1 / 30

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG. P2KPB. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan. Progress 7. OUTLINE. Latar Belakang Tujuan Program Sasaran Program Ruang Lingkup Program Kerangka Berpikir Paradigma Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

farhani
Télécharger la présentation

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG P2KPB Program PengembanganKawasanPerdesaanBerkelanjutan Progress 7

  2. OUTLINE • LatarBelakang • TujuanProgram • SasaranProgram • RuangLingkupProgram • KerangkaBerpikir • ParadigmaKawasanPerdesaanBerkelanjutan • LandasanHukum • KonsepPengembanganKawasanPerdesaanBerkelanjutan • Atribut • FokusAtribut • KriteriaKabupatenP2KPB • KriteriaPemilihanLokasiKawasan • Program PerdesaanSektoralEksisting • Milestone P2KPB

  3. LATAR BELAKANGURBAN BIAS 1 Jumlah kota otonom yang meningkat lebih daridua kali lipatdalam waktu 38 tahun. 2001 1970 2004 2008 45 84 91 93 (Sumber : BPS, 2010) Komposisi penduduk perkotaan yang terus meningkat. 1970 1980 1990 2000 2010 19% 20% 30% 42% 50,5% (Sumber : BPS, 2010)

  4. LATAR BELAKANG KRISIS PANGAN 2 Lahan pertaniansemakinberkurang 100.000 Ha/tahun. (Sumber : Suswono, 2011) MeningkatnyaImporBeras 2001 2006 2011 68737 ton 83100 ton 1620000 ton (Sumber: BULOG,2011) Menunjukkanlemahnyaketahananpangan

  5. LATAR BELAKANG KRISIS ENERGI 3 Indonesia menjadi anggotaOPEC tahun 1961 dan keluar dari OPEC tahun 2008, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. (Sumber : Yusgiantoro, 2008)

  6. LATAR BELAKANG KRISIS AIR 4 PenurunanCadangan Air di Indonesia • MeningkatnyatingkatkerusakanDAS 1992 2006 13,1 juta ha 18,5 juta ha (Sumber: Dept. PU,2007) • Kerusakan Hutan (Deforestasi) Laju Deforestasi 2000 2005 sekitar 1,089 juta ha per tahun (Sumber: Dept. Kehutanan, 2007)

  7. 5 Komoditas paling penting di masa depan adalah pangan, energi dan air. “The answer is in the rural”

  8. TUJUAN PROGRAM 6 Untuk mendorong inisiatif Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, air dan sumber daya alam lainnya didukung Pemerintah Provinsi dan Pusat, swasta, dan masyarakat. TUJUAN Untukmengintegrasikanpartisipasiduniausahadanmasyarakatdalampengembangankawasanperdesaan.

  9. SASARAN PROGRAM 7 • Terwujudnya peningkatan ekonomi perdesaan • Terwujudnya peningkatan kualitas sarana prasarana (infrastruktur) perdesaan • Terwujudnya ketahanan pangan nasional • Terwujudnya konservasi dan kualitas lingkungan • Terwujudnya konservasi warisan budaya lokal • Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di perdesaan • Terwujudnya keseimbangan pembangunan desa-kota • Terwujudnya keberlanjutan kawasan perdesaan

  10. RUANG LINGKUP PROGRAM 8 Kawasan Perdesaan di Kabupaten yang merupakan wilayah fungsional yang memiliki luasan tertentu, bukan berdasarkan batas desa atau kecamatan. Definisi mengacu pada ketentuan umum pasal 1 angka 23 UUPR : “Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasukpengelolaansumberdayaalamdengansusunanfungsikawasansebagaitempatpermukimanperdesaan, pelayananjasapemerintahan, pelayanansosial, dankegiatanekonomi.” LOKUS

  11. RUANG LINGKUP PROGRAM 9 Program yang dapat mengintegrasikan dan mengarahkan program-program sektor untuk masuk ke dalam kawasan perdesaan. (option 2013) PROGRAM Program rintisan/baru yang dapat mengisi kekosongan program pengembangan kawasan perdesaan yang telah ada. (option 2014)

  12. KAWASAN PERDESAAN MASA DEPAN 10 Good Governance & Partnership L E DESA ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah, Indah) EQUITABLE Peningkatan Produktivitas & Perlindungan Pangan PerlindunganLingkungan SUSTAINABLE VIABLE LIVABLE S Kesejahteraan Sosial DalamESL terkandungkearifanlokal

  13. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL 11 • Kemiskinan • Pengangguran • Keterbatasan Akses • Keterbatasan Sumber daya • Alih fungsi lahan pertanian • Keterbatasan sarana dan prasarana • Rusaknya tatanan sosial • Kerusakan Lingkungan • Globalisasi • Tekanan kebutuhan perkembangan kota • Kebijakan/kelembagaan yang tidak berpihak • Perubahan Iklim ISSUE PENGEMBANGAN DESA TINJAUAN TEORI AMANAT UU No. 26 Th. 2007, RPJPN RPJMN KEBUTUHAN P2KPB • Sustainable food security • Balancing linkages • Infrastructure improvement • Economic livelihood improvement • Cultural preservation • Community empowerment Mewujudkanruangyangaman, nyaman, produktif, danberkelanjutan KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN KERANGKA BERPIKIR

  14. PARADIGMA KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN 12 Kawasan yang berbasis ketahanan pangan, energi, air, dan sumber daya alam yang menjaga keseimbangan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal demi terciptanya masyarakat sejahtera.

