Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1. Perpres No. 54 Tahun 2010TentangPengadaanBarang/JasaPemerintah Oleh: YudiHarianto HP. 0815 4321 8487 DirektoratJenderalPendidikanTinggi KementerianPendidikanNasional

2. TUJUANDALAM PENGADAAN BARANG/JASA Memperolehbarangataujasadenganharga yang dapatdipertanggungjawabkan, denganjumlahdanmutusesuai, sertapadawaktunya

3. PrinsipDasarPengadaanbarang/jasapemerintah • Efisien • Efektif • Terbuka danbersaing • Transparan • Adil/tidakdiskriminatif • Akuntabel

4. RuangLingkupPerpres No. 54 Taun 2010 • PengadaanBarang/Jasa yang pembiayaannyabaiksebagianatauseluruhnyabersumberdari APBN/APBD. • PengadaanBarang/Jasa yang sebagianatauseluruhnyadananyabersumberdariPinjaman/HibahDalamNegeridanPinjamanLuarNegeri (PHLN) yang diterimaolehPemerintah. • ApabilaterdapatperbedaanantaraPeraturanPresideninidenganketentuanPengadaanBarang/Jasa yang berlakubagipemberiPinjaman/HibahLuarNegeri, parapihakdapatmenyepakatitatacarapengadaan yang akandipergunakan

5. EtikaPengadaan • melaksanakantugassecaratertib, disertai rasa tanggungjawabuntukmencapaisasaran, kelancarandanketepatantercapainyatujuanPengadaanBarang/Jasa; • bekerjasecaraprofesionaldanmandiri, sertamenjagakerahasiaanDokumenPengadaanBarang/Jasa yang menurutsifatnyaharusdirahasiakanuntukmencegahterjadinyapenyimpangandalamPengadaanBarang/Jasa; • tidaksalingmempengaruhibaiklangsungmaupuntidaklangsung yang berakibatterjadinyapersaingantidaksehat;

6. menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusan yang ditetapkansesuaidengankesepakatantertulisparapihak; • menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentinganparapihak yang terkait, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdalamprosesPengadaanBarang/Jasa; • menghindaridanmencegahterjadinyapemborosandankebocorankeuangannegaradalamPengadaanBarang/Jasa; • menghindaridanmencegahpenyalahgunaanwewenangdan/ataukolusidengantujuanuntukkeuntunganpribadi, golonganataupihak lain yang secaralangsungatautidaklangsungmerugikannegara; dan • tidakmenerima, tidakmenawarkanatautidakmenjanjikanuntukmemberiataumenerimahadiah, imbalan, komisi, rabatdanberupaapasajakepadasiapapun yang diketahuiataupatutdidugaberkaitandenganPengadaanBarang/Jasa.

7. OrganisasiPengadaanmelaluipenyediabarang/jasa • PA/ KPA; • PPK; • PanitiaPengadaan/PejabatPengadaan; dan • Panitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan ORGANISASI PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA • PA/ KPA; • PPK; • Panitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan

8. Tugas & wewenangkuasaPenggunaAnggaran (kpa) • menetapkanRencanaUmumPengadaan; • mengumumkansecaraluasRencanaUmumPengadaansekurang-kurangnyadiwebsite K/L/D/I; • menetapkan PPK; • menetapkanPanitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan; • menetapkanpemenangPelelanganatauPenunjukanLangsunguntukpaketpengadaanBarang/PerkerjaanKonstruksi/JasaLainnyadengannilaidiatas Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah); dan/atau

9. menetapkanpemenangpadaSeleksiataupenyediapadaPenunjukanLangsunguntukpaketpengadaanJasaKonsultansidengannilaidiatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah). • mengawasipelaksanaananggaran; • menyampaikanlaporankeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; • menyelesaikanperselisihandiantara PPK dengan ULP/PejabatPengadaan, dalamhalterjadiperbedaanpendapat; dan • mengawasipenyimpanandanpemeliharaanseluruhDokumenPengadaanBarang/Jasa.

