PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN(SIPIL)DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPDI DAERAH PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG UU 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 63 • Point (O) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; Pasal 72 • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan Pasal 112 • Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: • menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; • membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan • Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Sanksi Administratif • Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutanizinlingkungan 1 2 Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diterapkanolehMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 IzinLingkungan

KONDISI SAAT INI fakta 80 % PERIZINAN BERADA DI DAERAH !

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI

SIPIL pada INDUSTRI

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN PPE SUMATERA KLH

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN PPE SUMATERA PPE KALIMANTAN PPE SUMA PPE JAWA PPE BALI NUSRA PPE PAPUA KLH

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL)

PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN • Konsentrasi Parameter LimbahCair (mg/l); • Debit Air Limbah (m3/bln); • JumlahBahan Baku yang diolah(m3/bln). INFORMASI DARI PELAPORAN IZIN LINGKUNGAN

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL) HALAMAN OUTPUT GRAFIK

HASIL ANALISIS Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu; JumlahLimbah B3 yang belumdikelola; Berakhirnyaizin-izinPerlindungandanPengelolaanLH; BebanPencemaranterhadaplingkungan; Trenddanlokasisumberpencemar; Evaluasipelaksanaan RKL-RPL; dll.

SIPIL TERHADAP ANALISIS BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI Berdasarkansalahsatu parameter : • DayaTampungSungai 0,57 Ton/Jam atau13.680 Kg/hari; • BebanPencemaranSungai 0,84 Ton/Jam atau20.160 Kg/hari; • KelebihanBebanPencemaran0,27 Ton/Jam atau6.840 Kg/Hari;

KESIMPULAN PEMANFAATAN SIPIL: • EfektifitasPemdadalamPemantauanPasifdanAktifthdIndustri • Bahanpembinaan & pengawasan; • Data pendukungkajianDayaTampungdanDayaDukung; • Bahanpengambilankebijakan.

TERIMA KASIH Kalotidakkita, siapalagi…. Kalotidaksekarang, kapanlagi….. http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA