KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

1. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

2. PERATURANTERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH • Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi • Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. • Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. • Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata • PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan PP 92/2010 • PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah dengan PP 59/2010 • Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012 • Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat • Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. PERATURANTERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH • Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha Jasa Konstruksi Asing. • Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014 • Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

4. ETIKA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA • Tertib dan bertanggungjawab • Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan • Tidak saling mempengaruhi • Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan tertulis para pihak; • Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan • Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa; • Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN • Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ

5. DASAR PERUBAHAN PERMEN 07/2011 • Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012 • Menyesuaikan dengan ketentuan baru • Menyederhanakan proses pengadaan • Mendukung penyerapan anggaran • Menghilangkan terjadinya multitafsir

6. PEMAKETAN PEKERJAAN • Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. • Dalam melakukan pemaketan dilarang: • menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; • menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; • memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau • menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yangdiskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

7. PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2013TentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi • Segmentasi • Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5Miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. • Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil. • Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250juta. 2. Penerbit Jaminan • Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta menggunakan surat jaminan → Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantum dalam standart dokumen Permen 14/2013. (akan direvisi) • Paket pekerjaan konstruksi > Rp 2,5Miliardan jasa konsultansi >Rp 750 jutamenggunakan surat jaminan →Bank Umum. (akan direvisi)

8. Metode Pelelangan dan Kriteria Evaluasi • Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. • Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi, dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi. • Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau pertimbangan yang tidak obyektif.

9. EvaluasiPenawaran Harga • Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. • Harga penawaran yang nilainya di bawah 80% HPS.

10. Evaluasi Kewajaran Harga di bawah80% HPS : • Menelitidanmenilaikewajaranhargasatuandasarmeliputihargaupah, bahan, danperalatandarihargasatuanpenawaran, sekurang-kurangnyapadasetiapmatapembayaranutama; • Menelitidanmenilaikewajarankuantitas/koefisiendariunsurupah, bahan, danperalatandalamAnalisaHargaSatuan; • Hasilpenelitianbutir1)danbutir2)digunakanuntukmenghitunghargasatuan yang dinilaiwajartanpamemperhitungkankeuntungan yang ditawarkan; dan • Hargasatuan yang dinilaiwajardigunakanuntukmenghitung total hargapenawaran yang dinilaiwajardandapatdipertanggungjawabkan. • Total hargasebagaimanadimaksudpadahuruf d. dihitungberdasarkan volume yang adadalamdaftarkuantitasdanharga. • Apabila hasil evaluasi > harga penawaran →tidak wajar dan gugur. • Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan • pelaksanaan menjadi • sebesar 5% dari HPS

11. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) • Dalamdokumenpengadaan, PPK harusmenyampaikanidentifikasibahaya yang akantimbulakibatpekerjaantersebut. • Dalamdokumenpenawaran, Penyediaharusmengisibentukpengendaliandariidentifikasibahayadanmembuatsasaranserta program K3 • Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dilakukan terhadapsasarandan program K3untukpengendalianrisikobahayaK3. Catatan : EvaluasiteknisterhadapRK3K : • RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanyasasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3; • Diharapkanmasing-masingDirektoratJenderalmembuatpedomandalampenilaianterkaitevaluasiteknisK3; • Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.

12. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi (alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket) • Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan & menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur. • Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket. • Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalam waktu bersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

13. Sanggahan dan sanggahan banding • Dalam hal jawaban sanggahan banding menyatakan pelelangan/seleksi gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang, maka tidak adasanggahan dan sanggahan banding terhadap hasil evaluasi ulang. • Apabila peserta keberatan terhadap hasil evaluasi ulang dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I bersangkutan.

14. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal) DalamhalPelelangan/Seleksi/PemilihanLangsungulanggagal, Pokja ULP dapatmelakukanPenunjukanLangsungberdasarkanpersetujuan PA, dengantetapmemperhatikanprinsipefisiensi, efektifitas, danakuntabilitas, denganketentuan: a. hasilpekerjaantidakdapatditunda; b. menyangkutkepentingan/keselamatanmasyarakat; dan c.tidakcukupwaktuuntukmelaksanakanprosesPelelangan/ Seleksi/ PemilihanLangsungdanpelaksanaanpekerjaan.

15. Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran) Keterlambatan & akan melampaui TAberjalanakibatkesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksidapatdiberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukandenda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan. Penyelesaian pekerjaanakibatketerlambatan melampaui TA berjalan, diterbitkan adendumuntukmencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. PPK dapat memutuskan Kontraksecara sepihak, apabilaberdasarkanhasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Catatan: Sesuai Permenkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012

16. Material On-Site Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%, dengan ketentuan: • Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; • Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; • Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; • Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; • Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan • Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. • Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan butir a.3) tidak diperlukan; • Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.

18. “ Billing Rate ” • (SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013) • Sebagaiacuanpenyusunan HPS/RAB PekerjaanKonsultansidiKementerian PU • BiayalangsungpersonilTenagaAhliJasaKonsultansiMaksimal