10. menetapkanPejabatPengadaan; • menetapkan Tim Teknis; • menetapkantimJuri/timAhliuntukpelaksanaanpengadaanmelaluiSayembara/Kontes.

11. Tugaspoko & fungsippk : • menetapkanrencanapelaksanaanPengadaanBarang/Jasa yang meliputi: • spesifikasiteknisBarang/Jasa; • rincian HPS; dan • rancanganKontrak. • menunjukPenyediaBarang/Jasa; • menandatanganiKontrak; • melaksanakanKontrakdenganPenyediaBarang/Jasa; • mengendalikanpelaksanaanKontrak; • melaporkanpelaksanaan/penyelesaianPengadaanBarang/Jasakepada PA/KPA;

12. menyerahkanhasilpekerjaanPengadaanBarang/Jasakepada PA/KPA denganberitaacarapenyerahan; • melaporkankemajuanpekerjaantermasukpenyerapananggarandanhambatanpelaksanaanpekerjaankepada PA/KPA setiaptriwulan; dan • menyimpandanmenjagakeutuhanseluruhdokumenpelaksanaanPengadaanBarang/Jasa.

13. Selaintugaspokokapabiladiperlukan, ppkdapat: • mengusulkankepada PA/KPA: • perubahanpaketpekerjaan; dan/atau • perubahanjadwalkegiatanpengadaan; • menetapkantimpendukung; • menetapkantimatautenagaahlipemberipenjelasanteknis (aanwijzer) untukmembantupelaksanaantugas ULP; dan • menetapkanbesaranuangmuka yang akandibayarkankepadaPenyediaBarang/Jasa.

14. Persyaratansebagaippk: • memilikiintegritas moral; • memilikidisiplintinggi; • memilikitanggungjawabdankualifikasiteknissertamanajerialuntukmelaksanakantugas yang dibebankankepadanya; • mampumengambilkeputusan, bertindaktegasdanmemilikiketeladanandalamsikapperilakusertatidakpernahterlibat KKN; • menandatanganipaktaintegritassetelahditetapkan; • tidakmenjabatsebagaipengelolakeuangan; dan • memilikiSertifikatKeahlianPengadaan.

15. PPK merupakanpejabat yang ditetapkanoleh KPA untukmelaksanakanPengadaanBarang/Jasa. • PPK dilarangmengadakanikatanperjanjiandenganmenandatanganiKontrakuntukPenyediaBarang/Jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaran yang dapatmengakibatkandilampauinyabatasanggaran yang tersediauntukkegiatan yang dibiayaidari APBN/APBD.

16. Panitia/pejabatpengadaan • Panitiawajibditetapkanuntuk : • PengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/Jasalainnyadengannilaidiatas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah); • pengadaanJasaKonsultansidengannilaidiatas Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). • AnggotaPanitiaberjumlahgasal paling kurang 3 (tiga) orangdandapatditambahsesuaidengankompleksitaspekerjaan.   • Panitiadapatdibantuolehtimpemberipenjelasanteknis(aanwijzer).

17. PaketpengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyabernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dapatdilaksanakanolehPanitiaatausatuorangPejabatPengadaan. • PaketpengadaanJasaKonsultansibernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dapatdilaksanakanolehPanitiaatausatuorangPejabatPengadaan. • PengadaanLangsungdilaksanakanoleh 1 (satu) orangPejabatPengadaan.

18. Persyaratansebagaipanitia: • memilikiintegritas moral, disiplindantanggungjawabdalammelaksanakantugas; • memahamikeseluruhanpekerjaan yang akandiadakan; • memahamijenispekerjaantertentu yang menjaditugas ULP/PejabatPengadaan yang bersangkutan; • memahamiisidokumen, metodedanprosedurpengadaan; • tidakmempunyaihubungankeluargadenganpejabat yang menetapkannyasebagaianggota ULP/PejabatPengadaan;

19. memilikiSertifikatKeahlianPengadaansesuaidengankompetensi yang dipersyaratkan; dan • menandatanganiPaktaIntegritassetelahditetapkan. • pegawainegeri, baikdariinstansisendirimaupuninstitusiteknislainnya. • anggotapanitiadilarangduduksebagai : • PPK; • pengelolakeuangan; dan • APIP, terkecualimenjadiPejabatPengadaan/anggotaPanitiauntukPengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkaninstansinya.

