UU & Lembaga Pengurus Tipikor

UU & LembagaPengurusTipikor Veryanta 1306442965

PolitikNasional Indonesia • Indonesia merupakannegararepublikpresidensil yang multipartaidemokratis • Politiknasionalmerupakankebijakanmenggunakanpotensinasionaluntukmencapaitujuannasional • Politiknasionalindonesiadidasarkanpadaasas “TriasPolitika”

TriasPolitika • Triaspolitika/Power Separation merupakanpahampembagiankekuasaanindependendanberdaulatuntukmencegahkekuasaanmutlakpada 1 orang

LembagaLegislatif Indonesia • Lembagainidipegangoleh MPR, DPR dan DPD

TugasdanWewenang MPR • MengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar • MelantikPresidendanWakilPresidenhasilpemilihanumum • Memutuskanusul DPR untukmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresidendalammasajabatannya • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden • MemilihPresidendanWakilPresiden

HakdanKewajiban HAK • MengajukanusulpengubahanpasalUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Menentukansikapdanpilihandalampengambilankeputusan. • Memilihdandipilih. • Membeladiri. • Imunitas. • Protokoler. • Keuangandanadministratif Kewajiban • MemegangteguhdanmengamalkanPancasila. • MelaksanakanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danmenaatiperaturanperundang-undangan. • Mempertahankandanmemeliharakerukunannasionaldanmenjagakeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia. • Mendahulukankepentingannegaradiataskepentinganpribadi, kelompok, dangolongan. • Melaksanakanperanansebagaiwakilrakyatdanwakildaerah.

DewanPerwakilan Rakyat FUNGSI • Legislasi • Anggaran • Pengawasan HAK • Interpelasi • Angket • Imunitas • Menyatakanpendapat

HakdanKewajibanAnggota Hak • mengajukanusulrancanganundang-undang • mengajukanpertanyaan • menyampaikanusuldanpendapat • memilihdandipilih Kewajiban • memegangteguhdanmengamalkanPancasila • melaksanakanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danmenaatiperaturanperundangundangan • mempertahankandanmemeliharakerukunannasionaldankeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia • mendahulukankepentingannegaradiataskepentinganpribadi, kelompok, dangolongan • memperjuangkanpeningkatankesejahteraanrakyat

HakdanKewajibanAnggota • membela diri • imunitas • protokoler • keuangan dan administratif • menaatiprinsipdemokrasidalampenyelenggaraanpemerintahan • menaatitatatertibdankodeetik • menjagaetikadannormadalamhubungankerja • menyerapdanmenghimpunaspirasikonstituenmelaluikunjungankerjasecaraberkala • menampungdanmenindaklanjutiaspirasidanpengaduanmasyarakat • Memberikanpertanggungjawabansecara moral danpolitiskepadakonstituendidaerahpemilihannya

DewanPerwakilan Daerah Lembagainiberfungsiuntuk: • Pengajuanusul, ikutdalampembahasandanmemberikanpertimbangan yang berkaitandenganbidanglegislasitertentu • PengawasanataspelaksanaanUndang-Undangtertentu. Anggota DPD darisetiapprovinsiadalah 4 orang. Dengandemikianjumlahanggota DPD saatiniadalahseharusnya 136 orang. Masajabatananggota DPD adalah 5 tahun, danberakhirbersamaanpadasaatanggota DPD yang barumengucapkansumpah/janji.

LembagaEksekutif Indonesia • Presiden • WakilPresiden • Kabinet

Presiden Wewenang, kewajiban, danhaknyaialah: • Memegangkekuasaanpemerintahanmenurut UUD • Memegangkekuasaan yang tertinggiatasAngkatanDarat, AngkatanLaut, danAngkatanUdara • MengajukanRancanganUndang-UndangkepadaDewanPerwakilan Rakyat (DPR). Presidenmelakukanpembahasandanpemberianpersetujuanatas RUU bersama DPR sertamengesahkan RUU menjadi UU. • MenetapkanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang (dalamkegentingan yang memaksa)

Wewenang, kewajiban, danhakPresiden • MenetapkanPeraturanPemerintah • Mengangkatdanmemberhentikanmenteri-menteri • Menyatakanperang, membuatperdamaiandanperjanjiandengannegara lain denganpersetujuan DPR • Membuatperjanjianinternasionallainnyadenganpersetujuan DPR • Menyatakankeadaanbahaya. • Mengangkatdutadankonsul. Dalammengangkatduta, Presidenmemperhatikanpertimbangan DPR

