Parcourir
Présentations récentes
Recent Stories
Sujets de contenu
Contenu mis à jour
Contenu en vedette
Modèles PowerPoint
Créer
Présentation
Article
Etude
Quiz
Formulaire d'inscription
E-Book / Livres électroniques
Concepteur de la présentation
Créez une présentation époustouflante en ligne en seulement 3 étapes.
Pro
Obtenez des outils puissants pour gérer vos contenus.
Connexion
Télécharger
Content Directory
Content Directory
k
kebijakan-p-rogr -> keep-it-private
kebijakan-pengel -> kebijakan-publik
Kebijakan Publik dalam Perspektif Etika A dministrasi Publik
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN JURNAL DI UI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN MERCURY (Hg) DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN PERDAGANGAN EMAS (Sebuah Review dan Opsi Kebijakan)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TUNJANGAN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAMBU NASIONAL MELALUI PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
“KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)”
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FAKULTAS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL
Kebijakan Pengembangan IPTEKS di Indonesia Andrianto Handojo Dewan Riset Nasional
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pada Acara :
Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT
Kebijakan Pengembangan MTBS DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TELEPON SAHABAT ANAK (TESA) 129
KEBIJAKAN PENGENDALIAAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYONGSONG SJSN
Kebijakan Pengendalian HIV-AIDS dengan Penggunaan Strategis ARV
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan
KEBIJAKAN PENGHEMATAN PENGUNAAN AIR TANAH
Kebijakan Pengindeksan
Kebijakan Pengupahan Buruh
KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI BERBASIS AGRO
KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI BERBASIS AGRO
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAH
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAH
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU GURU
Kebijakan Peningkatan Program KB melalui Pelayanan di Rumah Sakit
KEBIJAKAN PENSIUN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 143 4 H/201 3 M
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 143 4 H/201 3 M
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 143 4 H / 201 3 M Disampaikan oleh :
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2014
Kebijakan Penyelenggaraan
KEBIJAKAN penyusunan laporan keuangan kEmDIKNAS Tahun anggaran 2009
KEBIJAKAN penyusunan laporan keuangan kEmDIKNAS Tahun anggaran 2009
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN
KEBIJAKAN PERATURAN PER-UU-AN BIDAN G PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA
KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Kebijakan Perdagangan Bebas – ASEAN Community 2015
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENG ANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PAUD - 2015
KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN UNNES 2012 DAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR T.A 2011
KEBIJAKAN PERHAJIAN 2013/1434 H DI INDONESIA
Kebijakan Perikanan Budidaya
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TEKNOLOGI YANG MENDUKUNG “ FEED THE WORLD ”
Kebijakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN
KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA
KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN TARGET 2014
Kebijakan Perusahaan Mengenai IT
KEBIJAKAN PIMPINAN
KEBIJAKAN POLITIK DALAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN INGGRIS DI INDONESIA
KEBIJAKAN POLITIK, SOSIAL BUDAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN MASA ORDE BARU (1966 - 1998)
KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN B IDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KB
KEBIJAKAN PROGRAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA P ROVINSI PAPUA
KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN
KEBIJAKAN PROGRAM P enataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk)
KEBIJAKAN PROGRAM PAUD Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kurikulum 2013 PAUD P2TK
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DEPKES
KEBIJAKAN PROGRAM PENELITIAN DAN SUMBER DANA PENELITIAN YANG DAPAT DIPEROLEH DOSEN
KEBIJAKAN PROGRAM PENELITIAN
KEBIJAKAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KEBIJAKAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN BIDANG PP & PL
KEBIJAKAN PROPINSI BALI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan Publik
Kebijakan publik berupa : -Peraturan (yg tertulis) -Tindakan
Browse slideshows:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9