20. Tugas, wewenang & tanggungjawabpanitia: • menyusunrencanapemilihanPenyediaBarang/Jasa; • menetapkanDokumenPengadaan; • menetapkanbesaran nominal JaminanPenawaran; • mengumumkanpelaksanaanPengadaanBarang/Jasadiwebsite K/L/D/I masing-masingdandi Portal PengadaanNasional. • menilaikualifikasiPenyediaBarang/Jasamelaluiprakualifikasiataupascakualifikasi; • melakukanevaluasiadministrasi, teknis, danhargaterhadappenawaran yang masuk; • menjawabsanggahan;

21. menetapkanpemenangataupenyediaBarang/Jasauntuk: • PelelanganatauPenunjukanLangsunguntukpaketpengadaanBarang/PerkerjaanKonstruksi/JasaLainnyasampaidengan Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah); dan/atau • SeleksiatauPenunjukanLangsunguntukpaketpengadaanJasaKonsultansisampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah). • menyerahkansalinanDokumenPemilihanPenyediaBarang/Jasakepada PPK; • PejabatPengadaanmenyerahkandokumenaslipemilihanpenyediaBarang/Jasakepada PA/KPA; 

22. PanitiamenyimpandokumenaslipemilihanPenyediaBarang/Jasa; • membuatlaporanmengenaiprosesdanhasilpengadaankepadaPimpinanInstitusi; dan • memberikanpertanggungjawabanataspelaksanaankegiatanPengadaanBarang/Jasakepada KPA.

23. Persyaratansebagaipanitia/pejabatpenerimahasilpekerjaan: • pegawainegeribaikdariinstansisendiriatauinstansiteknislainnya; • memilikiintegritas moral, disiplindantanggungjawabdalammelaksanakantugas; • memahamiisiKontrak; • memilikikualifikasiteknis; • menandatanganipaktaintegritassetelahditetapkan; dan • tidakmenjabatsebagaipengelolakeuangan.

24. Tugas & fungsipanitia/pejabatpenerimahasilpekerjaan: • melakukanpemeriksaanhasilpekerjaanPengadaanBarang/Jasasesuaidenganketentuan yang tercantumdalamKontrak; • menerimahasilPengadaanBarang/Jasasetelahmelaluipemeriksaan/ pengujian; dan • membuatdanmenandatanganiBeritaAcara (BA) hasilpekerjaandanserahterimaBarang/Jasa.

25. Persyaratanpenyediabarang/jasa: • memenuhiketentuanperaturanperundang-undanganuntukmenjalankankegiatan/usaha; • memilikikeahlian, pengalaman, kemampuanteknisdanmanajerialuntukmenyediakanBarang/Jasa; • memperolehsekurang- kurangnya1 (satu) pekerjaansebagaiPenyediaBarang/Jasadalamkurunwaktu 4 (empat) tahunterakhirbaikdilingkunganpemerintahmaupunswasta, termasukpengalamansubKontrak; • ketentuansebagaimanadimaksudpadahuruf c dikecualikanbagiPenyediaBarang/Jasa yang baruberdirikurangdari 3 (tiga) tahun;

26. memilikisumberdayamanusia, modal, peralatan, danfasilitas lain yang diperlukandalamPengadaanBarang/Jasa; • dalamhalPenyediaBarang/Jasaakanmelakukankemitraan, PenyediaBarang/Jasaharusmempunyaiperjanjiankerjasamaoperasi/kemitraan yang memuatpersentasekemitraandanperusahaan yang mewakilikemitraantersebut; • memilikikemampuanpadabidangpekerjaan yang sesuaiuntukusahakeciltermasukkoperasikecil; • memilikiKemampuanDasar (KD) untukusaha non-kecil, kecualiuntukpengadaanBarang, danJasaKonsultansi;

27. khususuntukpengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaLainnya, harusmemperhitungkanSisaKemampuanPaket (SKP) sebagaiberikut: SKP = KP – P KP = nilaiKemampuanPaket, denganketentuan: Untukusahakecil, nilaiKemampuanPaket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paketpekerjaan; dan Untukusaha non kecil, nilaiKemampuanPaket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satukomadua) N P = jumlahpaket yang sedangdikerjakan N = jumlahpaketpekerjaanterbanyak yang dapatditanganipadasaatbersamaanselamakurunwaktu 5 (lima) tahunterakhir

28. tidakdalampengawasanpengadilan, tidakpailit, kegiatanusahanyatidaksedangdihentikan, dan/ataudireksi yang bertindakuntukdanatasnamaperusahaantidaksedangdalammenjalanisanksipidana, yang dibuktikandengansuratpernyataan yang ditandatanganiPenyediaBarang/Jasa; • sebagaiwajibpajaksudahmemilikiNomorPokokWajibPajak (NPWP) dantelahmelunasikewajibanpajaktahunterakhir (SPT/PPh) sertamemilikilaporanbulananPPhPasal 25 atauPasal 21/Pasal 23 dan/atau PPN paling kurang 3 (tiga) bulanterakhir, kecualiuntukperusahaan yang baruberdirikurangdari 1 (satu) tahun;

29. secarahukummempunyaikapasitasuntukmengikatkandiripadaKontrak;secarahukummempunyaikapasitasuntukmengikatkandiripadaKontrak; • tidakmasukdalamdaftarhitam • memilikialamattetapdanjelassertadapatdijangkaudenganjasapengiriman; dan • menandatanganiPaktaIntegritas.

30. swakelola: • SwakelolamerupakankegiatanPengadaanBarang/Jasa yang direncanakan, dikerjakandandiawasisendiriolehPelaksanaSwakelola. • Pekerjaan yang dapatdilakukandenganSwakelolameliputi: • pekerjaan yang bertujuanuntukmeningkatkankemampuandan/ataumemanfaatkankemampuanteknissumberdayamanusiasertasesuaidengantugaspokok K/L/D/I; • pekerjaan yang operasidanpemeliharaannyamemerlukanpartisipasilangsungmasyarakatsetempat;

31. pekerjaan yang dilihatdarisegibesaran, sifat, lokasiataupembiayaannyatidakdiminatiolehPenyediaBarang/Jasa; • pekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ditentukanterlebihdahulu, sehinggaapabiladilaksanakanolehPenyediaBarang/Jasaakanmenimbulkanketidakpastiandanrisiko yang besar; • penyelenggaraandiklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; • pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) dan survey yang bersifatkhususuntukpengembanganteknologi/metodekerja yang belumdapatdilaksanakanolehPenyediaBarang/Jasa;

32. Pekerjaanpemrosesan data, perumusankebijakanpemerintah, pengujiandilaboratoriumdanpengembangansistemtertentu; • pekerjaan yang bersifatrahasiabagi K/L/D/I yang bersangkutan; • pekerjaanindustrikreatif, inovatif, budayadanpenelitianlaboratoriumatauinstitusipendidikandalamnegeri; • penelitiandanpengembangandalamnegeri; dan/atau • pekerjaanpengembanganindustripertahanan, industrialutsistadanindustrialmatsusdalamnegeri.

33. PengadaanSwakelolaoleh K/L/D/I PenanggungJawabAnggaran: • direncanakan, dikerjakandandiawasisendirioleh K/L/D/I PenanggungJawabAnggaran; dan • mempergunakantenagasendiridan/ataudapatmenggunakantenagaahli.

34. PengadaanBarang/JasasecaraSwakelolaselakuPenanggungJawabAnggarandilaksanakandenganketentuansebagaiberikut:PengadaanBarang/JasasecaraSwakelolaselakuPenanggungJawabAnggarandilaksanakandenganketentuansebagaiberikut: • pengadaanbahan, jasalainnya, peralatan/sukucadangdantenagaahliperseorangan yang bukanpegawainegeridilakukanoleh ULP/PejabatPengadaan; • pengadaansebagaimanadimaksudpadahuruf a berpedomanpadaketentuandalamPeraturanPresidenini; • pembayaranupahtenagakerja yang diperlukandilakukansecaraberkalaberdasarkandaftarhadirpekerjaataudengancaraupahborongan;

35. pembayarangajitenagaahlitertentu yang diperlukandilakukanberdasarkanKontraktenagaahliperseorangan; • penggunaantenagakerja, bahan, danperalatandicatatsetiapharidalamlaporanharian; • pelaksanaanPengadaanBarang/Jasa yang menggunakanUangPersediaan (UP)/uangmukakerjaatauistilah lain yang disamakandilakukanolehinstansipemerintahPelaksanaSwakelola; • UangPersediaan (UP)/uangmukakerjaatauistilah lain yang disamakandipertanggungjawabkansecaraberkalamaksimalsecarabulanan

36. kemajuanfisikdicatatsetiapharidandievaluasisetiapminggu yang disesuaikandenganpenyerapandana; • kemajuan non fisikatauperangkatlunakdicatatdandievaluasisetiapbulan yang disesuaikandenganpenyerapandana; dan • pengawasanpekerjaanfisikdilapangandilakukanolehpelaksana yang ditunjukoleh PPK, berdasarkanrencana yang telahditetapkan

37. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA: • PemilihanPenyediaBarang/JasaLainnyadilakukandengan: • Pelelangan yang terdiriatasPelelanganUmumdanPelelanganSederhana; • PenunjukanLangsung; • PengadaanLangsung; atau • Umum; PemilihanPenyediaPekerjaanKonstruksidilakukandengan: • Pelelangan • PelelanganTerbatas; • PemilihanLangsung; • PenunjukanLangsung; atau • PengadaanLangsung.

38. PemilihanPenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi /JasaLainnyapadaprinsipnyadilakukanmelaluimetodePelelanganUmumdenganpascakualifikasi. • PemilihanPenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyamelaluiMetodePelelanganUmumdiumumkansekurang-kurangnyadiwebsite K/L/D/I, danpapanpengumumanresmiuntukmasyarakatsehinggamasyarakatluasdanduniausaha yang berminatdanmemenuhikualifikasidapatmengikutinya. • DalamPelelanganUmumtidakadanegosiasiteknisdanharga

39. Pengadaanpekerjaan yang tidakkompleksdanbernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dapatdilakukandengan: • PelelanganSederhanauntukPengadaanBarang/JasaLainnya; atau • PemilihanLangsunguntukPengadaanPekerjaanKonstruksi. • PelelanganSederhanaatauPemilihanLangsungdilakukanmelaluiprosespascakualifikasi. • DalamPelelanganSederhanaatauPemilihanLangsungtidakadanegosiasiteknisdanharga.

40. PelelanganSederhanaatauPemilihanLangsungdiumumkansekurang-kurangnyadiwebsite K/L/D/I, danpapanpengumumanresmiuntukmasyarakatsehinggamasyarakatluasdanduniausaha yang berminatdanmemenuhikualifikasidapatmengikutinya. • DalamPelelanganSederhanaatauPemilihanLangsungtidakadanegosiasiteknisdanharga. • PenunjukanLangsungdapatdilakukan: • keadaantertentu; dan/atau ; • pengadaanBarangkhusus/PekerjaanKonstruksikhusus/JasaLainnya yang bersifatmemenuhikualifikasi. • PenunjukanLangsungdilakukandengannegosiasibaikteknismaupunbiayasehinggadiperolehharga yang sesuaidenganhargapasar yang berlakudansecarateknisdapatdipertanggungjawabkan.