Wewenang, kewajiban, danhakPresiden • Menerimapenempatandutanegara lain denganmemperhatikanpertimbangan DPR. • Memberigrasi, rehabilitasidenganmemperhatikanpertimbanganMahkamahAgung • Memberiamnestidanabolisidenganmemperhatikanpertimbangan DPR • Memberigelar, tandajasa, dantandakehormatanlainnya yang diaturdengan UU • MeresmikananggotaBadanPemeriksaKeuangan yang dipiliholeh DPR denganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilan Daerah • Menetapkan hakim agungdaricalon yang diusulkanolehKomisiYudisialdandisetujui DPR • Menetapkan hakim konstitusidaricalon yang diusulkanPresiden, DPR, danMahkamahAgung • MengangkatdanmemberhentikananggotaKomisiYudisialdenganpersetujuan DPR

WakilPresiden Pasal4 ayat 2 menyatakanbahwasatuorangWakilPresidenmembantuPresidendalammelakukankewajibannya , sedangkanpasal 8 menegaskanbahwaWakilPresidenmenggantiPresidensampaihabiswaktunyadalamhalPresidenmangkat, berhenti, atautidakdapatmelakukankewajibannyadalammasajabatannya

Kabinet Pasal 17 ayat (1) : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara . Menteriadalahpembantupresiden. Iadiangkatdandiberhentikanolehpresidenuntuksuatutugastertentu. Kementriandi Indonesia dibagikedalam 3 kategoriyaituKementerianKoordinator, KementrianDepartemen, danKementrian Negara

KementrianKoordinator KementrianKoordinatorbertugasmembantupresidendalamsuatubidangtugas. Di Indonesia, menterikoordinatorterdiriatas 3 bagian, yaitu: MenteriKoordinatorBidangPolitik, Hukum, danKeamanan; MenteriKoordinatorbidangPerekonomian; MenteriKoordinatorbidangKesejahteraan Rakyat

KementrianKoordinator • MenteriKoordinatorbidangPolitik, Hukum, danKeamananbertugasmembantuPresidendalammengkoordinasikanperencanaandanpenyusunankebijakan, sertamensinkronkanpelaksanaankebijakandibidangpolitik, hukum, dankeamanan. Fungsi yang adapadanyaadalah: • pengkoordinasianparaMenteri Negara danPimpinanLembagaPemerintahan Non Departemen (LPND) dalamketerpaduanpelaksanaantugasdibidangpolitikdankeamanan, termasukpermasalahandalampelaksanaantugas, • pengkoordinasioandanpeningkatanketerpaduandalampenyiapandanperumusankebijakanpemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, danLembagaPemerintah Non Departemen (LPND) dibidangpolitikdankeamanan; • penyampaianlaporanhasilevaluasi, saran, danpertimbangandibidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden

Kementrian Negara MenteriNegara bertugasmembantupresidendalammerumuskankebijakandankoordinasiterhadapkebijakanseputarbidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiriatas 10 bidangstrategis yang harusdipimpinseorangmenterinegara • Menteri Negara RisetdanTeknologi, • Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil Menengah, • Menteri Negara LingkunganHidup, • Menteri Negara PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, • Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, • Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, • Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan • Menteri Negara PemudadanOlahraga

KementrianDepartemen MenteriDepartemen, adalahparamenteri yang diangkatpresidendanmengaturbidangkerjaspesifik. MenteriDepartemenmengepalaisatudepartemen. Di Indonesia kinidikenalada 21 Kementerian yang dipimpinseorangmenteri. Sesuai UU No 39/2008 danPerpres No.47/2009 yang dikeluarkanpada 3 November 2009, penyebutan "Departemen" diubahmenjadi "Kementerian"

LembagaYudikatif Indonesia Yudikatifadalahbadan yang berfungsimengawasipelaksanaandanmengadiliterhadappenyelewenganUndang-undang. Lambagayudikatifbersifat independent ataubebasdaricampurtanganpihak lain. Lembagainidipegangoleh: • MahkamahAgung • MahkamahKonstitusi • KomisiYudisial • Kejagung RI

