1 / 12

ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. By ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengayoman Kemanusiaan Kebangsaan Kekeluargaan Kenusantaraan ; Bhinneka Tunggal Ika ; Keadilan

Télécharger la présentation

ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

  2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 • Pengayoman • Kemanusiaan • Kebangsaan • Kekeluargaan • Kenusantaraan; • Bhinneka Tunggal Ika; • Keadilan • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; • Ketertiban dan kepastian hukum • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

  3. PENGAYOMAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman rnasyarakat

  4. KEMANUSIAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk lndonesia secara proporsional

  5. KEBANGSAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa lndonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik lndonesia

  6. kekeluargaan • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

  7. KENUSANTARAAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah lndonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila

  8. BHINEKA TUNGGAL IKA • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

  9. KEADILAN • Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

  10. KESAMAAN KEDUDUKANDALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

  11. KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam- masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

  12. KESEIMBANGAN, KESERASIAN, KESELARASAN • Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

More Related