1 / 20

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

K EMENTERIAN P ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN U NIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG F AKULTAS ILMU ADMINISTRASI. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI. Marthalinda Basuki ( 0910310080) Reza Praditya S. ( 105030107111007 ) Salsabilla Rivestina A. (115030107111082) Deni M. Lukman (115030107111087)

shubha
Télécharger la présentation

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN • UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG • FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MarthalindaBasuki(0910310080) Reza Praditya S. (105030107111007) SalsabillaRivestina A. (115030107111082) Deni M. Lukman (115030107111087) KurniaDewi (115030107111115)

  2. KONSEP DAN INDIKATOR KINERJA DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP 3) PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK SUB – POKOK BAHASAN

  3. Suatuprosessuatuorganisasidalammengevaluasipelaksanaankerjaindividu (HendriSimora, 2001:415). • Dapatmemperbaikikeputusanpersonaliadanmemberiumpanbalikkepadaparakaryawantentangpelaksanaankerja. • Mengetahuiseberapabaikkaryawanbekerjadibandingkandenganstandartorganisasi. PENILAIAN KINERJA KONSEP DAN INDIKATOR KINERJA

  4. Ukurankuantitatifdan/ ataukualitatif yang menggambarkantingkatpencapaiansuatusasaranatautujuan yang telahditetapkan. • Merupakankriteria yang digunakanuntukmenilaikeberhasilanpencapaiantujuanorganisasi yang diwujudkandalamukuran – ukurantertentu. INDIKATOR KINERJA KONSEP DAN INDIKATOR KINERJA

  5. Terdapatbeberapaindikatorkinerjayaitu : • Loyalitas • SemangatKerja • Kepemimpinan • Kerjasama • Prakarsa • TanggungJawab • Pencapaian Target KONSEP DAN INDIKATOR KINERJA

  6. Syarat – syaratindikatorkinerja yang ideal, menurut BPKP (2000) : • Spesifikdanjelas • Dapatdiukursecaraobyektif • Relevan • Dapatdicapai, penting, danberguna • Flesibeldan sensitive • Efektif KONSEP DAN INDIKATOR KINERJA

  7. DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanbertujuanuntukmemperolehbahan-bahanpertimbangan yang obyektifdalampembinaanpegawainegerisipilberdasarkansistemkarierdansistemprestasikerja. • DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanharusdibuatseobyektifdansetelitimungkinberdasarkan data yang tersedia. • PejabatPenilaiadalahatasanlangsungpegawainegerisipil yang dinilai. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  8. HasilPenilaianpelaksanaanpekerjaan PNS, dituangkandalamDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaan. • DalamDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanunsur-unsur yang dinilaiadalah: • Kesetiaan • PrestasiKerja • TanggungJawab • Ketaatan • Kejujuran • Kerjasama • Prakarsa, dan • Kepemimpinan DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  9. UnsurkepemimpinanhanyadinilaibagiPegawaiNegeriSipil yang berpangkatPengaturMudagolonganruang II/a keata yang memangkusuatujabatan. • NilaiPelaksanaanpekerjaandinyatakandengansebutandanangkasebagaiberikut : • Amatbaik = 91 – 100 • Baik = 76 – 90 • Cukup = 61 – 75 • Sedang = 51 – 60 • Kurang = 50 kebawah DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  10. DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanadalahbersifatrahasia. • Pejabatpenilaibarudapatmelakukanpenilaianpelaksanaanpekerjaan, apabilaiatelahmembawahi PNS yang bersangkutansekurang-kurangnya 6 bulan. • Apabila PNS yang dinilaiberkeberatanatasnilaidalamdaftarpenilaianpelaksanaanpekerjaan, makaiadapatmengajukankeberatandisertaidenganalasan-alasannya, kepadaatasanpejabatpenilaimelaluihierarkidalamjangkawatu 14 harisejakditerimanyadaftarpenilaianpelaksanaanpekerjaantersebut. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  11. Daftardaftarpenilaianpelaksanaanpekerjaanbagi PNS yang sedangmenjalankantugasbelajar, dibuatolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahan yang diberikanolehpimpinanperguruantinggi, sekolahataukursus yang bersangkutan. • Khususbagi PNS yang menjalankantugasbelajardiluarnegeri, bahan-bahanpenilaianpelaksanaanpekerjaantersebutdiberikanolehKepalaPerwakilanRepublik Indonesia dinegara yang bersangkutan. • Khusus PNS yang diangkatmenjadianggota DPR RI dan DPRD, bahan-bahanpenilaianpelaksanaanpekerjaantersebutdiberikanolehKetuaFraksi yang bersangkutan. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  12. DP3 bagi PNS yang diperbantukanataudipekerjakanpadaperusahaanmiliknegara, organisasiprofesi, badanswasta yang ditentukan, negarasahabatataubadaninternasionaldibuatolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahandaripimpinanperusahaan,organisasi, ataubadan yang bersangkutan. • Khususbagi PNS yang diperbantukanataudipekerjakanpadanegarasahabatataubadaninternasionalbahan-bahanpenilaianpelaksanaanpekerjaantersebutdiberikanolehKepalaPerwakilan RI dinegara yang bersangkutan. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  13. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok - PokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang - undangNomor 43 Tahun 1999; • PeraturanPemerintahNomor 98 Tahun 2000 jo. PeraturanPemerintahNomor 11Tahun 2002; • PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 2003; • KeputusanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 • KeputusanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003. • PP No. 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaan PNS DASAR HUKUM DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3)

  14. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: 1. Biaya pelayanan (cost of service) 2. Penggunaan (utilization) 3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 4. Cakupan pelayanan (coverage) 5. Kepuasan (satisfaction) PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  15. 1. Biaya pelayanan (cost of service) Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan. 2. Penggunaan (utilization) Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public demand). 3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indicator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. 4. Cakupan pelayanan (coverage) Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. 5. Kepuasan (satisfaction) Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  16. ORGANISASI PENDELEGASIAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGAMBIL KEPUTUSAN LEBIH CEPAT meningkatkan akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik. menumbuhkembangkan kreatifitas dan usaha dalam melakukan suatu perubahan. PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  17. Pengembangan SDM Learning Experience Berkaitandenganpengembangan Diperolehpegawaiketikamengerjakanpekerjaan PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  18. 3 Golongan yang bertanggungjawabterhadap PSDM : Pegawai yang bersangkutan Atasan/ Pimpinanpegawai yang bersangkutan Staff pelaksanasemuabagian PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  19. Tujuan PSDM : PSDM OUTPUT OUTCOME INDIVIDUAL INSTITUSIONAL PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK

  20. T E R I M A K A S I H . . . .

More Related