KejaksaanAgungRepublik Indonesia Tugasdanwwenangkejaksaansecaraumumadalahmelakukanpenyidikandanpenuntutanperkarapidana,perdatadan TUN sertamenciptakanketertibandanketentramanumum. SedangkantugasdanwewenangJaksaagungsendiriadalahmenetapkan policy, koordinasi, mengesampingkanperkarademiumum, mengajukankasasi, pertimbangankepada MA, Presidententanggrasipidanamati, dancekalpada WNI tertentu

KomisiYudisial KomisiYudisialberwenangmengusulkanpengangkatanhakim agungdanwewenang lain dalamrangkamenjagadanmenegakkankehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim. Tugaspokokkomisiyudisialadalah • MengusulkanPengangkatandanmenetapkan Hakim Agung • Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim

MahkamahAgung MahkamahAgungadalahpengadilankasasi yang bertugasmembinakeseragamandalampenerapanhukumdanmenjaga agar semuahukumdanUndang- undangdiseluruhwilayah Negara ditetapkansecaratepatdanadilsertamemilikisifat yang netraldariintervensipemerintah. MahkamahAgungadalahpengadilan Negara tertinggisebagaibadanperadilankasasi (terakhir) bagiputusan-putusan yang berasaldaripengadilan-pengadilan lain meliputiperadilanumum, peradilan agama, peradilanmiliter, danperadilantatausaha Negara.

Fungsi MA • Peradilan • Pengawasan • Memberinasehat • Administrasi • Pengaturan

MahkamahKonstitusi MenurutUndang-UndangDasar 1945, kewajibandanwewenang MK adalah: • Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untukmengujiUndang-UndangterhadapUndang-UndangDasar, memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945, memutuspembubaranpartaipolitik, danmemutusperselisihantentanghasilPemilihanUmum • WajibmemberiputusanataspendapatDewanPerwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurut UUD 1945

LembagaInspektif Indonesia Pasal23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkanbahwauntukmemeriksatanggungjawabtentangKeuangan Negara diadakansuatuBadanPemeriksaKeuangan yang peraturannyaditetapkandenganUndang-Undang. HasilpemeriksaanitudisampaikankepadaDewanPerwakilanRakyat. BadanPemeriksaKeuangan(disingkatBPK) adalahlembagatingginegaradalamsistemketatanegaraanIndonesia yang memilikiwewenangmemeriksapengelolaandantanggungjawabkeuangannegara

KomisiPemberantasanKorupsi • Didasarkanpada UU No. 32 tahun 2002 Pasal 2 danPasal 4 • Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: • koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindakpidanakorupsi • supervisiterhadapinstansi yang berwenangmelakukanpemberantasantindakpidanakorupsi • melakukanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutanterhadaptindakpidanakorupsi; • melakukantindakan-tindakanpencegahantindakpidanakorupsi • melakukanmonitor terhadappenyelenggaraanpemerintahannegara

KasusPopuler Kasus Bank Century BPK mengungkapsembilantemuanpelanggaran yang terjadi. BI, didugamengubahpersyaratan CAR. Denganmaksud, Bank Century bisamendapatkanFasilitasPendanaanJangkaPendek (FPJP). Kemudian, soalkeputusanKomiteStabilitasSistemKeuangan (KKSK)–saatitudiketuaiMenkeu Sri Mulyani–dalammenangani Bank Century, tidakdidasari data yang lengkap. Padasaatpenyerahan Bank Century, 21 November 2008, belumdibentukberdasarUU.LembagaPenjaminSimpanan (LPS) jugadidugamelakukanrekayasaperaturan agar Bank Century mendapattambahandana.dan penarikandanasebesarRp 938 miliar yang tentusaja, menurut BPK, melanggarperaturan BI.

UU Ekonomi Indonesia • UUD RI 1945 tentangPerekonomian Indonesia • UUD RI 1945 Pasal 23 ayat (5) tentangLembagaInspektif • UU No. 32 tahun 2002

DaftarPustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat#Tugas_dan_wewenang http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/eksekutif-di-indonesia.html http://rismawanjoko.blogspot.com/2012/10/fungsi-lembaga-yudikatif.html http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan http://dwiifatma.wordpress.com/2012/03/12/uu-yg-mengatur-perekonomian/ http://infotercepatku.blogspot.com/2013/09/daftar-kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html

TerimaKasih

UU & Lembaga Pengurus Tipikor