1 / 27

Kementerian P erencanaan P embangunan N asional / Ba dan Perencanaan P e mbangunan N as ional

Kementerian P erencanaan P embangunan N asional / Ba dan Perencanaan P e mbangunan N as ional. Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah. Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Cipayung, 5 September 2013. TOPIK DISKUSI.

monita
Télécharger la présentation

Kementerian P erencanaan P embangunan N asional / Ba dan Perencanaan P e mbangunan N as ional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Cipayung, 5 September 2013

  2. TOPIK DISKUSI

  3. 2. Konsep siklus pembangunan

  4. Konsep Siklus Pembangunan Penetapan indikator kinerja yang SMART Pemantauan/ monitoring sebagai early warning PERENCANAAN/ PENGANGGARAN PELAKSANAAN Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran Direktorat SPEKP-Bappenas-Des11 EVALUASI • Evaluasi Kinerja Pembangunan • Pencapaian Kinerja • Kendala/Hambatan • Langkah Tindak Lanjut

  5. 2. Landasan hukum

  6. Mandat Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) PP 39/2006 (Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan) • Pemerintahmelaksanakanreformasiperencanaandanpenganggaran, salah satunyamelaluipelaksanaanperencanaandanpenganggaranberbasispadainformasikinerja (performance based planning and budgeting). • Pemerintahmelakukanpemantauandanevaluasikinerjauntukmenjadimasukanbagi proses perencanaandanpenganggaranberbasiskinerja. • EvaluasiKinerjapembangunannasionaldilakukanuntukmenilaipelaksanaan Renja KL,RencanaKerjaPemerintah(RKP), Renstra KLdanRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) sebagaiterjemahandarikomitmenvisidariPresidenbesertakabinetnya.

  7. Ruang Lingkup Pengaturan dalam PP 39/2006 • What : Apa yg dimonitor (Pasal 4) • Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerimalaporan (Pasal 5-9) • Why:Tujuannya apa (Pasal 10) • When: Kapan laporan harusdisampaikan (Pasal 5-9) • How: Bagaimana caranya. • Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan • Aplikasi PP 39/2006) Pemantauan (Pasal 4-10) Pengendalian (Pasal 2-3) Ruang Lingkup PP 39/2006 Pengawasan (Pasal 11) Evaluasi • 4 W (What, who,why and When) • Belum ada How (Pasal 15-16) (Pasal 13-14) Renstra-KL & RPJMN (Pasal 12) Renja-KL & RKP

  8. 3. PEMANTAUAN/monitoring

  9. Monitoring/Pemantauan(Pasal 4-10) Monitoring pelaksanaan program dan kegiatandilakukan terhadap • Perkembangan realisasi penyerapan dana, Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan • Kendala yang dihadapi. Program/kegiatan yang harus dipantau adalah seluruh program/kegiatan • Dalam Renja-KL. • Dituangkan dalam DIPA. • Dalam rangka Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan di Tingkat Provinsi. • Dalam rangka Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan. Ps 8 & 9. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan. Ps 10. Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan/monitoring Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

  10. Pelaksana Pemantauan 5 kelompok pejabat pemantau (sesuai PP 39/2006) : • PimpinanKementerian/Lembaga menjadi pejabat pemantau pelaksanaan Renja-KL (program-kegiatan). Pimpinan K/L menunjuk pejabat pelaksana tugas pemantauan. • Gubernur pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. • Bupati/Walikota pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (hampir sama dengan gubernur). • Kepala SKPD Provinsi pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka dekonsentrasi. • Kepala SKPD Kabupaten/Kota pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka Tugas Pembantuan

  11. Mekanisme Pemantauan PP 39/2006 Presiden RI • Men.DN Form C Form C Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda • Men.PPN 10 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir • Men.Keu 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C • Men.PAN Form C Form A 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Menteri/ Ka. Lemb 10 hari setelah triwulan berakhir Form B Form B Form B Ka. Unit Org. Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Form A Form A Form A Form A Form A Ka. Unit Kerja K/L PPTK/Satker PPTK/Satker Dana Dekonsentrasidan TugasPembantuan (Provinsi) Dana Pembantuan (Kabupaten/Kota) Kementerian/Lembaga

  12. 4. EVALUASI

  13. Evaluasi(Pasal 12-16) • Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). • Evaluasi dilakukan untuk menilai: • Efisiensi output/outcome vs input • Efektivitas outcome/impact vs sasaran • Manfaat impact vs need Objek yang harus dievaluasi meliputi: • Pelaksanaan Renja-KL • RKP • Renstra-KL • RPJM Nasional

  14. Evaluasi(Pasal 12-16) • Ps 13. K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja-KL kepada Bappenas paling lambat 2 (dua) bulansetelah tahun anggaran (akhir Februari). • Ps 14. Evaluasi RKP dilakukan oleh Bappenas berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL, & hasilnya digunakan utk penyusunan RKP periode 2 tahun berikutnya. • Ps 15. K/L menyampaikan evaluasi Renstra ke Bappenas paling lambat 4 bulan sebelum RPJMN berakhir. Selanjutnya, MenPPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra-KL & evaluasi RKP.

