1 / 22

PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU)

PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU). DASAR HUKUM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

shad-hansen
Télécharger la présentation

PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU)

  2. DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara; • Undang-UndangNomor 1 tahun 2009 tentangPenerbangan • PeraturanPresidenNomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukandanOrganisasiKementerian Negara; • PeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, danFungsiKementerian Negara sertaSusunanOrganisasi, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian Negara, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 67 Tahun 2010; • KeputusanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor 108/1995 tentangPedomanPerumusanTugasdanFungsiJabatanStrukturaldiLingkunganDepartemen; • PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentangPedomanOrganisasiSatuanKerjadiLingkunganInstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layananUmum; • PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara NomorPER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; • PeraturanMenteriPerhubunganNomor KM 60 Tahun 2010 tentangOrganisasidan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  3. PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI • PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI • ORGANISASI UPT BANDAR UDARA MENJADI UPBU • Pemisahanfungsi regulator dan operator UPBU sebagai Operator tidaklagimelaksanakanfungsikoordinasidanpemantauan (fungsi regulator) padaPasal 47 KM. 7 Tahun 2008 TentangOrganisasidan Tata Kerja UPT Bandar Udara • PemisahanfungsipelayananNavigasiPenerbangandaripenyelenggarabandarudara • Peningkatanpelayanandankenyamananpenggunabandarudaramenujukemandirianpenyelenggaraanbandarudara. Padaorganisasi UPBU terdapatfungsikendalimutu, standarpelayanan, penanganankeluhanpenggunasertakerjasamapelayananbandarudara yang ditanganioleh unit kerjatertentu Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  4. PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  5. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANHASIL PENATAAN KELEMBAGAANKANTOR UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  6. STRUKTUR PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN KOMITE NASIONAL KECELAKAAN TRANSPORTASI KNKT ( Annex 13) UU No. 1 Th. 2009 ttgPenerbangan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGIDAN GEOFISIKA (BMKG) (Annex 3) SEKRETARIAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (Convention, Annex 2, SAAQ) Pasal 229 UU Penerbangan PM. 41 Th 2010 Ttg OTK Kantor Otband KP. 114 Th 2013 ttgJuklak PM. 41/2010 BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) ( Annex 12) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN (Annex 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, PANS-ATM) DIREKTORAT KEMAANAN PENERBNGAN (Annex 9, 17, 18) DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA (Annex 9) DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS) CASR MoS Staff Instruction DIREKTORAT BANDAR UDARA (Annex 9, 14, 16) HEAD QUARTER (HQ) IT SSP REGIONAL OFFICE (RO) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA LAPORAN UPBU /BUBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  7. ALUR PIKIR TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPBU PERSPEKTIF UU PENERBANGAN PENGERTIAN UPBU(Pasal 1)“....sebagaipenyelenggarabandarudara yang memberikanjasapelayanankebandarudaraan...” PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Pasal 233 “... pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos ..” Pengoperasian Bandar Udara Umum (Pasal 234) Obyek Pelayanan SERTIFIKAT OPERASI BANDARA (PASAL 234, huruf a) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Kelestarian Lingkungan (Pasal 202 dan 234 huruf j) Pengawasan dan pengendalian internal (Pasal 234, huruf l) Personel Fasilitas Kelaikan fasilitas Prosedur perawatan fasilitas Pengoperasian fasilitas Personel Prosedur Operasi Sistem Manajemen Keselamatan KESELAMATAN, KEAMANAN, KELANCARAN DAN KENYAMANAN BANDAR UDARA Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  8. KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR UPBU KOMPONEN 1. Jasa Angkutan Udara& Pelayanan Pesawat Udara 2. Daya Tampung Bandar Udara • I. Komponen • Substantif 3. Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara 4. Pelayanan Rute Penerbangan 5. SDM (FungsiomalTertentu) 1. SDM (FungsiomalUmum) • II. Komponen • Penunjang 2. Lokasi Bandar Udara 3. PNBP Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  9. MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  10. MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU 10 Penataan Organisasi dan Kelembagaan Bandar Udara

  11. CONTOH PENGHITUNGAN NILAI “Setiapkomponendiberikannilaitertimbangsesuaidenganbobot yang diberikan.......” KOMPONEN NILAI TIAP BANDARA ( N ) “NilaiTertimbang Yang DidapatPadaSetiap Bandar UdaraDijumlahkanSehinggaDidapatkanHasilPenilaian Bandar Udara...” BOBOT SUB KOMPONEN ( B ) NILAI TERTIMBANG KOMPONEN (NT) = (N x B)/10 Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  12. TATA CARA PENENTUAN KELAS BANDAR UDARA NI =NT – NR C NI : INTERVAL KELAS NT : NILAI TERTINGGI HASIL PENILAIAN NR: NILAI TERENDAH HASIL PENILAIAN C : JUMLAH KELAS HASIL PENETAPAN KELAS Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  13. ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU TUGAS KANTOR UPBU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, mempunyaitugasmelaksanakanpelayananjasakebandarudaraandanjasaterkaitbandarudara, kegiatankeamanan, keselamatandanketertibanpenerbanganpadabandarudara yang belumdiusahakansecarakomersial. (Permenhub no. PM. 39 Tahun 2014) Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  14. ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU FUNGSI • pelaksanaan penyusunanrencanadan program; • pelaksanaanpengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • pelaksanaanperawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • penyiapanpelaksanaanpelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); • pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; • pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; • pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; • pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; • pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; • pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

  15. ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU FUNGSI • pelaksanaan penyusunanrencanadan program; • pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi dan informasi; • pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; • pelaksanaanevaluasidanpelaporan; • pelaksanaanpengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besr bandar udara serta fasilitas penunjang; • pelaksanaanpelayananpengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); • pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU); • pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; • pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara ; • pelaksanaanpengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  16. STRUKTUR ORGANISASI UPT BANDAR UDARA • Kelas I Utama (eselon. II.b) • (Kelas I/ esl. III.a) (Kelas II/esl. III.b. (Kelas III/esl.IV.a)

  17. PERBANDINGAN JUMLAH KELAS Catatan : Bandar Udara Hang NadimBatamtetap UPT DitjenPerhubunganhingga BP Batammembentuk BUBU (PP. 65 tahun 2014) Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  18. REKAPITULASI ESELONISASI UPBU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

  19. KEWAJIBAN • Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator.

  20. PASAL 47 KM. 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANIASASI DAN TATA KERJA UPT BANDAR UDARA

  21. Prinsip-prinsiporganisasi • Keberlangsungan tugas Tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap jabatan harus selalu ada dan dapat dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. 2. Bagi habis tugas tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang, sampai jenjang terendah yaitu jabatan fungsional umum. • Proporsionalitas nomenklatur dan literatur , disesuaikan dengan kejenisan volume beban kerja (tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

More Related