KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2015-2019

1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2015-2019 Disampaikan pada : Rapat Konsultasi Regional Kementerian Perumahan Rakyat TA 2014 Bali, 10 September 2014

2. POKOK BAHASAN • PENDAHULUAN • RANCANGAN APBN 2015 • ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2015 1 2 • POKOK-POKOK RANCANGAN APBN TA 2015 • KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA • A. ARAH KEBIJAKAN • B. PROYEKSI JANGKA MENENGAH • KEBIJAKAN BELANJA NEGARA • A. ARAH KEBIJAKAN • B. PROYEKSI JANGKA MENENGAH • KEBIJAKAN PEMBIAYAAN • A. ARAH KEBIJAKAN • B. PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 3

3. PENDAHULUAN

4. Rancangan APBN 2015 • Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah barudalammencapai agenda pembangunannasional RPJMN 2015-2019. • Merupakanbaseline budget, mengalokasikananggaranbelanja K/L yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaran pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru; • Dari sisi pencapaian agenda nasional, RAPBN tahun 2015 dirancang dengan mengacu pada RKP 2015 yang merupakan RKP tahun pertama dalam RPJMN 2015-2019 sebagai bagian dari RPJPN 2005-2025. • Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

5. Arah Kebijakan Fiskal Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja; Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

6. ARAH KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2015 TEMA RKP 2015 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025 (9 BIDANG PEMBANGUNAN) ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2015 Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Pengendalian utang Meningkatkan kualitas belanja negara Pengendalian defisit APBN Optimalisasi pendapatan negara

7. POKOK-POKOK RANCANGAN APBN TA 2015

8. POSTUR RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

9. Kebijakan Pendapatan Negara dalam RAPBN tahun 2015 Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan daya saing dan nilai tambah; Pengendalian barang kena cukai; Optimalisasi PNBP sumber daya alam; Peningkatan kinerja BUMN; Peningkatan kelembagaan tata kelola PNBP.

10. PENDAPATAN NEGARA DALAM RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Pendapatan Negara naikRp.126T dari target tahun2014.

11. PROYEKSI PENDAPATAN JANGKA MENENGAH TA 2016-2018 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

12. Kebijakan Belanja PemerintahPusat 2015 (1) • Mendukung pelaksanaan Pemerintahan yang efektif & efisien melalui peningkatan kualitas pelayanan program reformasi birokrasi pada K/L dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. • Pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain : • Pembangunan konektivitasnasional; • Penanggulangankemiskinan; • Peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi. 3. Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force di bidangpertahanandankeamanan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

13. Kebijakan Belanja PemerintahPusat 2015 (2) • Meningkatkanefektivitaskebijakansubsidimelalui pengendalian pengendaliansubsidi baikenergi dan non-energi. • Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dan mitigasi terhadap potensi bencana dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi. • Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. • MeningkatkankualitaspelaksanaanSJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. • Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal.

14. BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 BelanjaPemerintahPusatnaik Rp99,5 T dari target tahun2014

15. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TA 2010-2015 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH TA 2016-2018 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

16. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desatahun 2015 Menjaga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Peningkatan DAU menjadi 27,7% dari PDN neto. Penajaman bidang-bidang DAK. Mendukung pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, Papua Barat, dan NAD, serta memberikan tambahan otsus infrastruktur untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Mendukungpeningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Memprioritaskanpenyediaanpelayanandasar di daerahtertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana. Melaksanakanpendanaandesa secara bertahapsesuaidenganamanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa.

17. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 • Termasuk kurang bayar DBH s.d. 2013 Rp11,9 triliun. • DAU menggunakan formula baru, 27,7% dari PDN Neto. Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp43,5 T dari Tahun 2014.

18. Arah Kebijakan Pembiayaan Utang • Pengendalianrasioutangterhadap PDB; • Mengutamakanpembiayaanutang yang bersumberdaridalamnegeri; • Mengarahkanpemanfaatanutanguntukkegiatanproduktif, antara lain melaluipenerbitansukuk yang berbasisproyek; • Memanfaatkanpinjamanluarnegerisecaraselektif, terutamauntukbidanginfrastrukturdanenergi, danmempertahankankebijakannegative net flow; • Mengoptimalkanperansertamasyarakat (financial inclusion) danmelakukanpendalamanpasar SBN domestik; • Melakukanpengelolaanutangsecaraaktifdalamkerangkaasset liabilities management (ALM).

19. Arah Kebijakan Pembiayaan Non-Utang • Penggunaan SAL sebagaifiscal buffer untukmengantisipasirisikoperekonomian global dannasional • Dukungan PMN kepada BUMN untukpercepatanpembangunaninfrastrukturdanpeningkatankapasitasusaha BUMN; • Penyediaandanaberguliruntukfasilitaspembiayaandalamrangkamemenuhiketersediaanrumahmurahbagimasyarakatberpenghasilanrendah (MBR) danmemberikanpenguatan modal bagi KUMKM • Memperkuatpengembanganpendidikannasionaluntukmeningkatkankualitaspendidikankedepan • PemberianpenjaminanPemerintahsesuaidenganketentuanperundangan

20. PEMBIAYAAN DALAM RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

21. PEMBIAYAAN TA 2010-2015DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH TA 2016-2018 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

22. PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA TA 2005-2015 Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Nota Keuangan RAPBN TA 2015

23. PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA TA 2005-2015 Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Sepanjang TA 2005-2015, trend kenaikan pada Pendapatan diikuti oleh trend kenaikan pada Belanja. Dengan demikian tidak terdapat gap yang signifikan untuk membiayai tambahan kebutuhan belanja.

24. PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

25. PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENPERA TA 2006-2014 Keterangan : Realisasi TA 2014 per 8 September 2014. Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Business Intelligence DJA.

26. PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENPERA TA 2006-2014 Keterangan : Realisasi TA 2014 per 8 September 2014. Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Business Intelligence DJA. Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan anggaran belanja Kemenpera tidak diiringi oleh peningkatan kemampuan penyerapan belanja nya.

27. TERIMA KASIH