1. MATERI UAS PERTEMUAN KE-13 Kode EtikdanRahasia Bank H Bab 6, 7 , dan 8 Bukureferensi: Malayu S.P. Hasibuan, 2011, Dasar-DasarPerbankan, BumiAksara. (MH) Hermansyah, 2013, HukumPerbankanNasional Indonesia, KencanaPrenada Media (H) Peter S. Rose, 2005, Commercial Bank Management, McGraw-Hill. (PR)

2. Kode Etik Bankir Indonesia Kode Etik Bankir sebagai alat penuntun profesi berisi nilai-nilai dan norma untuk bertingkah laku secara baik dan pantas yang terdiri dari 9 (sembilan) prinsip yang dapat dijabarkan sebagai beikut : 1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.

3. Kode Etik Bankir Indonesia • Seorang bankir mengindari diri dari persaingan yang tidak sehat. • Seorang bankir tidak menyalahi wewenang untuk kepentingan pribadi. • Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan. • Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

4. Kode Etik Bankir Indonesia 7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. • Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. • Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya

5. Rahasia Bank Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dalam buku Hukum Perbankan di Indonesia menyatakan bahwa ada 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu :

6. Rahasia Bank

7. Rahasia Bank

8. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank Menurut UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

9. Pengecualian terhadap Ketentuan Rahasia Bank di luar UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan ini didasarkan kepada : Surat Mahkamah Agung No.KMA/694/R.45/XII/2004 Perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani