Download
selamat datang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SELAMAT DATANG PowerPoint Presentation
Download Presentation
SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG

436 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SELAMAT DATANG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SELAMAT DATANG

  2. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA www.kejaksaan.go.id

  3. KEKUATAN PEMUDA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  4. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Korupsiitumenyengsarakanrakyat. Korupsiitumerugikannegara, merusak mental masyarakat, sertamengobrak-abriktatanandansistemkerjalembagapemerintah. Korupsiituharusdiberantassampaikeakar-akarnya SEMUA SUDAH SEPAKAT

  5. PENGERTIAN KORUPSI KEBUSUKAN, KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAK JUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DELIK – DELIK KORUPSI : • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara • Penyuapan yang bersifat aktif (yang menyuap) maupun yang bersifat pasif (yang disuap) serta gratifikasi • Penggelapan • Pemerasan dalam jabatan • Pemalsuan • Pemborongan, Rekanan

  6. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Indonesia BumiciptaanTuhan Dengankeindahandankekayaanalam yang Luarbiasa

  7. Indonesia luarbiasa Kekayaanhutan Sebagiandarihutantropis (paru-parudunia) di duniaterdapat di Indonesia Hutanterluas no. 3 di dunia Kaya dengankeanekaragamanhayati 15,3 % dari 5.131.100 keanekaragamanhayati di duniaterdapat Indonesia

  8. Penghasil timah no. 2 di dunia Pengekspor batu bara terbesar no. 3 di dunia PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Penghasil tembaga terbesar no. 3 di dunia Indonesia luarbiasa Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia Salah satu negara penghasil minyak bumi

  9. Indonesia luarbiasa PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Luaswilayahperairan Indonesia : 5,8 juta km2 = 70 % dariluas total Indonesia Posisistrategissebagaiporosutama lalulintasperdaganganinternasional Sumberdayalautdenganpotensiekonomi : USD 800 M = Rp. 7.200 T/tahun = 6 X APBN 2011

  10. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumidan air dankekayaanalam yang terkandung didalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakan untuksebesar-besarkemakmuranrakyat”.

  11. Sudahmakmurkah Rakyat Indonesia ? PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  12. Mengapakekayaan yang Dimilikinegara Indonesia Belummembuatrakyat Indonesia makmur ? PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  13. DefinisiKorupsi Robert Klitgaard : C = D + M – A Corruption = Discretionary + Monopoly - Accountability Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  14. KelemahanSistem Penyimpanan Perilaku, nilai-nilai/ Moral PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NIAT KESEMPATAN KORUPSI

  15. INDONESIA kini H A M B A T A N INDONESIA nanti Mestidiberantas penyebab NIAT KESEMPATAN KORUPSI PERILAKU SISTEM APA ? MENGAPA ? SIAPA ? BAGAIMANA ? INTEGRITAS

  16. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Bentuk-bentukkorupsi

  17. KORUPSI YANG DILAKUKAN PEMUDA Bolos kuliah Terlambatmasukkuliah Mencontek Memberisesuatupadadosen agar mendapatnilaibagus Titipabsen PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  18. Program yang harusdilakukan • Memasukkan nilai anti korupsi dalam kemahasiswaan • Membuat program kantin kejujuran • Memberi reward and punishment secara tegas • Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  19. TINDAK PIDANA KORUPSI PERATURAN MENGENAI KORUPSI : PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NO 31 TH 1999 diubah UNDANG-UNDANG NO 20 TH 2001

  20. Mengikuti kegiatan pembekalan mahasiswa untuk memahami arti, dampak, pencegahan maupun pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh kampus ataupun pihak lain melalui seminar, sosialisasi anti-korupsi atau perkuliahan PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  21. Membentukkelompokmahasiswapegiat anti korupsi di dalamkampussebagaiwatch-dog (sepertikelompokkegiatanmahasiswa lain). • Mengkritisikebijakan internal kampus yang berpotensirawankorupsi (mis: proses penerimaanmahasiswadankegiatanlainnya) PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  22. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pembangunan di lingkungan kampus yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain. • Melakukan kajian dan masukan konstruktif terhadap sistem pengelolaan keuangan kampus yang lebih transparan dan akuntabel. • Mengadakan diskusi terbuka dengan pimpinan Perguruan Tinggi mengenai pengelolaan keuangan di kampus PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  23. FASE PERBUATAN KORUPSI PENANGGULANGAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA pemerintah masyarakat PRA PREVENTIF stakeholder SAAT DEDUKTIF REPRESIF PASCA

  24. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENEGAK HUKUM / KEJAKSAAN CIVITAS AKADEMIKA PENGUATAN JARINGAN MASYARAKAT ANTI KKN LUHKUM / PENKUM PROG BINMATKUM PENGUATAN DUKUNGAN KEGIATAN UKM2

  25. SIAPA YANG MENANGANI KORUPSI? PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN KEJAKSAAN KPK

  26. PROSEDUR PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN RI Berkas PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pemeriksaan Berkas Penyidikan Lengkap Penyelidikan Penuntutan Berkas harus dilengkapi Eksekusi Persidangan

  27. PROSEDUR LAPORAN TINDAK PIDANA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  28. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  29. APA JENIS HUKUMAN BAGI KORUPTOR ? PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA PIDANA PENJARA PIDANA DENDA PIDANA MATI *Dalam keadaan tertentu RP RP RP RP RP

  30. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIHwww.kejaksaan.go.id