\ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI”

\ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI” fsjarif

Perumusan Definisi Perundang-undangan fsjarif

Mau Cari apa ya?? fsjarif

KETENTUAN DEFINISI tujuanmenjelaskanparapembacadenganmenggunakankatayang spesifiktentangapa yang dimaksudolehperancang. Perancangmenggunakanpasaldefinisiuntukmenentukanmaknadarikatayang merekagunakan. fsjarif

Perat. per-uu-an hampir selalu menggunakan definisi dengan ketentuan, dimana referen atas kata yang dituliskan tidak dapat didasarkan atas obyek fisik. • Padahal kata-kata tersebut sangat dibutuhkan fsjarif

fsjarif

KATA DEFINSI DLM PENGATURAN • GAJAH • MOBIL • TATA TERTIB • AKADEMIK fsjarif

Tidak boleh ada definisi yang dipaksakan Jangan menggunakan definisi dengan ketentuan yang berbeda terlalu jauh dari makna asal kata yang bersangkutan. Jangan sampai Perancang tidak dapat mendefinisikan kata-katasehingga memiliki makna apa saja sesuai dengan pilihannya. fsjarif

Tidakbolehmengandungketentuansubtantif Janganmemasukkanketentuan yang subtantifkedalamdefinisi. Lebihbaikmeletakkanpasal yang berisisubtantifkedalamketentuanmateri, bukanpadaketentuanumummengenaidefinisi. contoh: LembagaArbitraseadalahbadan yang dipiliholehparapihak yang bersengketauntukmemberikanputusanmengenaisengketatertentu; lembagatersebutjugadapatmemberikanpendapat yang mengikatmengenaisuatuhubunganhukumtertentudalamhalbelumtimbulsengketa. fsjarif

Kata yang didefinisikan sebaiknya tidak muncul dalam definisi Perancang harus menghindari mendefinisikan kata dengan meng-gunakan kata yang didefinisikan karena justru akan membuat pembaca ragu2 tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata tersebut. contoh : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdatadi luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. fsjarif

Hindari definisi-definisi dengan acuan Perancangsebaiknyamenghindaripenggunaandefinisi yang mengacupadadefinisi yang dipakaidalamperat. per-uu-an lain. Hal inihanyaakanmenyulitkanpenggunakarenaharusmemeriksaperat. per-uu-an lain untukmengetahuidefinisisuatukata. Seringbahkanpenggunamengacuhkansajaperintahmelihatacuandefinisipadaperat. per-uu-an lain itu. fsjarif

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku fsjarif

UU ` Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) fsjarif

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat. fsjarif

TERMASUK • Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya diluar negeri. fsjarif

“Jika terlalu panjang-ingin di singkat” • Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri fsjarif

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; fsjarif

\ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI”