1 / 12

RENCANA PEMERINTAH MEMBUKA AKSES REKENING NASABAH BANK, AKANKAH MENJADI BUMERANG???

RENCANA PEMERINTAH MEMBUKA AKSES REKENING NASABAH BANK, AKANKAH MENJADI BUMERANG???. Kajian Rutin Lingkar Studi Ekonomi Syariah ( LiSEnSi ) Selasa 25 Maret 2014. Pro Kontra Dirjen Pajak dan OJK. Pajak. Pengertian Pajak

kelton
Télécharger la présentation

RENCANA PEMERINTAH MEMBUKA AKSES REKENING NASABAH BANK, AKANKAH MENJADI BUMERANG???

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RENCANA PEMERINTAH MEMBUKA AKSES REKENING NASABAH BANK, AKANKAH MENJADI BUMERANG??? KajianRutinLingkarStudiEkonomiSyariah ( LiSEnSi) Selasa 25 Maret 2014 Pro KontraDirjenPajakdan OJK

  2. Pajak • PengertianPajak PajakAdalahKontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanundang-undangdengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. (dikutipdari UU no. 28 Tahun 2007 tentang KUP) • PengertianWajibPajak WajibPajakadalahorangPribadiataubadanmeliputipembayarpajak, pemotongpajakdanpemungutpajak, yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanpeundang-undanganperpajakan. (dikutipdari UU no. 28 Tahun 2007 tentang KUP)

  3. FungsidanPerananPajakBagi Negara • Fungsianggaran (budgetair) • Fungsimengatur (regulerend) • Fungsistabilitas • Fungsiredistribusipendapatan

  4. Syarat pemungutanpajak • Pemungutanpajakharusadil • Pengaturan pajak harus berdasarkan UU • Pemungutanpajak yang dilakukanolehnegara yang berdasarkan UU tersebutharusdijaminkelancarannya • Jaminanhukumbagiparawajibpajakuntuktidakdiperlakukansecaraumum • Jaminanhukumakanterjaganyakerasahiaanbagiparawajibpajak • Pungutanpajaktidakmenggangguperekonomian • Pemungutanpajakharusefesien • Sistempemungutanpajakharussederhana

  5. Asas pemungutanpajakmenurut Adam Smith: • AsasEquality • Asas Certainty • AsasConvinience of Payment • AsasEfficiency

  6. PersoalanPajak Di Indonesia, StudiKasus Pro Kontra DJP dan OJK

  7. DirektoratJenderalPajak (DJP) KementerianKeuangan. DJP mengusulkandibukanyabataskerahasiaan Bank untukmeningkatkanPendapatanpajakterutamaPajakPenghasilan (PPh). Padatahun 2014, target penerimaanpajaknaikmenjadi Rp1.142 triliun, dari Rp995,2 triliunpada 2013.  Denganmelihatpotensi yang manahingga 30 Agustus 2013, penerimaanPPhuntukorangpribadi/pengusahahanya Rp3,27 triliun, beradadibawahsetoranPPhbadansebesar Rp101,18 triliun.

  8. OtoritasJasaKeuangan (OJK) Menurut OJK, JikaaksesKerahasiaan Bank dibukamakaakanmenyebabkankebocoran data, sehinggakemungkinanmenyebabkanterjadi moral harzard, kepercayaan masyarakat terhadap bank turun. Selainitudikhawatirkanterjadipenyalahgunaanakses data.

  9. UndangUndangterkait • Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998tentangPerubahanatasUU No. 7 Tahun 1992tentangPerbankan. Pasal 40 • Bank WajibmerahasiakanketeranganmengenainasabahpenyimpandansimpanannyakecualisebagaimanadimaksuddalamPasal 41, pasal 41A, Pasal 42, Pasala 43, Pasal 44, danPasal 44A • Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (1) berlaku pula padapihakterafiliasi Pasal 41 (1) Untukkepentinganperpajakan, PimpinanBakn Indonesia atasnamaMenteriKeuanganberwenangmengeluarkanperintahtertuliskepada bank agar memberikanketerangandanmemperlihatkanbutki-buktitertulissertasurat-suratmengenaikeadaankeuanganNasabahPenyimpantertentukepadapejabatPajak.

  10. PBI Nomor 2/19/PBI/ 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 2 • Bank Wajib merahasiakan segala sessuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah • Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank • Ketentuan sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk: • Kepentingan perpajakan • Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara..........dst

  11. Pasal 3 • PelaksanaanKetentuansebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c wajibterlebihdahulumemperolehperintahatauizintertulisuntukmembukaRahasia Bank daripimpinan Bank Indonesia. Pasal 4 • Untukkepentinganperpajakan, Pimpinan bank Indonesia berwenangmengeluarkanperintahtertuliskepada Bank Indonesia agar memberikanketerangnadanmemperlihatkanbukti-buktitertulissertasurat-suratmengenaikeadaankeuanganNasabahPenyimpanteretentukepadapejabat Bank • PerintahtertulisdariPimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksuddalamayat (1) diberikanberdasarkanpermintaantertulisdariMenteriKeuangan. • Permintaansebagaimanadimaksuddalamayat (2) harusmenyebutkan: • NamaPejabat bank • NamaNasabahPenyimpanwajibPajak yang dikehendakiketerangannnya • Nama Kantor Bank tempatNasabhmempunyaisimpanan • Keterangan yang dimintadan • Aasandiperlukannyaketerangan.

  12. Lalu… ApaSolusidarikitaEkonomRabbani ???

More Related