  15. Evaluasi(Pasal 12-16) PelaksanaEvaluasi • Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL (Pasal 13) Pimpinan K/L melakukanevaluasipelaksanaanRenja K/L periodesebelumnya. • Evaluasi Pelaksanaan RKP (Pasal 14) MenterimelakukanevaluasipelaksanaanRKPperiodesebelumnyaberdasarkanlaporanhasilevaluasipelaksanaanRenja K/L danPimpinan K/L. • Evaluasi Pelaksanaan Renstra KL dan RPJM (Pasal 15) • Pimpinan K/L melakukanevaluasipelaksanaanRenstra K/L. • MenterimelakukanevaluasiRPJMNasionalmenggunakanhasilevaluasiRenstra K/L danhasilevaluasipelaksanaanRKPperiodeRPJMNasional yang berjalan.

  16. Siklus Evaluasi RKP dan RPJMN EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Tahunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi 2 Bulansetelahanggaranberakhir Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP RKP Menteri Perencanaan Evaluasi Evaluasi EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan JangkaMenengah Menteri/ Kepala Lembaga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL Evaluasi Renstra-KL Evaluasi 4 Bulan sebelum RPJMN berakhir Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN RPJMN Menteri Perencanaan Evaluasi Evaluasi Usul Perubahan Program

  17. 6. Aplikasi e-monev

  18. Struktur Data e-Monev 2013 Penanggung Jawab Program Satker (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) Output 1 Kegiatan A Program IKK A1.1 Output 2 Sasaran Kegiatan A1 IKK A1.2 Output 3 Outcomes 1 Dst. IKU 1.1 Sasaran Kegiatan A2 IKU 1.2 IKK A2.1 Dst. IKK A2.2 Dst. Dst. (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) Outcomes 2 Output 1 Kegiatan B IKU 2.1 Output 2 IKK B1.1 IKU 2.2 Sasaran Kegiatan B1 Output 3 IKK B2.2 Dst. Dst. e-Monev Daerah Dst. Sasaran Kegiatan B2 IKK B2.1 IKK B2.2 18 Dst. Dst. (ANGGARAN, RP) Kegiatan C e-Monev K/L

  19. Pendanaan Pemerintah Berdasarkan Kewenangan

  20. Konsep e-Monev Daerah • Terdapat 3 User Utama pada e-Monev Daerah, yaitu: 1) Satuan Kerja; 2) Bappeda Kabupaten/Kota; 3) Bappeda Provinsi. • Data entry akan dilaksanakan oleh seluruh Satker. • Data yang di-input/di-entry oleh Satker meliputi: • Target per triwulan untuk keuangan dan fisik di tingkat output; • Realisasi per triwulan untuk keuangan dan fisik di tingkat output. • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memantau pelaksanaan pelaporan oleh Satker yang berada di wilayah masing-masing dengan menggunakan e-Monev Daerah.

  21. Perbandingan e-Monev Nasional (K/L) dengan e-Monev Daerah

  22. Manfaat e-Monev Daerah bagi Satker • Dashboard: Setiap Satker memiliki “dashboard” untuk melihat status pelaksanaannya dan membandingkan dengan Satker lain yang melaksanakan kegiatan yang serupa. • Notifikasi Warna untuk menunjukkan status capaian/realisasi anggaran dan kemajuan fisik yang ditentukan berdasarkan rata-rata gap antara target dan realisasi output pada kegiatan. • Efektif dan Real time: Memudahkan pelaporan karena proses input yang lebih sederhana, dan dapat langsung dikirim dan diterima oleh penerima laporan (Bappeda dan K/L terkait)

  23. e-Monev Daerah 1 3 2 4 5 Keterangan: Menu Utama: Home, Status Pelaporan, Kementerian, Provinsi, Contact Us Target vs Realisasi Anggaran dan Fisik Berdasarkan Jenis Kewenangan: Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama. Login user: Satker, Bappeda Kab/Kota, Bappeda Provinsi Target vs Realisasi Anggaran dan Fisik Pembangunan Nasional Komposisi APBN Berdasarkan: Prioritas Pembangunan dan Jenis Kewenangan Pemantauan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 6

  24. TERIMA KASIH

  25. DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN No Telpon/FAX Kantor : 021 – 31927438 E-MAIL: laporan.pp39@bappenas.go.id

More Related