41. PengadaanLangsungdapatdilakukanterhadapPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) denganketentuansebagaiberikut: • merupakankebutuhanoperasional K/L/D/I; • teknologisederhana; • risikokecil; dan/atau • dilaksanakanolehpenyediabarang/jasausahaorang-perseorangandan/ataubadanusahakeciltermasukkoperasikecil, kecualiuntukpaketpekerjaan yang menuntutkompetensiteknis yang tidakdapatdipenuhiolehusahakeciltermasukkoperasikecil;

42. PengadaanLangsungdilaksanakanberdasarkanharga yang berlakudipasarkepadaPenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya. • PengadaanLangsungdilaksanakanoleh 1 (satu) PejabatPengadaan.

43. Metodepemasukandokumen • metodesatusampul; • metodeduasampul; • metodeduatahap. • MetodesatusampuldigunakanuntukPengadaanBarang/Jasa yang sederhanadanmemilikikarakteristiksebagaiberikut: • PengadaanBarang/Jasa yang standarharganyatelahdPengadaanJasaKonsultansi yang KerangkaAcuanKerjanya (KAK) sederhana; atau • PengadaanJasaKonsultansi yang KerangkaAcuanKerjanya (KAK) sederhana; atau • PengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang spesifikasiteknisatauvolumenyadapatdinyatakansecarajelasdalamDokumenPengadaan.

44. MetodepemasukandokumenuntukPengadaanJasaKonsultansimenggunakanmetodeduasampulkecualiPengadaanJasaKonsultansi yang menggunakanmetodeSeleksiSederhana/PenunjukanLangsung/PengadaanLangsung/Sayembara, menggunakanmetodesatusampul.

45. Metodeevaluasi • sistemgugur; • sistemnilai; dan • sistempenilaianbiayaselamaumurekonomis. • MetodeevaluasipenawaranuntukPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyapadaprinsipnyamenggunakanpenilaiansistemgugur. • PengadaanBarang /PekerjaanKonstruksi /JasaLainnya yang bersifatkompleks, dapatmenggunakanmetodeevaluasisistemnilaiataumetodeevalusibiayaselamaumurekonomis.

46. Kontrak (pasal 50 & 51) • KontrakPengadaanBarang/Jasaberdasarkancarapembayaranterdiriatas: • KontrakLumpsum; • KontrakHargaSatuan; • KontrakgabunganLumpsumdanHargaSatuan; • KontrakPersentase;

47. Tandabuktiperjanjian • Buktipembeliansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a digunakanuntukPengadaanBarang/Jasa yang nilainyasampaidengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). • Kuitansisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b digunakanuntukPengadaanBarang/Jasa yang nilainyasampaidengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). • SuratPerintahKerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c digunakanuntukPengadaanBarang/ PekerjaanKonstruksi /JasaLainnyadengannilaidiatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampaidengan Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) danuntukJasaKonsultansidengannilaidiatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampaidengan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

48. SuratPerjanjiansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf d digunakanuntukPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyadiatas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) danuntukJasaKonsultansidiatas Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

49. Metodepenilaiankualifikasi (pasal 56) • KualifikasimerupakanprosespenilaiankompetensidankemampuanusahasertapemenuhanpersyaratantertentulainnyadariPenyediaBarang/Jasa. • Prakualifikasimerupakanprosespenilaiankualifikasi yang dilakukansebelumpemasukanpenawaran. • Pascakualifikasimerupakanprosespenilaiankualifikasi yang dilakukansetelahpemasukanpenawaran.

50. Pascakualifikasidilaksanakanuntukpengadaansebagaiberikut: • PelelanganUmumterkecualiPelelanganUmumuntukPekerjaanKompleks; • PelelanganSederhana; dan • PemilihanPenyediaJasaKonsultansiPerorangan. • Penilaiankualifikasidilakukandenganmetode: • Sistemgugur, untukpengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya; • Sistemnilai, untukpengadaanJasaKonsultansi.