  15. PARADIGMA KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN 13 FUNGSI KAWASAN PERDESAAN : • SebagaibagiandarikawasanPengembangan Wilayah • PerdesaansebagaiPenyanggaPerkotaan • PerdesaansebagaipenyediaSumberdayaAlam • PenyediaBahanPanganperkotaan (gardadepanpelindung LP2B (LahanPertanianPanganBerkelanjutan) • SebagailahanKonservasiEkologi • SebagaiPreservasiBudaya • SebagaitempatRekreasi

  16. LANDASAN HUKUM 14 PERPRES NO 5 TAHUN 2010 GARIS BESAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2010-2014 : Memantapkanpenataankembali NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangunkemampuaniptek, memperkuatdayasaingperekonomian.

  17. LANDASAN HUKUM 15 PERPRES NO 5 TAHUN 2010

  18. LANDASAN HUKUM 16 PRINSIP PEMBANGUNAN PERDESAAN • Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat • Pembangunan yang partisipatif, kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting • Berkelanjutan FOKUS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN • Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar (SPM) masyarakat dan wilayah perdesaan yang berkualitas • Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa PERPRES NO 5 TAHUN 2010

  19. LANDASAN HUKUM 17 UUPR NO 26 TAHUN 2007 DAN PP15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk : • Pemberdayaan masyarakat perdesaan • Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya • Konservasi sumber daya alam • Pelestarian warisan budaya lokal • Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan • Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan (Sumber : UUPR Pasal 48) Kawasan perdesaan dapat merupakan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan/atau kawasan strategis kabupaten. (Sumber : PP15 Pasal 71)

  20. KONSEPPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN 18 • Pengembangankawasanperdesaanmenjaditanggungjawabpemerintahkabupaten. • Konseppengembangankawasan perdesaanberkelanjutansebaiknyatidakbias kotanamunjugatidakmenjadi bias desa. • Pengembanganperdesaansebagaisistempengembanganwilayahdimanapengembangankawasanperdesaanharusterkaitdenganpengembangankawasanperkotaan (rural urban linkage). Dalamkontekspengembangan rural urban linkage makapengembangankawasanperdesaanharusdipandangsebagailumbungpangandansumberenergibagikawasanperdesaan (food and energy supply).

  21. KONSEPPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN 19 • Pengembangankawasanperdesaanberkelanjutandiarahkanuntukmenjaminkemandiriandesa. • Pendekatanpartisipatifmenjadikeharusandidalampengembangankawasanperdesaan. • Adanya perbedaan karakteristik kawasan perdesaanmenentukan wujud dukungan program pengembangan kawasan perdesaan. • Kawasan perdesaan dimaksud berada pada satu wilayah kabupaten.

  22. ATRIBUT 20 SUSTAINABLE Planning Energy Secure Community empowerment Sustainable food security Menjagadanmemanfaatkanenergi Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan Meningkatkan kualitas SDM perdesaan SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT Balancing linkages Cultural preservation Menjaga keseimbanganpembangunan desa - kota Menjaga warisanbudaya lokal (Economic) livelihood improvement Infrastructure improvement Environmental securIty Meningkatkan kualitas saranaprasaranaperdesaan Konservasi & peningkatan kualitas lingkungan Meningkatkankualitaskehidupansosialdanekonomi

  23. 21 FOKUS ATRIBUT SUSTAINABLE Planning Infrastructure improvement Community empowerment Meningkatkankualitassaranaprasaranaperdesaan Meningkatkankualitas SDM perdesaan SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT Environment Conservation Economic livelihood improvement Konservasi & peningkatan kualitas lingkungan Meningkatkankualitaskehidupansosialdanekonomi

  24. 22 • RTRW Kabupatenminimal sudahmendapatkanPersetujuanSubstansiKementerian PU • Program daerah/APBD terkaitpenanganankawasan perdesaan • KomitmenbupatidanprakarsauntukbergabungdalamP2KPBsertaadanyadinasteknis yang kompeten yang menangani; • Terdapatkelompok masyarakatdesa (kelompok tani/nelayan, dan yang sejenis); • Terdapat program sektor • MemenuhisyaratberdasarassesmentTim Desa Berkelanjutan. KRITERIA KABUPATEN P2KPB

  25. 23 KRITERIA KABUPATEN P2KPB • Kabupatenmengarusutamakanperlindungandanpenguatanketahananpangan • Diprioritaskanpadakabupatenyang beradapadakoridor MP3EI • Diprioritaskanpadakabupaten yang memiliki program Agropolitandan/atauMinapolitan • Diprioritaskankepadakabupaten di KSN (KawasanStrategisNasional) Non Metropolitan

  26. 24 Stadia Industrialisasi Perdesaan Urbanisasi Kota Kecil/Menengah Demand luxurious goods Stadia Industri Non-Pertanian InvestasiPemerintahFasilitas-fasilitas urban Export Stadia Industri Pertanian Demand barangsekunder & tersier CalonKawasanPerdesaanTerpilih Pendapatan, Modal & Investasi KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KAWASAN (SITE SELECTION) InvestasiPemerintahuntukPrasaranaSistemIndustri Surplus Produksi Stadia Maketable Surplus Demand barangsekunder Pendapatan, Modal & InvestasiSektor Non-pertanian Stadia Subsistem SubsidiPemerintahuntukKebutuhanHidup & Produksi Stadia Sub-Subsistem InvestasiFasilitas/InfrastrukturDasar & Pertanian

  27. PROGRAM PERDESAAN SEKTOR (EKSISTING) 25

  28. PROGRAM PERDESAAN SEKTOR (EKSISTING) 26

  29. MILESTONE PENYUSUNAN KONSEP P2KPB & PELAKSANAAN P2KPB 27 4

  30. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG TERIMA KASIH

More Related