyusunan (iii) Pembahasan (iv) Pengesahan/Penetapan (v) Pengundangan

  17. CONTOH Undang-Undang • Puulainnya PeraturanPemerintah PERENCANAAN PeraturanPresiden PerdaKab/Kota PerdaProvinsi

  18. SkemaPenyusunanProlegnasBerdasarkan UU 12/2011 tentangPenyusunanPeraturanPerundang-undangan SistemHukumNasional - Pembentukan UU Negara RI 1945 - Penerbitan TAP MPR RI - UU lainnya - SPPN - RPJPN - RPJMN - RKP danRenstra DPR RI - Aspirasidankebutuhanhukummasy DPR+Pemerintah ProlegnasJangkaMenengah 5 th Jenisdanhirarkiperaturanpuu ProlegnasPrioritasTahunan NaskahAkademis RUU • Program: Pembentuk UU • Judul RUU • Materi yang diatur • Keterkaitandenganpuulainnya Konsepsimeliputi: a. Latarbelakangdantujuanpenyusunan b. Sasaran yang ingindiwujudkan c. Jangkauandanarahpengaturan

  19. lanjutan 3. MekanismePengawasanPeraturanPerundang-undangan yang Responsif Gender (i) Judicial review (melaluijalurhukum) MK atau MA (ii) Executive Review (olehpemerintah) (iii) Legislative Review (olehBadanLegislatif)

  20. TERIMA KASIH

More Related